10 Tahun Lumpur Lapindo dan Konglomerasi Media
Skor 0
by Firdaus Cahyadi - 05/27/2016, 08:23

Mungkin sudah banyak yang lupa bahwa tanggal 29 Mei ini, semburan lumpur Lapindo genap 10 tahun. Genap 10 tahun pula persoalan ganti rugi direduksi hanya sekedar persoalan jual beli aset rumah dan tanah korban lumpur.

Karena didasarkan pada mekanisme jual beli aset maka persoalan meningkatnya biaya kesehatan, rehabilitasi lingkungan hidup tidak pernah diperhitungkan. Dipakainya mekanisme jual beli aset dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan asumsi dasar yang dibangun bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam bukan karena pengeboran. Karena bukan karena pengeboran maka adalah sebuah kebaikan hati perusahaan bila kemudian membeli tanah dan rumah warga yang tenggelam. Asumsi itulah yang dibangun kemudian diyakini hingga dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo.

Tentu saja asumsi itu tidak bisa hanya diyakini sendiri. Asumsi itu harus dikampanyekan. Alat untuk menjangkau publik dalam kampanye itu adalah media massa. Dan pihak perusahaan yang selama ini dikaitkan dengan kasus lumpur itu juga memiliki bisnis media. Memiliki televisi dan media online. Group media itu, yang selama ini kita tahu, tidak pernah menyebut lumpur Lapindo dalam pemberitaannya, melainkan lumpur Sidoarjo. Sebuah kebetulan? Sulit untuk mengatakan ini sebuah kebetulan belaka. Karena dengan menyebut lumpur Sidoarjo, dengan sendirinya menghilangkan Lapindo dari pusaran kasus itu. Asumsi dasar pemakaian istilah lumpur Sidoarjo adalah bahwa semburan lumpur itu adalah bencana alam bukan karena pengeboran.

Bukan hanya memberikan sebutan lumpur Sidoarjo, media-media massa tersebut di atas juga kerap menayangkan pendapat pakar yang meyakini bahwa semburan lumpur adalah bencana alam. Sementara pendapat pakar yang menyatakan semburan lumpur Lapindo adalah akibat pengeboran tidak pernah ditampilkan. Cover both side?

Kasus lumpur Lapindo dapat dilihat dari berbagai sisi, dari sisi hukum, lingkungan hidup, sosial, budaya, ekonomi, politik. Namun kasus itu bisa pula kita lihat dari sisi politik-ekonomi media. Dalam kasus itu kita melihat bagaimana sebuah group konglomerasi media memberitakan kasus tersebut dengan bingkai yang mendukung asumsi bahwa semburan lumpur itu adalah bencana alam bukan karena pengeboran. Bukan tidak mungkin ini terjadi dalam kasus lingkungan hidup lainnya. Terlebih tidak sedikit pemilik modal di group konglomerasi media memiliki bisnis lain di luar media massa yang rentan konflik dengan masyarakat karena persoalan sumberdaya alam dan agraria. Jika itu terjadi, maka posisi masyarakat senantiasa dikalahkan. Sebaliknya, posisi perusahaan yang selalu dimenangkan. Jadi persoalan konglomerasi media bukan hanya persoalan penguasaan frekuensi publik ke tangan segelintir orang. Namun, juga persoalan dominasi wacana terhadap sebuah persoalan publik untuk melayani kepentingan perusahaan.

 

Dibaca 464 kali
Dikategorisasi sebagai Sumber Daya Agraria
Ditandai sebagai 10 tahun Lapindo
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Firdaus Cahyadi Pemula di Hukumpedia.com

Firdaus Cahyadi adalah seorang ayah, blogger, aktivis online, penulis opini di media massa, konsultan analisis media dan strategi komunikasi untuk organisasi masyarakat sipil, dan trainner pelatihan penulisan.


Contact
Location Kota Bogor
Posts 8
2016-05-27 15:17:22

Wah ramai ya disini, hehehe

Entah kenapa saat saya lewat di daerah TKP, kok seperti melihat gunung yang berisi lumpur ya.

Saya takut lumpurnya akan semakin meninggi dan melebihi batas gundukan itu.

2016-05-30 14:24:54

Iyaa, setidaknya masyarakat sudah gak tinggal didaerah situ ya heemm

2016-05-27 15:10:56

saya sih heran dengan tidak dilibatkannya ARB dalam penyelesaian permasalahan itu, mas.. haha

2016-05-30 17:26:26

Husss ini malah pada gosip hahaha

2016-05-27 15:17:22

itu stasiun tv memang beda bukannya punya ARB?

2016-05-27 15:16:19

satusiun tv yang empunya pasti gak berani mas, kalau stasiun televisi lain udah malas kali nanggepinya hahaha

2016-05-27 15:15:31

maksudnya gimana, mbak @dewitya ?

2016-05-27 15:14:48

iyalah dia yang punya stasiu televisi mas hahahaha

2016-05-27 15:14:45

agak tumben ya mas @markus11 kalau tidak dipublikasi

2016-05-27 15:13:53

iya saya pun lupa alasan pastinya, yang saya ingat beliau tidak mau bertanggung jawab lagi karena kontraknya sudah selesai, tapi saya lupa apakah itu alasan sebenarnya mbak @pistasimamora

2016-05-27 15:13:28

mungkin dilibatkan tapi gak terekspos hihihi

2016-05-27 15:09:57

10 tahun nasib warga digantungin ckckckck

2016-05-27 11:30:14

sampai sekarang masih bermasalah ya itu kawasan?

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com