Rekonstruksi Statuta Roma dalam Asas Pertanggungjawaban Komando (Penyelesain Kasus Semanggi)
Skor 0
by Hidayat Muhtar - 03/13/2017, 05:55

Status Hukum Mahkamah Pidana Internasional

            Menurut Pasal 4 ayat 1 Statuta, Mahkamah memiliki kepribadian hukum internasional (international legal personality). Hal ini berarti, bahwa Mahkamah berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dengan kemampuanya memiliki hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dalam ruang lingkup tugas dan kewenanganya serta maksud dan tujuanya.[1]

            Bahkan, Mahkamah tidak saja memiliki international legal personality, tetapi juga meskipun secara tersimpul memiliki national legal personality. Dengan demikian, Mahkamah memiliki kedudukan hukum baik sebagai subjek hukum intersional maupun sebagai subjek hukum nasional di dalam wilayah negara pesertanya ataupun negara bukan pesertanya. Hal ini dapat dijumpai dalam pasal 4 ayat 2 yang menyatakan, bahwa mahkamah dapat melaksanakan fungsi dan kekuasaanya di dalam wilayah negara bukan pesertanya. Akan tetapi untuk dapat bertindak sebagai subjek atau pribadi hukum di dalam wilayah negara yang bukan pesertanya haruslah berdasarkan atas suatu persetujuan khusus (special agreement).[2]

            Indonesia sebagai negara demokratis harusnya memandang ini sebagai kesempatan untuk menunjukan konsistensi indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam penegakan HAM karena instrumen hukum statuta roma memberikan kemudahan dalam melaksanakan fungsi dan kewenanganya dalam hal ini perjanjian khusus dapat diadakan antara pemerintah indonesia dan Mahkamah pidana internasional dalam membentuk pengadilan ad hoc untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum serta menghapus praktek impunitas di Indonesia.

ICC harus mendahulukan mekanisme hukum nasional suatu negara karena ICC hanya dapat melaksanakan yurisdiksi sebagai pelengkap bilamana hukum nasional tidak mampu (unable) dan/atau tidak mau (unwilling) melakukan suatu proses peradilan terhadap pelaku kejahatan internasional. ICC merupakan the last resort atau disebut juga ultimum remedium. Ini merupakan jaminan bahwa ICC bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengadilan pidana nasional suatu negara.[3]

Suatu pendapat yang mengatakan ketika Indonesia mertifikasi Statuta Roma dengan mengkonstruksi dalam hukum nasional akan membahayakan kedaulatan negara pendapat demikian sebenarya keliru karena Statuta Roma dalam hal ini ICC hanya sebagai pelengkap artinya ICC akan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan kasus jika negara tidak mau atau tidak dapat mengadili pelaku HAM hal ini di maksudkan untuk tetap menjaga keadilan dengan tidak melanggar suatu kedaulatan sebuah negara.

Kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak dihukum dan bahwa penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerjasama internasional. Sehingga pada akhirnya kejahatan-kejahatan seperti itu dapat dicegah dan tidak akan terulang di kemudian hari. Karena pada hakikatnya, keadilan yang tertunda akan meniadakan keadilan itu sendiri (justice delayed can be justice denied).[4]

Kebutuhan Indonesia untuk Mengkonstruksi Hukum nasional dengan Statuta Roma.

Mengkonstruksi Statuta Roma dalam hukum nasional Indonesia merupakan sebuah hal yang harus dilakukan untuk mengakomodir perkembangan hukum kontemporer. Di bawah ini akan diuraikan beberapa kelemahan sistem hukum Indonesia sehingga peratifikasian Statuta Roma sangat dibutuhkan untuk membenahinya, yaitu:[5]

