“Partisipasi Dunia Usaha” dalam Pertemuan RT/RW Anies-Sandi, Skema Apakah Ini ?
Skor 0
by Giri - 11/27/2017, 09:38

Ada yang menarik dari pertemuan RT/RW Anies-Sandi yang dilangsungkan di Hotel Pullman (Jakarta Barat). Poin menarik dari pertemuan tersebut bukan pada isi pertemuannya atau pertemuannya yang dilangsungkan di tempat yang mewah, tapi pada informasi terkait dengan pembiayaan kegiatan tersebut. Tersebut pengakuan dari Walikota Jakbar, misalnya, menyatakan kegiatan tersebut dilaksanakan free of charge, tanpa APBD, gratis alias kagak bayar, dan secara eksplisit merupakan bagian dari CSR.  

Pada kesempatan berbeda, Wagub Sandi membantah tentang hal ini, dengan menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan CSR tapi partisipasi dunia usaha. Hal ini kemudian memancing tanda tanya lebih besar lagi, sejauh mana legitimasi  dari “partisipasi dunia usaha” ini untuk membiayai kegiatan resmi Pemda, baik dari segi hukum ataupun etika. Partisipasi dunia usaha ini sebenarnya dimungkinkan berdasarkan rezim keuangan negara dalam bentuk skema Hibah. Namun demikian, Hibah tidak dapat dilakukan secara serta merta tanpa perencanaan dan pencatatan terlebih dahulu di dalam perencanaan anggaran melalui APBN/APBD yang tercatat sebagai bagian dari Lain-lain pendapatan yang Sah.  Pada kasus hotel Pullman, kecil kemungkinan hal ini yang terjadi. Oleh karenanya, jika Wagub Sandi menyatakan bahwa kontribusi tersebut bukan merupakan CSR dan juga bukan merupakan hibah sangat kuat kemungkinan partisipasi dunia usaha tersebut adalah illegal.  

Pada literature anti-korupsi, kasus Pullman ini tampaknya dekat dengan apa yang disebut dengan “facilitation payment” atau bahasa populernya disebut dengan “uang pelicin”, jika ada perizinan tertentu yang sedang diajukan oleh Pullman. Di beberapa negara maju, terutama terkait dengan penerapan Foreign Practice Act-nya, facilitation payment ini dianggap bukan sebagai suap, jika pemberian fasilitasi tersebut tidak mempengaruhi keputusan secara subtantif, namun hanya mempercepat proses perizinan. Pada konteks Indonesia bentuk dalam “partisipasi dunia usaha” ini bisa jadi merupakan varian dari facilitation payment yang sering disebut sebagai “japrem”. Japrem umumnya dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, ketika meminta fasilitasi tertentu dari dunia usaha, untuk mendukung kegiatan pemerintah yang tidak dianggarkan di dalam APBN/APBD. Skema japrem ini merupakan bentuk ijon facilitation payment (mengantisipasi kalo2 ada urusan didepan sama pemerintah, supaya lancar urusannya).  

 Apakah ini merupakan pelanggaran hukum ?

Untuk menjawab hal ini hanya satu pertanyaan, apakah terdapat keuntungan personal dari tindakan tersebut ?. Jika iya, maka sudah tentu ini merupakan bagian dari korupsi dengan kategori korupsi suap. Namun demikian, jika melihat pada kasus Permintaan “dana CSR” Walikota Cilegon maka ini merupakan pelanggaran hukum. KPK menjerat pasal suap untuk tindakan Walikota Cilegon yang meminta “CSR” untuk ditukar dengan perizinan. Tapi pada kasus lain, hal ini diglorifikasi sebagai terobosan inovatif dalam Pembiayaan Alternatif. Seperti dalam kasus urug laut, misalnya, kontribusi disetor dahulu -melalui perjanjian “preman”–sebelum ada dasar hukumnya. Pada kasus-kasus seperti ini menjadi rumit karena tindakan tersebut diduga tidak menguntungkan pejabat secara pribadi, dan dibungkus untuk kepentingan pemerintahan/umum.

