Kriminalisasi Aktivis: Kebebasan Berekspresi yang Terbelenggu
Skor 0
by Guntur Siliwangi - 09/06/2016, 08:55

Kasus Pelaporan ke Kepolisian Terhadap Wayan Gendo Suardana (Aktivis Walhi, Penolak Reklamasi Teluk Benoa, Bali) dan Haris Azhar (Aktivis KontraS)

Merebaknya berita mengenai kasus pencemaran nama baik terhadap instansi-instansi pemerintah, swasta, organisasi dan perorangan yang berujung pelaporan ke kepolisian kian memberi pandangan meningkatnya penilaian manusia atas pengakuan terhadap martabat.

Pencemaran nama baik yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai “penghinaan”. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, (hal 225) dalam penjelasan Pasal 310, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa malu.

Terkait hal tersebut, berdasarkan rumusan Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat potensi tindak pidana atas pencemaran nama baik atau “penghinaan” yang dilakukan melalui melalui media elektronik. Adapun pengaturan mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan di UU ITE lebih luas daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam arti, di dalam KUHP (Bab XVI tentang Penghinaan) dinyatakan dengan jelas bahwa perbuataan penghinaan harus dilakukan terhadap seseorang dan perbuatan itu juga masuk dalam kategori delik aduan (Pasal 319 KUHP). Sementara itu, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hanya dikatakan bahwa orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dipidana.

Kebebasan Berekspresi yang Terbelenggu

Dalam beberapa kasus penghinaan yang berujung pelaporan kekepolisian baru-baru ini seperti kasus para aktivis antara lain: Wayan Gendo Suardana, aktivis walhi penolak reklamasi Teluk Benoa, Bali. Gendo dilaporkan oleh organisasi masyarakat Pospera karena kicauan dia di akun twitternya[1]. Aktivis lain yang menghadapi kasus serupa adalah Haris Azhar, gara-gara tulisan dia di laman facebooknya terkait kasus bandar narkoba Freddy Budiman. Haris dilaporkan oleh tiga institusi yaitu Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional [2].

Para pelapor menuntut agar tindakan yang dianggap mencemari nama baik entitasnya baik nama instansi dan organisasi ditindak secara hukum. Ironisnya, pelaporan itu ditujukan kepada para aktivis lingkungan hidup dan ham. Bagi para aktivis demonstrasi turun kejalan, diskusi publik, hingga membuat tulisan di media cetak maupun media elektronik hingga akun sosial media adalah bentuk penyampaian aspirasi atau kebebasan berekspresi.

Kebebasan berekspresi atau freedom of expression secara materiil, termaktub jelas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengeksplorasi hak dalam mengemukakan pendapat secara definitive. Setiap orang diberi hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi yang mencakup kebebasan berpendapat tanpa intervensi maupun mencari, menerima, berbagi informasi dan ide. Bahkan ada peraturan yang lebih khusus yang mengatur bahwa pejuang lingkungan hidup dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun keberadaan UU ITE tidak serta merta hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pada kenyataannya UU ITE banyak dipakai untuk membungkam suara-suara kritis, membelenggu kebebasan berekspresi dalam arti luas.[3] Penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik yang sering disebut juga sebagai “pasal-pasal karet”, dapat menimbulkan efek intimidatif dan bahkan membungkam terhadap kebebasan berekspresi. Keberadaan aturan undang-undang dan regulasi yang tidak adil tersebut hanya melindungi status quo dan menjadi alat membungkam para aktivis dalam menyampaikan pendapat.

Pergeseran Makna Kritik

Sebenarnya menggugat seseorang karena melakukan pencemaran nama baik atau “penghinaan” bukanlah sesuatu yang dilarang. Adalah hak setiap orang untuk melakukan upaya hukum ketika merasa dituduh. Namun hal itu berpotensi membelenggu kebebasan berekspresi dan memiliki kecenderungan munculnya anggapan bahwa kritik adalah penghinaan. Yang sering terjadi kemudian, orang yang dikritik menganggap kritik itu sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap dirinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kritik” diartikan sebagai kecaman atau tanggapan dan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Ketika ditambahkan awalan meng- menjadi kata kerja “mengkritik”, yang berarti mengemukakan kritik atau mengecam.