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Banyak aturan dalam KUHP yang sudah tidak lagi relevan dan memadai untuk mengakomodir jenis-jenis kejahatan yang sudah semakin berkembang. Khususnya dalam hal penegakan hukum HAM, beberapa jenis kejahatan seperti pembunuhan, perampasan kemerdekaan, perkosaan, penganiayaan adalah jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP. Namun jenis kejahatan tersebut adalah jenis kejahatan yang biasa (ordinary crimes) yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat atau kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus memenuhi unsur atau karateristik tertentu. Perumusan yang berbeda ini tidak mungkin menyamakan perlakuan dalam menyelesaikan masalahnya, artinya KUHP tidak dapat untuk menjerat secara efektif pelaku pelanggaran HAM yang berat.
  2. Hukum Acara: Dalam pasal 10 Undang-Undang 26/2000 dijelaskan bahwa ketika terjadi pelanggaran HAM yang berat maka hukum acara yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tentu saja hal ini tidaklah memadai mengingat jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam undang-undang ini adalah extra ordinary crimes sehingga banyak hal yang baru yang tidak diatur dalam KUHAP. Sebagian dari hal-hal baru tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 26/2000 yakni mengenai :
  3. Diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc
  4. Penyelidik hanya dilakukan oleh KOMNAS HAM sedangkan penyidik tidak diperkenankan menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP
  5. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan
  6. Ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi

Namun terdapat aturan khusus lain yang tidak diatur baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang 26/2000 sehingga sangat diperlukan hukum acara dan pembuktian yang khusus (seperti bentuk rules of procedure and evident dari Statuta Roma) sebagai dasar hukumnya. Hal-hal yang tidak diatur baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang 26/2000 diantaranya adalah dasar hukum sub poena power yang dimiliki penyelidik dalam hal ini KOMNAS HAM.

Hukum acara yang dipakai adalah sesuai KUHAP yang dalam banyak hal tidak sesuai dengan standar dalam praktek peradilan internasional. Sebagai contoh yang paling konkrit adalah soal  alat bukti, dimana di dalam KUHAP ini tidak memadai jika dikomparasikan dengan praktek-praktek peradilan internasional, karena pengalaman praktek peradilan internasional yang menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat justru lebih banyak memakai alat-alat bukti diluar yang diatur dalam KUHAP, seperti rekaman  (film atau kaset yang berisi pidato), siaran pers, wawancara korban, wawancara pelaku, kliping koran, artikel lepas/opini. Sedang alat bukti yang sah

menurut pasal 184 KUHAP adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang seringkali sangat sulit untuk di lengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah. Ketidaksesuaian KUHAP sebagai hukum acara proses peradilan HAM ini akan berdampak serius.

  1. Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM: Undang-undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat. Yurisdiksi Pengadilan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Walaupun undang-undang ini dikatakan sebagai pengadopsian dari Statuta Roma namun terdapat banyak kelemahan (entah disengaja atau tidak) yang akhirnya sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Misalnya Undang-Undang 26/2000 hanya mencantumkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida sebagai yurisdiksinya sementara kejahatan perang yang juga merupakan yurisdiksi Statuta Roma tidak dicantumkan dalam Undang-Undang ini. Akibatnya, ketika terjadi kejahatan perang di Indonesia maka belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana yang efektif bagi kejahatan ini.

Berbagai kesalahan penterjemahan juga banyak ditemukan dalam pasal-pasal di undang-undang ini. Misalnya dalam pasal 9 mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, terdapat kata-kata “serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil” sementara dalam teks asli Statuta Roma “directed against civilian population” yang artinya “ditujukan kepada penduduk sipil”. Penambahan kata “secara langsung” di sini dapat berakibat sulitnya menjangkau para pelaku yang bukan pelaku lapangan. Para pelaku di tingkat pemberi kebijakan sulit terjangkau berdasarkan pasal ini.[6] 

Dalam Pasal 42 (1) mengenai pertanggungjawaban komando bagi komandan militer adanya inkonsistensi penerjemahan dalam Undang-Undang ini. terdapat kata-kata “dapat bertanggungjawab”. Sementara dalam teks asli Statuta Roma kata yang digunakan adalah “shall be criminally responsible” (lihat Pasal 28 Statuta Roma) yang berarti “harus bertanggung jawab secara pidana”. Penggantian kata “harus” dengan “dapat” diartikan bahwa komandan tidak selalu harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya. Dan penghilangan kata “pidana” diartikan bahwa komandan tidak harus bertanggung jawab secara pidana tetapi tanggungjawab administratif saja sudah cukup. Sehingga tidaklah mengherankan jika banyak para komandan militer terbebas dari jeratan hukum dalam Pengadilan HAM baik Ad Hoc maupun permanen di Indonesia. Anehnya lagi, kata-kata “dapat bertanggungjawab” tidak ditemukan dalam ayat (2) yang berlaku bagi atasan sipil. Hal ini menunjuk adanya inkonsistensi penerjemahan dalam Undang-Undang ini.[7]

