Arti dan Peran Pro Bono oleh Advokat
Skor 1
by Febby Febrian Valentino - 10/28/2016, 12:45

Sebelum saya melanjutkan untuk menulis terkait dan sesuai dengan judul diatas, ijinkan saya untuk terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada justika.com (saudara kandung dari hukumonline.com) yang telah mengundang saya untuk hadir dalam acara diskusi dalam suasana yang serius tetapi tetap santai yaitu “2nd Indonesia Pro Bono Round Table” pada hari Kamis, 27 Oktober 2016, yang bertempat di Daniel S. Lev Law Library. Sejujurnya 2 (dua) hari sebelum acara dilaksanakan saya masih bepikir mengenai apa dan bagaimana tujuan dari diskusi tersebut, dalam kurun waktu yang cukup singkat itu saya mencoba untuk menelaah lebih dalam yang terkait maupun berhubungan dengan Pro Bono.

Terkait dengan Pro Bono dalam kaidah ilmu hukum, lazim digunakan untuk kegiatan yang bersifat membantu secara sukarela dan dilakukan oleh Advokat yang dalam kapasitasnya bagian dari salah satu profesi penegak hukum selain daripada Polisi, Jaksa maupun Hakim. Dalam laman Pengadilan Agama Ketapang (source: http://www.pa-ketapang.go.id/567/) dijelaskan bahwa “Pro Bono yaitu suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya”, sedangkan menurut The Law Dictionary (source: http://thelawdictionary.org/pro-bono/) dijelaskan bahwa “A latin term meaning for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest”.

Dalam hal peraturan yang secara jelas mengatur hal-hal yang terkait dan sehubungan dengan profesi Advokat yaitu diantaranya ialah Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Adapun kaitannya antara Advokat dengan Pro Bono, sampai detik ini secara eksplisit belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas, akan tetapi dalam hal penegakan hukum profesi Advokat mempunyai peran yang sangat nyata yaitu:

  1. Pemberian jasa hukum, untuk hal ini Advokat dapat menerima imbalan berupa honorarium sebagai imbalan jasa yang berdasarkan atas kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama dengan kliennya;
  2. Pemberian bantuan hukum, untuk hal ini dibagi kembali menjadi:
  • Bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro Deo) dengan dasar Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
  • Bantuan hukum secara cuma-cuma dan sukarela (Pro Bono) dengan dasar untuk kepentingan publik maupun secara umum (masyarakat).

Kembali pada judul tulisan diatas, untuk kata Pro Bono diambil dari bahasa latin yaitu Pro Bono Publico, yang konotasinya ialah For The Public Good dan memiliki arti ialah untuk kepentingan masyarakat umum. Jika dikaitkan dengan Advokat Pro Bono, artinya ialah sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh Advokat secara sukarela yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama tanpa dipungut biaya sama sekali, hal ini sebagai wujud bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dari pengertian sebelumnya, Advokat Pro Bono memiliki beberapa elemen dasar, yang yaitu diantaranya:

  1. Meliputi seluruh kerja di wilayah hukum

Aktivitas kerja Pro Bono tidak hanya terbatas pada mewakili kepentingan klien dalam sistem peradilan, tetapi meliputi seluruh wilayah dimana hukum bekerja. Mulai dari penelitian hukum, pendidikan hukum, legislasi hukum ataupun pemberdayaan hukum. Dalam hal ini Advokat Pro Bono dapat mengambil perannya dari hulu hingga ke hilir, sepanjang hukum itu sendiri bekerja. Pada kenyataan yang timbul dalam masyarakat, masih menilai bahwa Advokat Pro Bono hanya bekerja didalam ruang pengadilan, akan tetapi yang sebenarnya ialah pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dalam hal litigasi (di muka pengadilan) baik untuk seluruh proses peradilan dalam perkara pidana, perdata ataupun tata usaha negara, tak terkecuali dalam hal pendampingan untuk proses pelaporan ataupun pemeriksaan di Kepolisian ataupun di Kejaksaan. Dan dalam hal Non-Litigasi (di luar muka pengadilan) dapat meliputi pendidikan hukum, investigasi hukum, konsutasi hukum, dokumentasi hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum (legal drafting), pembuatan pendapat hukum (legal opinion), organisasi hukum, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan (mediasi) ataupun seluruh aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional.

  1. Sukarela

Pro Bono memiliki sifat sukarela, dalam hal ini Advokat dapat memilih kasus ataupun perkara yang dapat dikerjakannya sesuai dengan hati nurani, kemampuan, keahlian ataupun alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Namun walaupun bersifat sukarela Organisasi Advokat nantinya dapat menentukan batasa minimal pemberian kerja Pro Bono untuk setiap tahunnya, hal ini dapat dicontoh dari American Bar Association (ABA) yang menetapkan minimal 50 (lima puluh) jam kerja untuk setiap tahunnya, sementara New York Bar Association menentukan minimal 20 (dua puluh) jam kerja untuk setiap tahunnya.

