Mafia Hukum di Negara Hukum
Skor 0
by Febby Febrian Valentino - 02/01/2016, 11:37

 

 

Dalam penjelasan umum UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan telah sangat gamblang dijelaskan bahwa Indonesia itu berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), kemudian pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Salah satu esensi dari negara yang berdasarkan atas hukum adalah bahwa kekuasaan apapun harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum. Indonesia adalah negara hukum, begitulah menurut konstitusi bangsa kita, namun hukum tidak dapat ditegakan jika tidak ada kekuasaan yang menegakannya. Dan persoalannya adalah seringkali prospek penegakan hukum tersebut terhalang oleh tembok kekuasaan. Hukum tidak berdaya ketika menghadapi kekuasaan, hukum dalam kenyataannya saat ini selalu berpihak kepada golongan penguasa, hukum bukan lagi berfungsi sebagai alat instrumen pengendalian sosial, tetapi sebagai alat bagi para penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Sebagai negara hukum, dan juga ditafsirkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 semua orang tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, baik itu yang kaya, yang miskin, lelaki, wanita, orang biasa, bahkan orang yang mempunyai kedudukan pangkat sekalipun (equality before the law). Jadi, ketika seorang pejabat dan/atau aparat penegak hukum yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka tetap harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum (law enforcement) harus menjadi program utama di negeri kita. Supremasi hukum secara normatif dijunjung sangat tinggi, akan tetapi penerapan serta implementasinya masih sangat bias dengan berbagai kepentingan politik dan/atau segelintir manusia.

Menurut Jeffrie Nurphy dan Jules Coelman dalam tulisannya yaitu The Philosophy of Law, 1984, hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan aturan. Dan dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat kita bahwa bangsa kita sangat menjunjung tinggi moralitas. Moral tidak sama dengan etika, moral lebih mengacu pada baik atau buruknya sikap dan sifat manusia, yang menuntun manusia untuk bagaimana seharusnya hidup atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sementara etika menuntun manusia untuk memahami mengapa dan/atau dasar apa manusia harus mengikuti ajaran moral tertentu. Dalam artian, etika dapat disebut sebagai filsafat moral. Semoga saja krisis moral yang terjadi dalam lingkup penegak hukum (khususnya para oknum) bukan dan tidak menjadi suatu kebiasaan atau tabiat, karena jika krisis moral itu menjadi kebiasaan atau tabiat dan tidak dapat dihentikan sudah pasti akan membawa kehancuran dalam kehidupan masyarakat. Seluruh jajaran penegak hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral agar hukum dapat dijalankan dengan benar sesuai dengan amanah konstitusi sehingga tujuan hukum dapat mencapai sasaran dan tujuannya, yaitu keadilan.

Pemberlakuan equality before the law harus mengikat untuk siapa saja, karena jika ini diberlakukan oleh seluruh aparat penegak hukum maka sudah barang tentu secara otomatis akan terbangun wibawa hukum, supremasi hukum dan tentunya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegak hukum itu sendiri terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara (advokat). Seluruh profesi-profesi tersebut memiliki filosofi dan tujuan yang mulia (Officium Nobile), maka harus ditekankan bahwa untuk menegakan supremasi hukum untuk menciptakan keadilan tentunya dibutuhkan penegak hukum yang selain jujur serta profesionalisme yang tidak dapat ditawar-tawar tetapi juga harus memilki integritas yang sangat baik. Mari kita awasi dan selalu bersikap kritis terhadap seluruh penegak hukum di negeri kita ini. Karena rasa keadilan didalam masyarakat masih sangat jauh dari yang kita cita-citakan bersama. Yang kita butuhkan ialah penegak-penegak hukum yang meletakan dasar-dasar hukum sesuai dengan koridor dan jalur yang benar serta terbebas dari praktik mafia peradilan. Perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum membuat rasa keadilan dalam seluruh lapisan serta elemen masyarakat tercabik-cabik oleh penegakan hukum yang tidak jelas, carut-marut, tidak adil dan juga tidak pasti.

Hakim yang menjadi tumpuan terakhir dalam terwujudnya rasa keadilan dalam memutus sebuah perkara, justru cukup banyak yang terjerumus ke dalam lembah bernama korupsi yang dilakukan oleh oknum. Jaksa yang jelas diberi tugas oleh negara dalam hal melakukan penuntutan juga cukup banyak dikritisi karena perilaku oknum yang suka mempermainkan pasal dalam membuat surat dakwaan untuk diajukan ke proses penuntutan dalam peradilan. Polisi adalah satu-satunya penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi sudah menjadi cerita umum bahwa polisi dalam hal ini oknum anggotanya masih sangat sering melakukan tindakan tidak terpuji dalam menjaga ketertiban serta mengayomi masyarakat untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Pengacara (advokat), adalah satu-satunya penegak hukum yang merupakan unsur dari warga sipil juga masih terhambat dalam hal perilakunya dalam menjalankan proses penegakan hukum, masih ada beberapa oknum pengacara (advokat) yang membela kliennya dengan cara membabi buta dan bahkan sampai dengan mencoba melakukan penyuapan kepada aparat penegak hukum yang lainnya. Hukum sebagai senjata utama dalam menciptakan rasa keadilan masih erat kaitannya dengan kaidah bisnis yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum. Para penegak hukum dalam memproses suatu kasus ataupun perkara hukum tidak diperbolehkan menciderai rasa keadilan dalam masyarakat. Dijelaskan pada ilmu hukum, jelas dikatakan bahwa setiap putusan hakim harus dianggap benar dan patut untuk dihormati (res judicata pro varitate). Dalam perkara diranah hukum pidana, ada adagium yang menarik untuk kita cermati yaitu bahwa lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada harus menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Kita sebagai bagian dari masyarakat sipil harus menjadi seorang Whistle Blower, ditengah badai perilaku korupsi yang mungkin tiada akhir, maka kita tetap harus menjadi manusia yang memilki hati nurani dan yang sangat tidak suka dengan kondisi manipulative. Karena ini adalah sebuah modal berharga yang seharusnya ditindak lanjuti oleh para penegak hukum, bukan justru diabaikan apalagi dibungkam. Kita bagian dari rakyat yang merindukan penegakan supremasi hukum, salah satunya yang menginginkan kejahatan korupsi dapat dikikis habis hingga ke akar-akarnya, dan untuk itu para hakim di pengadilan tindak pidana korupsi harus dapat membuktikan bahwa mereka sanggup untuk ambil bagian dalam hal pemberantasan korupsi dengan cara menghukum para terdakwa kasus korupsi sberat-beratnya. Para hakim harus dapat membuktikan bahwa mereka bukanlah oknum hakim yang gampang disuap dan/atau disogok serta menjadi bagian dari mafia hukum. Karena sejatinya masyarakat sudah muak dengan pertunjukan serta aksi pemberian sanksi dengan putusan ringan, karena dengan secara nyata bahwa koruptor telah menggerogoti uang rakyat. Sutherland, yaitu penemu teori white collars crime mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan para elite tersebut berkaitan dengan profesinya. Oleh karena itu sifatnya secara eksklusif, sistematis dan cukup sulit untuk dibuktikan.