Adapun dampak positif ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia, antara lain:[8]

  • Hak Preferensi Secara Aktif dan Langsung dalam Segala Kegiatan ICC

Indonesia akan dapat memberikan suara dan pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Statuta Roma maupun hal lain yang menyangkut pengaturan dan pelaksanaan ICC. Indonesia akan dapat memberikan hak preferensi untuk memberikan peranannya secara aktif dalam segala kegiatan ICC termasuk perlindungan terhadap warganegaranya.

  • Kesempatan Untuk Menjadi Bagian dari Organ ICC

Negara pihak berhak mencalonkan salah satu warganegaranya untuk menjadi hakim, penuntut umum, atau panitera. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan para aparat penegak hukum Indonesia dalam berpraktik di ICC.

  • Mengefektifkan Sistem Hukum Nasional

Mendorong para penegak hukum untuk mengefektifkan instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM dalam penegakan hukum dan HAM Indonesia.

  • Membantu Percepatan Pembaharuan Hukum di Indonesia

Indonesia akan segera terdorong untuk membenahi instrumen hukum agar sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Roma.

  • Motivator dalam Peningkatan Upaya Perlindungan HAM

Indonesia dapat melaksanakan perlindungan HAM internasional melalui pengadilan HAM secara efektif dan efisien.

  • Menjadi contoh bagi negara lain

Dengan meratifikasi Statuta Roma, Indonesia dapat menjadi contoh yang baik dalam upaya perlindungan HAM khususnya bagi negara tetangga dan negara lain.

Sistem hukum nasional Indonesia harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman kontemporer dengan mengkonstruksi statuta roma dalam hukum Indonesia untuk memberikan kejelasan serta keadilan bagi para korban serta keluarganya dengan adanya perkembangan hukum nasional dengan merekonstruksi statuta roma akan tercipta suatu pembaharuan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Penyelesain Kasus Semanggi di Indonesia

Sampai hari penyelesain kasus semanggi belum menemui titik jelas tragedi yang terjadi pada tahun 1998 ini belum memberikan keadilan untuk para korban maupun para korban padahal kasus yang telah terjadi lebih dari 2 dekade lalu ini merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam pertemuannya dengan Presiden Habibie saat itu meminta pemerintah untuk memberi penjelasan tentang sebab dan akibat serta pertanggungjawaban mengenai peristiwa tanggal 13 November itu secara terbuka pada masyarakat luas karena berbagai keterangan yang diberikan ternyata berbeda dengan kenyataan di lapangan.[9]

Kasus Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 29 April 2002. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.[10] Hal ini menandakan bahwa kasus semanggi tidak benar-benar di proses secara serius mengakibatkan impunitas terjadi di Indonesia.

KPP HAM TSS menyimpulkan 50 perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Selain itu, dalam tiga kasus tersebut telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan, yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakat sipil.[11]

Pengembalian berkas pertama. Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan 1). BAP Komnas HAM atas tiga kasus hanya berupa transkrip wawancara. 2) Mempertanyakan sumpah jabatan penyelidik. Komnas HAM menyatakan : 1). Pengakuan keterangan hanya berupa wawancara karena fungsi penyelidikan memang tidak mewajibkan untuk membuat berita acara seperti yang dibuat di kepolisian. 2) Fungsi penyelidik KPP HAM sama dengan penyelidik polisi sehingga tidak harus disumpah. Tugas KPP HAM adalah melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan keterangan guna memastikan ada tidaknya kejahatan.[12]

