Mengkebiri Kewenangan KPK dalam RUU KUHP.
Skor 0
by Hidayat Muhtar - 03/17/2017, 12:08

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independent dan menjadi lembaga terdepan dalam pemberantasan Kasus korupsi KPK sendiri telah menjadi lembaga yang paling sukses dalam menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia. Maka, memberantas hingga ke akar masalah, pada akhirnya menjadi jawaban untuk menghadapi korupsi yang sudah begitu kuat menancap. Dengan menelisik satu per satu pokok persoalan, termasuk mengetahui akar masalah, maka pemberantasan korupsi bisa berjalan lebih efisien dan efektif. Dan memang, hampir sepanjang 2016, pola seperti itu yang dilakukan KPK. Pada bidang pencegahan, misalnya, KPK membuat banyak terobosan baru. Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) pada 2016 dilakukan terintegrasi dengan menggandeng bidang penindakan. Melalui Korsupgah Terintegrasi, KPK bisa menggali lebih banyak data dan fakta di daerah sasaran program. Akibatnya, KPK bisa mengetahui sumber permasalahan di berbagai daerah sasaran program, sehingga pendampingan yang dilakukan juga sejalan. Ibarat mengobati penyakit, jika diagnosisnya tepat, maka tepat pula terapi yang diberikan. Begitu pula untuk program lain, misal pemberantasan korupsi sektor kesehatan, energi, swasta, politik, maupun yang terkait dengan edukasi, sosialisasi, dan kampanye, semua dilakukan dengan terlebih dahulu menggali akar masalah. 

Rancaangan undang-undang Kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) telah di gulirkan sejak tahun 2015, memang harus di akui KUHP yang merupakan peraturan yang paling mendasar dalam pidana merupakan turunan hukum kolonial (Belanda) yang telah usang di makan oleh zaman. Perkembangan dunia Kontemporer menuntut adanya revisi dalam KUHP yang pada prinsipnya mengatur peraturan-peraturan baru yang berkembang dewasa ini termasuk Korupsi.

Delik Korupsi yang di masukan dalam RUU KUHP telah menjadi bahan perbincangan yang hangat baik yang pro dan kontra biasanya untuk mereka yang pro beranggapan bahwa delik korupsi yang di masukan hanya 15 pasal yang berisi subtansi dan tidak mengatur tentang kewenangan yang mengkebiri kewenangan KPK. Akan tetapi bagi mereka yang kontra RUU KUHP yang memasukan delik korupsi di dalamnya akan mengkebiri kewenangan KPK karena korupsi yang tadinya sebagai salah satu kejahatan khusus akan secara otomatis menjadi kejahatan biasa yang pada intinya sifat kekhususan dari korupsi dan KPK di tiadakan selain itu ketika delik korupsi di masukan di RUU KUHP ini hanya akan mempriotaskan kejaksaan dan kepolisian dalam menangani kasus korupsi yang menajadi pertanyaan utama adalah integritas dari ke dua lembaga ini yang masih di pertanyakan.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran  (Unpad), Prof Romli Atmasasmita, salah satunya. Ia menilai pasal korupsi mesti ditarik dari RUU KUHP.
 
“Korupsi, narkotika, human trafficking dikeluarkan saja sudah dari RUU KUHP.  Jadi kembalikan saja ke UU khusus. Kemudian KUHP di upgrade saja dengan perkembangan sekarang,” 
 
Romli berpandangan, ancaman maksimal hukuman dalam UU khusus, seperti UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mencapai 20 tahun. Sedangkan dalam RKUHP ancaman hukuman 15 tahun. Ia menilai dengan norma pada RUU KUHP tidak memperhatikan asas keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi. “Ini bagiamana ancamannya lebih ringan,” katanya.
 
Romli yang juga bagian dari tim perumus UU No.31 Tahun 1999 itu menilai, dalam penyusunan RUU KUHP lebih mengutamakan sistem kodifikasi total.  Padahal, perkembangannya sudah terdapat banyak UU bersifat  khusus di luar KUHP. Romli lebih sepakat, DPR dan pemerintah dalam melakukan penyusunan RKUHP dengan menggunakan sistem kodifikasi parsial. Setidaknya, pembahasan dilakukan secara bertahap agar lebih cepat rampung.

Masuknya delik korupsi dalam RUU KUHP akan menimbulkan ambigu hemat penulis bahwa delik korupsi harus di atur dalam undang-undang yang khusus karena sifat kejahatanya yang khusus KUHP hanya mengatur kejahatan umum ketika ini tetap di masukan akan terjadi ketidakselarasan dalam penegakan hukum karena antara KPK, kejaksaan dan kepolisian berada pada koridor yang sama.

Akhir kata bahwa masuknya delik korupsi dalam RUU KUHP bukan sesuatu yang penting untuk di lakukan karena pengaturan tentang delik korupsi telah di atur dalam undang-undang yang khusus. KUHP hanya mengatur tentang delik-delik yang umum keduanya tidak dapat di satukan karena tidak akan menjamin kepastian hukum.

 

Dibaca 85 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Hidayat Muhtar Pemula di Hukumpedia.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.


Contact
Location Kota Gorontalo
Posts 4
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com