Kekuasaan memang selalu tidak dapat terpisahkan dari hal-hal yang negatif, kekuasaan cenderung korup dan dan otoriter, sentralistik dan represensif. Korupsi seakan menjadi hobi dan kegemaran banyak pihak, gejala tersebut itu dampak dari rendahnya putusan hukuman bagi para terpidana kasus korupsi (koruptor). Sehingga generasi muda dan penerus tidak lagi merasa takut untuk melakukan perilaku korup, ditambah kehidupan sekarang cenderung terpengaruh dengan perilaku hedonism, yang menghamburkan harta dan menghambakan kekayaan diatas segala-galanya. Untuk dapat memperoleh harta dan/atau kekayaan tersebut melalui jalan singkat nan laknat melalui cara korupsi. Menurut Baharuddin Lopa, salah satu yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum khususnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para oknum pejabat negara ialah karena tabiatnya yang serakah. Sindiran keras dan berani juga pernah dikatakan oleh Hendarman Supandji, “dalam penegakan hukum janganlah berstandar ganda, jangan hanya menindak yang menjadi musuh pribadi akan tetapi juga harus berani menindak teman, sahabat atau saudara-saudara, jabatan itu tidak bersifat kekal dan abadi, jika masih menggunakan standar ganda dalam hal penegakan hukum dan saat nanti jabatan sudah tiada maka pasti akan kena masalah”.

Pemerintah harus bersikap dengan tegas dalam menjaga marwah hukum dengan cara diantaranya yaitu memberlakukan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dengan landasan keadilan, memberikan sanksi hukum bagi seluruh pelaku tindak pidana kejahatan yang tidak terlepas siapapun yang melakukannya, menghilangkan pendekatan kekuasaan dalam menyelesaikan suatu perkara sehingga kepastian hukum akan dapat terwujud. Jangan lagi ada perilaku penguasa yang berupaya mengendalikan hukum, namun sebaliknya hukum harus mengendalikan penggunaan kekuasaan tersebut. Tentunya dengan taat serta patuh kepada hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum itu sendiri. Inilah cara yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clear government).

Bisakah mafia hukum di Indonesia dibumi hanguskan.? jawabannya adalah harus bisa. Tetapi yang jelas, mafia hukum itu bukan dongeng, melainkan fakta yang harus dikikis habis sampai tidak tersisa. Jika mafia hukum masih suka melakukan praktik perdagangan perkara, masyarakat pencari keadilan jelas akan semakin tidak menghormati hukum maupun proses peradilan. Sebab praktik kotor tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya pelecehan terhadap pengadilan (contempt of court). Hukum dan keadilan menjadi barang mahal di negeri ini. Sedih memang tapi kita harus akui hal tersebut, dengan melihat para oknum penegak hukum yang mengubah supremasi hukum menjadi medan bisnis dan/atau bursa perkara. Pada akhirnya penegakan hukum (law enforcement) dapat diibaratkan bagai menegakan sebuah benang yang basah. Hukum bukan lagi sesuatu yang perlu dihormati dan disegani, hukum dengan sangat mudah diperolok-olok oleh para oknum penegak hukum. Jika demikian larut dan terus terjadi, hanya tinggalah mimpi, harapan dan angan-angan akan sebuah penegakan hukum (law enforcement) oleh para penegak hukum yang masih bersih dan belum terkontaminasi oleh perilaku korup. Hal yang pasti dewi keadilan (themis) yang menghiasi kantor dan institusi penegak hukum mungkin matanya telah ditutup oleh kain hitam, sehingga seringkali sulit untuk membedakan mana yang adil dan tidak adil. Lalu sampai kapan mata dewi keadilan itu ditutup oleh kain hitam.?? hanya para penegak hukum dan orang-orang yang perduli pada nilai-nilai luhur keadilan dan hukum yang mampu untuk membukanya. Sehingga dengan demikian slogan sebagai negara hukum tidak lagi menjadi hiasan konstitusi dan tak memiliki makna, akan tetapi sebuah slogan yang patut untuk kita hormati bersama.

Dibaca 770 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Febby Febrian Valentino Pemula di Hukumpedia.com

Memandang hukum hanya dengan dua sisi antara hitam atau putih, tidak ada wilayah abu-abu yang bersifat kompromistis..


Contact
Location Kota Bekasi
Posts 6
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com