Pengembalian berkas kedua. Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM melalui surat bernomor R-177/1/HAM/08/2002 dengan alasan belum lengkapnya berkas serta : 1). Penyelidik yang tidak disumpah. 2). Telah adanya pengadilan militer kasus Trisakti dan Semanggi II. Komnas HAM memutuskan untuk tidak memperbaiki kembali semua berkas yang dikembalikan, dengan alasan : 1). Dalam UU Pengadilan HAM tidak dikenal acara sumpah para penyelidik. 2). Penyidik Jaksa Agung harus menindaklanjuti pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi militer dan polisi yang menolak panggilan Komnas HAM. 3. Kasus ini bukan delik aduan, tetapi laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Komnas HAM sesuai wewenangnya.[13]

Pada 8 juni 2003 Dimulainya Mahkamah Militer untuk kasus Semanggi II. Mahkamah Militer mengadili Pratu Buhari Sastro Tua Putty, anggota Yon Armed Kostrad yang menjadi terdakwa penembak Yap Yun Hap. Ia didakwa dengan pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 351 tentang penganiayaan dan pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan tewasnya orang lain.[14]

Hal ini menjadi masalah bahwa para pelaku pelanggaran HAM berat di kasus semanggi hanya berlaku untuk para pelaku yang melakukan tindakan fisik secara langsung adanya multitafsir undang-undang dan ketidaktegasan dalam uu yang menjerat pelaku membuat komandan militer tidak dapat di hukum tetapi hanya mendapat hukuman administratif berupa penurunan jabatan atau pemecatan. Misalnya dalam pasal 9 mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, terdapat kata-kata “serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil” sementara dalam teks asli Statuta Roma “directed against civilian population” yang artinya “ditujukan kepada penduduk sipil”. Penambahan kata “secara langsung” di sini dapat berakibat sulitnya menjangkau para pelaku yang bukan pelaku lapangan. Para pelaku di tingkat pemberi kebijakan sulit terjangkau berdasarkan pasal ini[15].

Saat ini masih terdapat 7 (tujuh) hasil penyelidikan Komnas HAM yang masih belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung untuk naik ke tahap Penyidikan, antara lain:[16]

  1. Kasus Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II.
  2. Kasus Mei 1998.
  3. Kasus Wasior (Juni 2001-Oktober 2002)-Wamena (2003).

 4.Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998.

  1. Kasus Talangsari 1989.
  2. Kasus Penembakan Misterius 1982- 1985.
  3. Kasus Tragedi 1965-1966.

Untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, khususnya 7 (tujuh) peristiwa yang telah disampaikan ke Jaksa Agung, pada 2015 Komnas HAM membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat. Tim ini dibentuk untuk berkoordinasi dan mendorong Pemerintah mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Selain itu Tim juga akan berkoordinasi dengan DPR. Pentingnya berkoordinasi dengan DPR, karena Legislatif diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.

Sebelumnya, hasil penyelidikan KPP HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II pada bulan Maret 2002, menyatakan bahwa ketiga tragedi tersebut bertautan satu sama lain. KPP HAM TSS juga menyatakan, bahwa “…terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat HAM yang antara lain berupa pembunuhan, peganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas…”.

Komnas HAM melalui KPP HAM TSS merekomendasikan untuk melanjutkan penyidikan terhadap sejumlah petinggi TNI/Polri pada masa itu.Namun, hingga saat ini pihak Kejaksaan Agung belum pernah melakukan penyidikan untuk merespon hasil penyelidikan Komnas HAM.[17]

Usaha untuk membawa kasus ini ke pengadilan ad hoc sebenarya telah terjadi pada tahun 2007 akan tetapi Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 6 Maret 2007 kembali memveto rekomendasi tersebut. Putusan tersebut membuat usul pengadilan HAM kandas, karena tak akan pernah disahkan di rapat paripurna.[18] Keputusan DPR untuk menolak melakukan penyelidikan dan pembentukan pengadilan HAM ad hoc memperlihatkan suatu kekuataan politik untuk menolak penyelesain kasus semanggi.

