Prosedur Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Ke Pihak Kepolisian
Skor 0
by Febby Febrian Valentino - 01/07/2016, 04:10

Definisi laporan dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Dari pengertian diatas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada dan/atau sedang terjadi dugaan terjadinya sebuah peristiwa tindak pidana/kejahatan. Artinya peristiwa yang dilaporkan tersebut belum tentu masuk dalam sebuah perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau bukan. Dan kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut.

Selanjutnya dimana kita dapat melapor.? Dalam hal anda ingin melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, anda dapat langsung datang ke kantor kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi. Adapun daerah hukum kepolisian meliputi :
• Daerah hukum kepolisian Markas Besar Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Mabes);
• Daerah hukum kepolisian Daerah untuk wilayah Provinsi (Polda);
• Daerah hukum kepolisian Resort untuk wilayah Kabupaten/Kota (Polres);
• Daerah hukum kepolisian Sektor untuk wilayah Kecamatan (Polsek).

Untuk wilayah administrasi kepolisian sesuai dengan amanah Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahab daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Sebagai contoh jika anda melihat adanya tindak pidana disuatu kecamatan, maka anda dapat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian tingkat Sektor (Polsek) dimana tindak pidana itu terjadi, akan tetapi anda juga dibenarkan dan/atau diperbolehkan untuk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yang berada diatasnya (contoh: melapor ke Polres, Polda atau Mabes Polri).

Pada saat anda berada dikantor Polisi, silahkan langsung menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dibidang pelayanan kepolisian. SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, yang berbunyi :
SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi”.

Selanjutnya laporan oleh si pelapor dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu si pelapor berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyelidik atau penyidik.

Pasal 108 ayat 1 KUHAP, berbunyi :
Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan da/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk menagjukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tulisan”.
Pasal 108 ayat 6 KUHAP, berbunyi :
Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan”.

Kewajiban kita sebagai pelapor sesungguhnya sudah mengurangi tugas dari kepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Oleh karenanya, kita yang sudah membantu dan meringankan tugas Kepolisian dalam melaksanakan tugas, melakukan laporan tentang dugaan tindak pidana/kejahatan tidak dipungut biaya. Kalaupun ada yang meminta bayaran itu adalah oknum yang sepatutnya anda laporkan oknum tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Sedangkan untuk laporan atau pengaduan melalui telepon, didalam Peraturan Kepala Kepolisian No.7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Kepolsiian membuka dan menyediakan akses komunikasi informasi tentang keluhan masyarakat yang ingin melapor melalui telepon dengan nomor khusus seperti 110, 112 maupun via sms ke nomor 1717.


Dasar hukum :

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2007 Tentang Daearh Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar

Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

Dibaca 8790 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat, Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Febby Febrian Valentino Pemula di Hukumpedia.com

Memandang hukum hanya dengan dua sisi antara hitam atau putih, tidak ada wilayah abu-abu yang bersifat kompromistis..


Contact
Location Kota Bekasi
Posts 6
2016-01-11 15:36:54

terima kasih atas infornya bung

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com