Eksistensi Larangan Pemilikan Tanah secara apa yang dinamakan Tanah Absentee (Guntai), masih diterapkankah saat ini?
Skor 1
by Hilda Agustina Wahyuni - 06/26/2015, 06:17

Tanah absentee atau guntai, apakah pernah dengar? Mungkin bagi kebanyakan orang awam yang belum mengenal seluk beluk ilmu hukum atau hal-hal mengenai pertanahan jarang mendengar atau bahkan tidak pernah mendengar kata ini. Tanah absentee yaitu pemilikan tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal yang mempunyai tanah tersebut (Boedie harsono,hukum agrarian Indonesia, ( Jakarta:djambatan,2008 ) 384). Dengan kata lain tanah absentee adalah tanah yang letaknya berjauhan dengan pemiliknya. Larangan kepemilikan tanah secara apa yang disebut Absentee merupakan salah satu dari 6 program dari land reform Indonesia.

Dalam larangan tersebut guna untuk menjalanka amanat UUPA, maka Pasal 3 ayat (1) PP No. 224/1961 jo. PP No. 41/1964 menentukan sebagai berikut :

“Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar Kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di Kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke Kecamatan letak tanah tersebut”.

Pada inti pokok dari undang-undang tersebut adalah pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya berada. Namun larangan tersebut tidak berlaku terhadap pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, asal jarak antara tempat tinggal pemilik itu dan tanahnya menurut pertimbangan pada waktu itu masih memungkinkan untuk mengerjakan tanahnya secara efisien. Apabila seseorang ketahuan memiliki kelebihan tanah (absentee) maka tanah tersebut harus dilepaskan atau Sanksi yang akan dikenakan jika kewajiban diatas tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap sesuai yang diterangkan diatas maka tanah yang bersangkutan akan diambil oleh pemerintah untuk kemudian didistribisikan dalam rangka landreform. Dan kepada bekas pemilinya diberikan ganti kerugian sesui peraturan yang berlaku bagi para bekas pemilik tanah tersebut. Tetapi, bagi pemilik tanah absentee dapat menyelamatkan haknya dari diambilnya oleh pemerintah antara lain dengan jalan :

  1. Tanah tersebut dijual kepada masyarakat disekitar lokasi kecamatan tersebut
  2. Ditukarkan kepada penduduk setempat (yng berada diwilayah tempat tanah berada)
  3. Salah satu anggota keluarganya pindah tempat tinggal disekitar tanah itu berada
  4. Diberikan secara sukarela kepada penduduk setempat  ( biasanya berupa wakaf atau hibah ).

Pemerintah tidak semata-mata membuat peraturan atas larangan tersebut, oleh karenanya tujuan dari adanya larangan mengenai tanah absentee, diantaranya(Budi harsono, hukum agraria,385)

  1. Agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah yang bersangkutan, karena pemilik tanah akan bertempat tinggal di daerah penghasil.
  2. karena kepentingan sosial danperlindungan tanah, karena ada kekhawatiran dari pemerintah kalau tanah absente dibiarkan akan menjadi tanah yang terlantar dan kurang produktif sebab tempat tinggal pemiliknya jauh. Untuk itu pemerintah akan segera mengambil langkah penyelamatan yaitu dengan cara melarang pemilikan tanah secara absente ini.
  3. Tanah penggarapan menjadi tidak efisien, termasuk mengawasinya dan pengangkutan hasil-hasilnya. Hal ini keadaan dapat menimbulkan pengisapan dari orang-orang kota terhadap desa, baik dengan sistem sewa ataupun bagi hasil. Dengan demikian keringat dan tenaga para petani juaga dinikmati oleh pemiliknya yang tidak berada didaerah tersebut

Ada pengecualian bagi pemilikan tanah absentee ini.  Pemilikan tanah absente ini dilarang oleh pemerintah kecuali pegawai negeri dan ABRI .Sedangkan pegawai negeri dan ABRI masih dimungkinkan sebab golongan ini adalah abdi negara yang tugasnya dapat berpindah-pindah tempat. Maka mereka boleh mempunyai tanah absentee dengan luas yang dikurangi yaitu 2/5 dari luas maksimum yang ditolerir oleh UU 56/60 dan kemudian dengan surat edaran dari menteri agraria yang ketika itu dijabat oleh Mr. Sadjarwo  diperluas lagi kemungkinan seorang pegawai negeri yang disebutkan dalam pasal 33 PP 224 tahun 1961 termasuk diperbolehkannya menerima hibah tanah pertanian untuk persediaan hari tuanya, denga tetap maksimum yang diperbolehkannya 2/5 dari luas yang diperbolehkannya. Maksud dengan pegawai negari adalah baik pegawai negeri, anggota ABRI, pengawai perusahaan negara dan jika hibah itu diberikan kepada seseorang waris yang merupakan istri atau anak pegawai negara, asal saja mereka masih menjadi tanggunagan dari pegawai negeri tersebut (Parlindungan, landrefrom di Indonesiah, 124).