Penanganan Kasus HAM berat masa lalu mendapatkan banyak hambatan dengan salah satu asas hukum yaitu non-retroaktif atau hukum tidak dapat berlaku surut artinya suatu kejahatan tidak dapat di hukum sebelum adanya undang-undang yang mengatur. Undang tentang HAM sendiri baru mucul pada tahun 199 dan 2000 setelah kejadian semanggi tahun 1998 yaitu undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Undang-undang No 26 tahun 2000 telah memberikan jalan pada penjelasan pasal 4 yang menyatakan:

“Hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut (non-rektroaktif) dapat di kecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang di golongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusian”

Sekalipun asas non rektroaktif diakui dalam hampir semua dokumen resmi, tetapi dalam Nuremberg dan Tokyo Trials asas retroaktif telah dipakai. Hal itu sekarang rupanya telah di anggap sebagai jurispudensi yang resmi yang dapat dijadikan acuan.[19]

Asas Hukum Lex specialis derogat legi generalis  adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).[20] Asas hukum ini dapat di jadikan acuan dalam menyelidiki dalam penuntutan Pelanggaran HAM masa lalu.

Adapun pasal 9 uu no 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM menyatakan:[21]

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematlk yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

  1. pembunuhan
  2. pemusnahan
  3. perbudakan
  4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
  5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenangwenang yang melanggar (asas-asa) ketentuan pokok hukum intemasional
  6. penyiksaan;
  7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasaan seksual lain yang setara
  8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, efnls, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah di,akui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
  9. penghilangan orang secara paksa; atau
  10. kejahatan apartheid

Pelaku Kejahatan terhadap Kemanusian dapat di tuntut dengan Pasal 37 s/d pasl 41 uu no 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang berbunyi:

“Pasal 37 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, dan j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.”

“Pasal 38 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.”

“Pasal 39 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.”

“Pasal 40 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.”

“ Pasal 41 Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.”

Pertanggungjawaban Komando dapat di hukum dengan pasal sama sebagaimana yaitu Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.[22] Hukuman yang di berikan ialah sampai hukuman mati akan tetapi sekali lagi bahwa penerapan pasal-pasal ini belum  efektif untuk menjerat komandan yang tidak melakukan tindakan secara fisik akan tetapi ikut terlibat dan mengetahui karena masih adanya multitafsir dalam uu ini.

Penyelesain Kasus Semanggi Menurut Statuta Roma.

            Penyelesain Kasus Semanggi dengan cara melakukan merekonstruksi hukum Nasional menurut statuta roma merupakan sebuah hal yang sangat memungkinkan terlebih dengan adanya multitafsir dalam UU no 26 tahunn 2000 tentang pengadilan HAM serta acara pidana menggunakan KUHP yang jelas-jelas tidak lagi sesuai dengan zaman kontemporer di perlukan suatu pembaharuan sistem baru untuk menagakan asas pertanggung jawaban komando dan menghapuskan praktek impunitas di Indonesia.

          Para petinggi Militer pada peristiwa semanggi dapat di adili dengan Pasal 28 huruf (a) Statuta ICC menyatakan:[23]

Seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer bertanggung jawab secara kriminal atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan kendalinya secara efektif, sebagai akibat kegagalannya dalam menjalankan pengendalian yang semestinya terhadap pasukan tersebut, dalam hal :

  1. Bahwa komandan militer mengetahui atau berdasarkan keadaan yang berlangsung saat itu, mesti telah mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan.
  2. Bahwa komandan militer tidak berhasil mengambil semua tindakan yang semestinya dan diperlukan sesuai kewenangannya untuk mencegah atau menindak terjadinya kejahatan atau mengajukan pelanggaran tersebut kepada lembaga yang berwenang dibidang penyelidikan dan penuntutan.

Selanjutnya Statuta International Criminal Court (ICC) Pasal 28 huruf menyatakan:[24]

  1. Atasan mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bawahannya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan.
  2. Kejahatan tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung jawab dan pengendalian atasan secara efektif.
  3. Atasaan gagal mengambil semua upaya yang semestinya dan diperlukan sesuai kewenangannya untuk mencegah dan menindak terjadinya kejahatan atau mengajukan pelanggaran tersebut kepada lembaga yang berwenang di bidang penyelidikan dan penuntutan.