Pandangan kritik untuk membangun kini kian kabur, kritik yang kemudian bertujuan untuk menjadi perbaikan kemudian disalahartikan. Hingga disalahgunakan oleh para pihak, baik orang yang dikritik maupun orang yang mengkritik. Bahkan banyak terjadi kritik mengakibatkan alasan-alasan tidak menyukai seseorang.

Hukum Harus di Tengah

Kasus-kasus di atas merupakan kasus pencemaran nama baik atau “penghinaan” yang bersifat delik aduan ditujukan kepada para aktivis HAM dan lingkungan hidup. Dalam kasus ini seyogyanya pencemaran nama baik terlarang digunakan pada aktivitas yang memungkinkan seseorang berhadapan dengan Negara, termasuk pejabat publik.

Persoalan lainnya, ketika bagaimana apabila yang berhadapan adalah sesama pengguna media sosial? Disini terdapat perbedaan antara seseorang dengan Negara dalam arti luas dan seseorang dengan seseorang.

Persoalan mengenai individu vis a vis individu ketika ada kerugian yang dirasakan, ada reputasi yang hilang dan mungkin dipertaruhkan. Pada titik ini tuntutan hak menjadi primer, dalam kasus upaya ormas Pospera melakukan pelaporan kekepolisian atas kicauan twitter terhadap Gendo memiliki makna karena ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu bisa bersumber dari aktivitas kegiatan advokasi yang dilakukan melalui cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Besarnya pengaruh subyektivitas seseorang yang mengkritik juga bisa mempengaruhi alasan pengajuan gugatan orang yang dikritik.

Pertimbangan untuk melakukan mediasi sebagai alternatif utama, bisa saja menjadi elaborasi antara para pihak. Dalam hal itu pengadilan sebisa mungkin menjadi pengendali kaidah pencemaran nama baik sebagai pilihan akhir yang represif. Oleh sebab itu maka rasionalisasi penggunaan sanksi menjadi alternatif selanjutnya. Sehingga pengadilan tidak lagi dimanfaatkan untuk menjadi alat penghukum para pelaku kebebasan berekspresi dan membungkam para aktivis dalam menyampaikan pendapat.

—————————–

[1] Suriyanto, “Aktivis Walhi Penolak Reklamasi Bali Dilaporkan Ormas Pospera”, CNN, Tanggal 15 Agustus 2016,  Sumber: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160815103906-12-151404/aktivis-walhi-penolak-reklamasi-bali-dilaporkan-ormas-pospera/
[2] Sri Lestari, “Koordinator Kontras Haris Azhar dilaporkan ke Mabes Polri”, BBC, Tanggal 3 Agustus 2016, Sumber:http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160803_indonesia_harisazhar_dilaporkan
[3] Southeast Asia Freedom of Expression Network, Reports on Freedom of Expression & Digital Rights in Indonesia, Tanggal 19 Mei 2016, Sumber: http://safenetvoice.org/2016/05/reports-on-freedom-of-expression-and-digital-rights-in-indonesia/

————-

Artikel ini sebelumnya diposting di bersatoe.com (sumber: http://bersatoe.com/2016/09/06/kriminalisasi-aktivis-kebebasan-berekspresi-yang-terbelenggu/)
Dibaca 387 kali
Ditandai sebagai HAM Pandangan Analisis Politik Hukum
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Guntur Siliwangi Pemula di Hukumpedia.com

Blogger, Bersahabat, Pelancong, Milanisti, #BaliTolakReklamasi (ForBALI)


Contact
Location Kota Denpasar
Posts 2
2016-09-08 14:49:45
Wah, tulisannya bagus nih
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com