Kesimpulannya, bagaimana eksistensi peraturan mengenai tanah "guntai" tersebut? mari kita lihat dengan kondisi sekrang jika diterapkan dengan keadaan pada saat ini,Kecamatan ketika dikaitkan dengan jaman sekarang tentu tidak susah untuk dijangkau untuk memungkinkan si pemilik tanah menjalankan penguasaan tanahnya secara efisien. Ketika mulai berlakunya undang-undang ini pada “masa”nya tentu memang disesuaikan dengan keadaan karena masih sulitnya akses untuk bepergian ketempat yang jauh, baik dari segi jarak serta alat transportasinya. Namun, kenyataan pada saat ini banyak masyarakat yang memiliki tanah dimana-mana. Bukan hanya berbeda kecamatan saja, namun juga diluar kota bahkan bagi mereka yang ingin berinvestai, tak jarang memiliki tanah hingga sampai keluar pulau. Apakah dengan adanya hal ini pemberlakuan peraturan mengenai larangan kepemilikan tanah secara absentee atau guntai masih digunakan? Apakah undang-undang tersebut masih menjadi acuan dalam menjalankan program land reform? Apabila peraturan tersebut masih digunakan, tentu mengenai pemberlakuannya harus diadakan amandemen yang disesuaikan dengan keadaan pada jaman sekarang.

 

Dibaca 4216 kali
Dikategorisasi sebagai Humaniora, Sumber Daya Agraria
Ditandai sebagai tanah absentee guntai Revisi UU
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Hilda Agustina Wahyuni Pemula di Hukumpedia.com

You're creator for own future


Contact
Location Kota Tasikmalaya
Posts 14
2015-06-29 12:57:23

@hildagustina setahuku yang diatur kepemilikan itu soal tanah pertanian, karena dulu itu isunya. Di luar soal tanah pertanian, aturannya tidak membatasi sama sekali. Seingatku loh ya hehehehe

2015-06-29 13:07:38

@anggara memang tanah pertanian mas (mencangkup perkebunan), tapinkn tetep byak tanah pertanian yg dimiliki pemilik tanah yg jauh dr kediamannya.

Kadang penguasaanny malah olh org lain (jika diberi kuasa olh pemilik) tpi ngg sedikit yg ngg keurus.

Cntoh real Alm Ibu saya punya tanah pertanian (sawah) dn d urus org lain, tiap panen hnya menerima setengh dr hasil, setengah lgi buat yg ngrus sawahnya, kita sejak akhir 2012 pindah k depok, dn tanah itu di Tasikmalaya, dulu mash kadang di tengok, stelah ibu sya mninggal (awal tahun lalu) gaperanh d tengok lgi.

Setelah saya mndpat matakuliah ttg itu, jd bingung sndiri itu tanah saya apakn hhe

2015-06-29 12:40:53

@anggara diperjelas atau dipertegas mas dgn disesuaikan dgn sikon skrg. Karena yg sya pelajari ktika kuliah, pngertian secara UU dn PP lingkupny mash sputar kecamatan (mungkin disesuaikan kondisi saat uu itu d keluarkan tahun 60-61 dlu kmdaraan mash susah untk mnjngkau kluar kcamatan) tpi kn skrg kedaan sudah semuanya serba mudah dn untk jgnkauan kecamatan mudah untuk dijangkau.

*Diperjelas jika memang UU itu mash berlaku, knpa skrg bnyak skli pmilik tanah yg punya tanah dimana2 bahkan diluar pulau tmpt dia tinggal,dn blom pernh ada pmbritaan akan tindakan mnurut PP dn UU tsb, jika tidak, knpa tidak dihapuskan saja PP trsebut dn praturan dlm UUPAnya

2015-06-29 11:29:06

Perbaikannya mau model gimana @hildagustina

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com