            Statuta Roma sendiri memuat putusan hukuman yang terncantum dalam pasal 77 yang berbunyi:[25]

  1. Tunduk pada pasal 110, Mahkamah dapat mengenakan satu di antara hukuman- hukuman berikut ini kepada seseorang yang dihukum atas suatu kejahatan berdasarkan pasal 5 Statuta ini:
  1. Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun; atau
  2. Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
    1. Di samping hukuman penjara, Mahkamah dapat memutuskan:
  3. Denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian;
  4. Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang bona fide.

Pasal-pasal dalam statuta roma telah dengan tegas menyatakan tentang asas pertanggungjawaban komando tanpa adanya tafsiran lain mengenai pasal tersebut dan memberikan hukuman berat bagi pelaku pelanggaran HAM berat akan tetapi peraturan hukum indonesia yang berkaitan dengan HAM masih banyak terdapat kendala serta kelemahan yang membuat asas pertanggungjawaban komando tidak dapat di berlakukan secara efektif.

            Dalam Kasus semanggi terjadi bentrokan antara ABRI, mahasiswa dan Pam Swakarsa suatu organisasi massa buatan ABRI yang di dukung oleh Menhankam/ Pangab Jenderal Wiranto. Pam Swakarsa sendiri di latih oleh ABRI berdasarkan kesaksian dari salah satu anggota  yang berasal dari solo bernama sugeng dia mengatakan bahwa pelatihan pam swakarsa atas inisiatif ABRI sekitar 8000 orang di latih secara militer di polres sukoharjo dan yonif 413, jajaran kostrad yang bermarkas di mojobalan, sukoharjo jawa timur. Organisasi inilah yang pada akhirnya bersama-sama dengan ABRI melakukan penyerangan terhadap mahasiswa yang menolak sidang istimewa MPR tahun 1998.[26]

Peristiwa Semanggi berawal mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional serta meminta presiden untuk mengatasi krisis ekonomi. Delapan belas orang meninggal karena ditembak aparat, lima orang diantaranya adalah mahasiswa, yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, Heru Sudibyo dan BR Norma Irmawan. Korban yang luka-luka sebanyak 109 orang, baik masyarakat maupun pelajar. Mahasiswa berdemonstrasi merespon rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, karena dianggap bersifat otoriter tak jauh dari UU Subversif. Aparat keamanan kembali melakukan penembakan kepada mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis dan masyarakan yang menimbulkan 11 orang meninggal di seluruh Jakarta, salah satunya adalah Yap Yun Hap di bilangan Semanggi Jakarta. Korban luka-luka mencapai 217 orang. Represifitas aparat juga diberlakukan kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, tiga orang mahasiswa diantaranya, yaitu Yusuf Rizal (mahasiswa Bandar Lampung) dan Saidatul Fitira (mahasiswadi Lampung) serta Meyer Ardiansah (mahasiswa IBA Palembang).[27]

            Malam hari setelah peristiwa semanggi masih banyak terdapat suara tembakan dari ABRI yang membuat mahasiswa mundur di tambah lagi Pam Swakarsa yang di bentuk oleh ABRI cenderung represif dan melakukan provokasi massa untuk melakukan adu domba akan tetapi yang paling di sayangkan setelah kejadian semanggi Wiranto menyatakan dalam suatu wawancara di stasiun tv “itu latihan, bukan tembak-tembakan”. Pernyataan ini sontak membuat luka mendalam bagaimana mungkin wiranto sebagai orang paling bertanggung jawab atas hal ini dapat menyatakan hal yang demikian.[28]

Uji balistik di Kanada. Diketahui bahwa jenis senjata yang ditembakkan proyektil peluru dalam peristiwa penembakan mahasiswa di kampus Atmajaya dan sekitar jembatan Semanggi 1998 berasal dari senjata yang dimiliki TNI.[29] Garry Elliott Montgomery selaku Forensic Scientst melaporkan hasil uji balistik di Belfast. Pada intinya dari isi dapat dipastikan bahwa anak peluru yang dijadikan barang bukti ditembakan dari senjata larang panjang SS1 dan Steyr. [30] Bukti ini semakin menguatkan adanya keterlibatan TNI/ABRI dalam pelanggaran HAM berat pada kasus semanggi yang di atur secara sistematis dan terencana.

