Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia, perlukah.?
Skor 0
by Febby Febrian Valentino - 06/08/2016, 03:38

Beberapa akhir belakangan ini beberapa rekan sejawat yang terhimpun dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dari semua kubu cukup riuh ramai membahas isu yang paling hangat, yaitu apalagi jika bukan mengenai terbitnya Surat Keputusan Ketua dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.0562/BNSP/V/2016 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI) tertanggal 24 Mei 2016.

Jika kita mengurai secara lengkap tentang lembaga Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berdiri berdasarkan amanah dari Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tugas dari BNSP diatur dalam Pasal 3 PP No.23 Tahun 2004, yaitu BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Seketika saja muncul surat keputusan dari Ketua BNSP dengan Nomor KEP.0562/BNSP/V/2016 tentang Lisensi Kepada LSPPI, didalam surat keputusan tersebut tertuang jelas memutuskan dan menetapkan LSPPI sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga.

Yang menarik patut kita ketahui adalah dalam surat keputusan tersebut diatas yang diterbitkan oleh BNSP tidak menyertakan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai mukadimah pembukaan bagian “mengingat” melainkan hanya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan disini sudah sangat jelas bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat jelas untuk profesi Advokat diatur khusus dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Secara jelas dituangkan dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut, didalam Pasal 32 ayat (1) sangat jelas tertulis “Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”, jadi sudah tidak dikenal sebutan untuk pengacara, melainkan adalah Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk sertifikasi sudah pula diatur dalam Pasal 2 dan 3 dari UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk mengeluarkan program sertifikasi, terkecuali jika ada amandemen dari UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dan juga UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga tidak disertakan dalam surat keputusan tersebut diatas.

Cerita diatas adalah sekelumit kejadian nyata di negeri ini, apakah yang terjadi dengan Advokat sebagai Officium Nobile (Profesi Terhormat), apakah sudah tidak ada lagi marwahnya atau semakin banyak kepentingan pribadi diatas kepentingan Organisasi Advokat.?? Saya membuat tulisan ini adalah bagian dari refleksi sebagai Advokat muda yang suka tidak suka harus menerima kenyataan yang terjadi pada profesi kita yang masih sangat banyak kita banggakan, karena Advokat kedudukannya sejajar sebagai penegak hukum selain dari Profesi Hakim, Profesi Jaksa dan Profesi Polisi. Bukalah mata hati seraya pejamkanlah kelopak mata kalian para petinggi, para pemangku kepentingan untuk renungkan naikan derajat serta marwah profesi Advokat, karena profesi ini begitu sakral bagi negara hukum kita, Indonesia.

Dibaca 753 kali
Dikategorisasi sebagai Karir dan Profesi Hukum
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi NonKomersial (CC BY-NC)
Febby Febrian Valentino Pemula di Hukumpedia.com

Memandang hukum hanya dengan dua sisi antara hitam atau putih, tidak ada wilayah abu-abu yang bersifat kompromistis..


Contact
Location Kota Bekasi
Posts 6
2016-11-03 16:51:31
Nice Post ... (Y)
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com