Buah Simalakama Freeport Indonesia
Skor 0
by Hidayat Muhtar - 03/14/2017, 03:39

PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di kabupaten Mimikaprovinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.[1]

PT Freeport Indonesia telah menjadi sebuah perusahaan multinasional dimana perkeembanganya menjadi sangat pesat, pada saat PT Freeport Indonesia (PTFI) mulai beroperasi, populasi Mimika masih dibawah 1.000 orang. Saat ini Mimika termasuk daerah dengan tingkat migrasi terbesar di Indonesia. Hingga saat ini PTFI masih menjadi penggerak utama ekonomi di Papua. Freeport sendiri telah menjadi salah satu pendapat terbesar Provinsi Papua yaitu dari nilai investasi, pajak dan terbukanya lapangan kerja adapun investasi PT Freeport  adalah US$ 1,4 miliar dari tahun 1999-2015.[2]

Pertumbuhan ekonomi di papua dan adanya perkembangan infrastruktur tidak lepas dari peran PT Freeport yang telah merangsang pertumbuhan ekonomi di papua yang menjadikan timika yang dalunya hanya hutan belantara sekarang telah menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di papua berbagai macam manfaat yang di rasakan dari hadirnya PT Freeport telah menghadirkan andil besar terhadap dukungan untuk PT Freeport.

Lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta di perkuat oleh Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 yang mengatur tentang hak dan kewajiban Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pasal 131 UU Minerba menyatakan:

“Besarnya pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut dari pemegang IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari sini dapat dilihat bahwa pengaturan pajak dalam UU Minerba 2009 mengikuti peraturan perpajakan yang umum dan tidak diikat atau di atur dalam sebuah kontrak karya hal ini yang menjadi salah satu permasalahan dari PT Freeport bahwa pengaturan umum seperti ini menjadi sebuah ketidakpastian investasi selain itu tidak adanya perlindungan yang memadai jika PT Freeport di berikan IUPK.

Lalu soal kewajiban melakukan pemurnian, baik IUPK maupun KK sama-sama wajib melakukan pemurnian mineral. Tetapi pasal 102 dan 103 UU Minerba tak memberikan batasan waktu kepada pemegang IUPK untuk merampungkan pembangunan smelter (fasilitas pengolahandanpemurnian) sedangkan untuk pemegang KK ada batasan waktunya di pasal 170, UU Minerba menyebutkan bahwa pemegang KK wajib melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, yaitu tahun 2014.

Inilah sebabnya pemerintah menawarkan IUPK kepada Freeport. Satu-satunya jalan yang memungkinkan Freeport tetap mengekspor konsentrat adalah dengan mengubah KK menjadi IUPK hal ini sebagai syarat utama agar Freeport dapat kembali melakukan eksport Konsentrat Tembaga dan Emas. Jika pemerintah memberikan izin ekspor tapi Freeport tetap berpegang pada KK, akan terjadi pelanggaran terhadap UU Minerba. Baik pemerintah maupun Freeport semuanya terikat oleh UU Minerba. 

Perbedaan lainnya adalah mengenai kewajiban divestasi. Perusahaan tambang asing pemegang IUPK diwajibkan melakukan divestasi saham hingga 51% kepada pihak Indonesia, secara bertahap setelah 10 tahun memasuki masa produksi. Jika menjadi pemegang IUPK, Freeport tentu harus segera melepas 51% sahamnya karena sudah puluhan tahun berproduksi. Ketentuan ini ada dalam Pasal 97 PP 1/2017. Sedangkan berdasarkan butir-butir kesepakatan Amandemen KK antara pemerintah dengan Freeport yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 25 Juli 2014, Freeport hanya diwajibkan melakukan divestasi saham sebesar 30% sampai 2019 kepada pihak Indonesia. 

Freeport McMoRan Inc, perusahaan induk PT Freeport Indonesia, keberatan jika harus melepaskan sahamnya sampai 51% di PT Freeport Indonesia karena artinya mereka bukan lagi pemegang saham mayoritas. Freeport McMoRan Inc ingin tetap memegang kendali PT Freeport Indonesia. 
Pemerintah dan Freeport masih memiliki waktu 120 hari sejak 17 Februari 2017 untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi terbaik. Jika perundingan gagal, negosiasi gagal mencapai titik temu, maka jalan terakhir adalah bersengketa di Arbitrase.
Kemudian soal perpanjangan kontrak, IUPK sebenarnya memungkinkan Freeport segera memperoleh perpanjangan hingga 2041. Pasal 72 dalam PP 1/2017 memungkinkan IUPK diperpanjang 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK. KK Freeport habis pada 2021, andai mereka mau ganti baju jadi IUPK, bisa diperpanjang sejak 5 tahun sebelum 2021, tahun ini pun sudah bisa mendapat perpanjangan 2 x 10 tahun sampai 2041. 

Tapi kalau tetap memegang KK, pemerintah terikat pada pasal 112B ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (PP 77/2014) yang menetapkan bahwa Menteri ESDM baru dapat memberikan perpanjangan di 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya, kepastian perpanjangan baru bisa diperoleh Freeport pada 2019. 


Dalam hal ini, sebenarnya IUPK lebih memberikan kepastian. Freeport membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak sejak jauh-jauh hari untuk investasinya yang bernilai miliaran dolar di tambang bawah tanah Grasberg dan membangun smelter, IUPK bisa memberikannya.

PT Freeport sebagai salah satu perusahan terbesar di Indonesia harusnya bisa sadar dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman penggunaan kontrak karya sejatinya sangat merugikan bangsa indonesia karena memposisikan negara sama kedudukanya dengan PT Freeport padahal sebagaimana kita ketahui kedudukan tertinggi negara adalah kedaulatan Negara.

 

 

 

[1] Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia, Di tanggal 14 Maret 2016, Pukul 13.38 WITA.

[2] Jurnal, Freeport, hal, 1.

Dibaca 97 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Hidayat Muhtar Pemula di Hukumpedia.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.


Contact
Location Kota Gorontalo
Posts 4
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com