            Dalam kasus penyelesain Tragedi semanggi wiranto dapat di adili di pengadilan HAM ad hoc untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya karena dia ikut terlibat dan mengetahui keadaan di lapangan serta ikut membuat kondisi tidak kondusif dengan menyetujui pendirian Pam Swakarsa yang jelas-jelas membuat provokasi massa dan bentrokan. Wiiranto pun telah melakukan pembiaran dengan berangkat ke malang apalagi dari hasil rapat Garnisum 13 mei 1998 malam, Ketua Badan Intelijen ABRI Zakri Anwar Melaporkan situasi Ibukota sedang genting.[31] Sebagai Menhankam/ Pangab seharusnya wiranto mengambil alih komando dan secara fisik wajib berada di lokasi kerusuhan.

            Kejahatan di atas merupakan Kejahatan terhadap Kemanusian yang di atur dalam Pasal 7 Statuta Roma dimana ayat (1) membahas tentang jenis perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan serta ayat (2) dan (3) mengenai penjelasan terhadap istiliah yang terdapat dalam ayat (1) yang berbunyi:[32]

(1) Untuk kepentingan dari statuta ini, kejahatan terhadap kemanusiaan berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan terhadap serangan:

  1. Pembunuhan
  2. Pemusnahan
  3. Perbudakan
  4. Pendeportasian atau memindah secara paksa suatu penduduk; e) Menahan atau bentuk lain dari perampasan kebebasan fisik yang melanggar aturan dasar dari hukum internasional
  5. Penyiksaan
  6. Pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi secara paksa, penghamilan paksa, pemandulan paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang sama beratnya.
  7. Penindasan terhadap kelompok yang bisa diidentifikasi atau kelompok politis, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) atau kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan;
  8. Penghilangan orang secara paksa
  9. Kejahatan apartheid
  10. Tindakan tidak manusiawi lainnya dengan karakter yang sama secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik. (2) Untuk kepentingan ayat (1):
  1. Serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil diartikan sebagai perbuatan yang terdiri dari serangkaian tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) terhadap penduduk sipil yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan tersebut.
  2. Pemusnahan diartikan sebagai tindakan yang termasuk di antaranya penerapan kondisi tertentu yang mengancam kehidupan secara sengaja antara lain menghambat akses terhadap makanan dan obat-obatan, yang diperkirakan dapat menghancurkan sebagian penduduk.
  3. Perbudakan diartikan sebagai segala bentuk pelaksanaan hak milik terhadap objek yang berupa orang termasuk tindakan yang mengangkut objek tersebut, khususnya perempuan dan anak-anak.
  4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa diartikan sebagai tindakan merelokasi penduduk melalui pengusiran atau cara kekerasan lainnya dari tempat dimana penduduk secara sah berada, tanpa dasar yang dibenarkan menurut hukum internasional.
  5. Penyiksaan diartikan tindakan secara sengaja untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik maupun mental, orang-orang yang ditahan atau di bawah kekuasaan pelaku. Kecuali penyiksaan teersebut tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang hanya muncul secara inheren atau incidental dari pengenaan sanksi yang sah.
  6. Penghamilan paksa berarti penyekapan secara tidak sah seorang perempuan yang dibuat hamil secara paksa, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis suatu populasi atau merupakan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum internasional. Definisi ini tidak dapat ditafsirkan dapat mempengaruhi hukum nasional terkait kehamilan.
  7. Penindasan diartikan penyangkalan keras dan sengaja terhadap hakhak dasar dengan cara bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas sebuah kelompok atau kolektif.
  8. Kejahatan apartheid diartikan tindakan tidak manusiawi dengan karakter yang serupa dengan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat (1), dilakukan dalam konteks penindasan sistematis yang dilakukan oleh suatu rezim dan dominasi satu kelompok ras tertentu dari kelompok ras lainnya dengan maksud untuk mempertahankan rezim tertentu.
  9. Penghilangan orang secara paksa diartikan sebagai penangkapan, penahanan atau penculikan terhadap seseorang atas dasar wewenang, dukungan atau persetujuan suatu negara atau pun organisasi politik, yang kemudian diikuti oleh penolakan pengakuan kebebasan atau pemberian informasi tentang keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk menghilangkan perlindungan hukum dalam waktu yang lama. (3) Untuk tujuan statuta ini dapat dimengerti, istilah “gender” merujuk pada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan dalam konteks masyarakat. Istilah “gender” tidak mengindikasikan adanya pengertian lain selain yang di atas.