Melanggar Etika

Terlepas dari perdebatan hukumnya, model ini sudah barang tentu melanggar etika dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena beberapa hal :

Pertama, model ini membuat ekonomi biaya tinggi. Japrem ini akan membuat biaya tambahan bagi perusahaan (ekonomi biaya tinggi). Tidak seperti Hibah, CSR, ataupun Pajak/Retribusi, biaya-biaya ini setidaknya sudah diprediksikan dan direncanakan sebelumnya. Pada Japrem hal ini seringkali tidak terduga, maka Wagub Sandi -sebagai seorang pebisnis apalagi dalam bidang “venture capital” tentu harus bertanya who pay for the bills ?. Jawabnya, dalam logika kapitalis corporate dengan adagiumnya yang terkenal “in profit we must” adalah kelompok terentan dari rantai ekonomi. Sangat kecil kemungkinan tagihan itu akan dibebankan dengan mengurangi margin keuntungan perusahan. Hal yang umum terjadi adalah perusahaan akan membebankan kepada kelompok terentan di dalam rantai ekonomi, bisa jadi dibebankan dengan semakin ditekannya hak-hak pekerja dengan alasan efisiensi, kepada supplier-supplier kecil untuk ikut berpartisipasi menanggung beban, atau dibebankan kembali kepada konsumen melalui surcharge-surcharge yang kadang konsumen sendiri bingung buat apaan.

Kedua, praktek ini menciptakan apa yang disebut dengan “undue influence”. Bagi sisi perusahaan membayar Japrem adalah hal yang “menguntungkan”. Hal ini dikarenakan: Pertama kecil kemungkinan perusahaan akan membebankan biaya tersebut kepada margin keuntungannya. Kedua, yang paling penting dan strategis adalah dengan membayar Japrem berpotensi dapat “mendapatkan kasih sayang pemerintah/penguasa”, karena sudah “membantu” kegiatan pemerintah. Dalam sebuah adagium orang kulon “there is no such thing as a free lunch”. Contoh dari Undue Influence ini bisa kita lihat dalam kasus nguruk laut, sekontroversial apapun perizinan tersebut, urukan tetap harus jalan karena uang persekot dibayar dimuka sudah lunas dalam bentuk rusun. Hal ini merupakan pelanggaran etika pemerintahan yang mendasar, ketika kepentingan publik (lingkungan dan nelayan) tidak ditimbang secara layak dan dilibatkan di dalam pengambilan keputusannya. Hanya semata-mata karena swasta sudah mengeluarkan uang untuk membayar/membangun sejumlah fasilitas yang katanya demi kepentingan publik.   

Tentu bagi Anies Sandi, menggunakan praktek Japrem ini sangatlah tercela. Hal ini karena retorika politik terkait dengan peran swasta dan conflict of interest yang menjadi narasi pemerintahan Anies Sandi terus digaungkan, bahkan sampai dengan akhir-akhir ini dengan menyoal peran Sunny yang digaji oleh Rajawali Corporate namun juga memiliki peran dalam kebijakan Pemda DKI. Secara moral, adalah wajib bagi Anies Sandi untuk mengkonkretkan narasi ini untuk di refleksikan di dalam kebijakan dan praktek-praktek pemerintahannya. Terkait kasus pertemuan RT/RW, adalah wajib secara moral bagi Anies Sandi untuk segera meminta invoice penyelenggaraan kegiatan kepada Pullman dan membayarkannya, masalah anggaran tentu dengan dana operasional Gubernur yang cukup besar bisa tertutupi, toh dana-dana operasional Gubernur sejatinya adalah dana taktis yang memang ditujukan untuk hal-hal yang tidak masuk dalam anggaran.  

Dibaca 141 kali
Dikategorisasi sebagai Jakarta
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Giri Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location
Posts 10
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com