Pengaturan Pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma merupakan hal yang menjdi acuan dalam konstruksi hukum nasional menjadikan sebuah landasan objektif tanpa tendensi yang pada akhirnya ini akan mengarah kepada penyelesain kasus yang lebih adil, jujur, terbuka dan komperhensif yang mengenyampingkan kepentingan politik atau kekuasaan yang ada.

 

Catatan Kaki/Sumber

[1]  I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, (Bandung:Yrama Widya, 2015), hal. 358.

[2]  Ibid, hlm. 358-359.

[3] Apriyani Dewi Azis, dalam RechtsVinding Online , Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakkan Hukum Dan Ham Di Indonesia, . Hlm. 1.

[4] Jurnal, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Ratifikasi Statuta Roma tahun 1998, hal. 10.

[5]  Ibid, hlm. 16-17.

[6] Ibid, hlm. 17-18.

[7] Ibid.

[8] Apriyani Dewi Azis, Op. cit. hlm. 2.

[9] Lihat. https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Semanggi. Di akses tanggal 8 Maret 2017. Pukul 13.33 WITA.

[10] Laporan Tahunan 2015 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Hal, 48.

[11] Ibid. Hlm 9

[12] Ibid

[13] Ibid. hlm 10.

[14] Ibid. hlm 11

[15] Jurnal, ELSAM. Op. cit, hlm, 17-18

[16] Ibid. Hlm 49..

[17]Lihat.http://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/22270351/pemerintah.putuskan.penyelesaian.kasus.trisakti.dan.semanggi.melalui.jalur.rekonsiliasi. Di akses tanggal 8 Maret 2017. Pukul 13.49  WITA.

[18] Lihat. https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Semanggi. Di akses tanggal 8 Maret 2017. Pukul 13.40  WITA.

 

[19] Mariam budiarjo, Op. cit, Hal. 263.

[20] Lihat. https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generalis, diakses tanggal 8 Maret 2017.

[21] Lihat Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

[22] Lihat pasal 42 ayat 3 Undang-undang no 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

[23] Lihat. Statuta International Criminal Court (ICC) Pasal 28 huruf (a).

[24] Lihat. Statuta International Criminal Court (ICC) Pasal 28 huruf (b).

[25] Lihat. Pasal 77 Statuta Roma tahun 1998.

[26] Thamrin Sonata, Tragedi Semanggi, 1998, Yayasan Pariba, Jakarta,  hal. 41-42.

[27] Kertas Kerja Kontras“Hak Asasi Diakui tapi Tidak Dilindungi”, Op.cit . Hal 1.

[28] Ibid, Hlm 17.

[29] Jurnal. Kontras, Kronik Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Penantian Dalam Ketidakpastian, Hal, 2.

[30] Ibid. Hlm 5.

[31] Thamrin Sonata, Op. cit, Hal, 44.

[32] Lihat Pasal 7 Statuta Roma 1998.

Dibaca 682 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Hidayat Muhtar Pemula di Hukumpedia.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.


Contact
Location Kota Gorontalo
Posts 4
2017-04-17 21:20:52
ICC, pengadilan internasional yang kontroversial karena kebanyakan terdakwanya dari benua hitam.
2017-06-05 21:46:33
yaaa memang seperti itu memang ICC bentukan negara adikuasa akan tetapi amerika serikat tidak mau meratifikasi statuta roma karena tidak mau warga negaranya di adili di ICC.
2017-03-21 11:23:00
Harus dibedakan antara barang bukti dan alat bukti. Rekaman dkknya yang tadi disebutkan adalah barang bukti bukan alat bukti
2017-03-21 14:10:39
siapp boyy nanti di lengkapi lagi..
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com