  1. Cuma-Cuma

Untuk melaksanakan Pro Bono, Advokat wajib melakukannya secara cuma-cuma. Pertanyaan yang sering muncul ialah, apakah cuma-cuma tersebut adalah hanya untuk honorarium saja atau bagaimana.? Patut diketahui dalam menggunakan jasa Advokat memiliki 6 (enam) komponen, yaitu:

  1. Biaya jasa;
  2. Biaya transport;
  3. Biaya akomodasi;
  4. Biaya perkara;
  5. Biaya sidang; dan
  6. Biaya kemenangan perkara (skala 5 % s/d 20%).

Dalam hal Pro Bono, seluruh komponen tersebut diatas tidak ada alias gratis secara keseluruhan.

  1. Untuk Masyarakat yang Minoritas/Marjinal/Rentan

Dalam hal maksud dari Minoritas ialah kelompok masyarakat yang kurang terwakili, untuk hal Masyarakat Marjinal ialah kelompok masyarakat yang terpinggirkan, dan untuk hal Masyarakat Rentan ialah kelompok masyarakat yang karena sosial budaya memiliki hambatan (contoh: perempuan, anak, penyandang disabilitas dan warga adat).

Dari keempat elemen dasar tersebut diatas akan timbul pertanyaan bagi publik yang awam, yaitu apa bedanya Pro Bono dengan Pro Deo atau dapat disebut juga dengan Legal Aid.? Dan dalam kajian-kajian yang dipelajari menjelaskan bahwa Pro Deo ataupun Legal Aid ialah bantuan hukum secara cuma-cuma, akan tetapi pelayanan hukum tersebut dibiayai oleh negara dan/atau diberikan subsidi oleh negara, dalam hal ini diatur mekanisme maupun proses formal oleh peraturan perundang-undangannya. Sebagai bukti nyata yang memang sudah diadopsi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu dalam hal bantuan hukum diatur oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, serta untuk peraturan-peraturan pelaksananya diatur oleh Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Dalam hal melakukan pekerjaan bersifat Pro Bono bukan mengganti pekerjaan Pro Deo, akan tetapi pekerjaan Pro Bono mendukung pekerjaan Pro Deo. Hal ini karena masih banyak terjadi dalam masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem bantuan hukum yang dibantu maupun dibangun oleh negara itu sendiri. Namun terkait hal ini, negara tidak patut mengesampingkan pembangunan sistem bantuan hukum, akan tetapi wajib bagi negara untuk membangun sistem bantuan hukum itu sendiri, hal ini agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat.

Demikian uraian dalam tulisan ini secara singkat untuk dapat maupun setidaknya berguna bagi publik yang kiranya masih awam agar dapat kita pahami secara bersama-sama, karena ilmu jika tidak bermanfaat bagi khalayak umum juga hanya akan sia-sia, sedangkan untuk mencari ilmu kita diperlukan untuk belajar, dan belajar tidak mengenal batasan apapun. Salam.

Dibaca 1144 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi NonKomersial (CC BY-NC)
Febby Febrian Valentino Pemula di Hukumpedia.com

Memandang hukum hanya dengan dua sisi antara hitam atau putih, tidak ada wilayah abu-abu yang bersifat kompromistis..


Contact
Location Kota Bekasi
Posts 6
2017-01-11 10:19:29
Kalo probono mulu, gak dapet duit dong bang?
2017-01-15 13:01:22
Mekanisme probono memang gratis, akan tetapi dapat dikatakan untuk bekerja sosial (karena selain wajib mencari rejeki dalam bentuk materi, manusia juga wajib mencari rejeki yaitu pahala), untuk totalitas dalam penyelesaian pekerjaan jasa hukum tetap sama, yaitu profesional. Akan tetapi dalam probono, dapat kita berikan kepada keluarga/individu yang tidak mampu dalam hal membutuhkan pelayanan bantuan jasa hukum.
2016-12-23 14:58:00
Cara kerjanya gimana tuh bang? mohon info bang, tengkyu
2017-01-15 12:57:46
Cara kerjanya, sama seperti pemeberian bantuan jasa hukum. Akan tetapi perbedaannya hanya dalam metode akhir pembayaran atas jasa hukum yang diberikannya.
2016-12-08 10:13:55
bantu serbu ahh, keren nih haha
2016-12-20 22:34:51
Siap. Terima kasih untuk atensinya.
2016-10-31 10:28:14
seriusan ada yang beginian sekarang mas? makin friendly aja ya ranah hukum buat masyarakat
2016-11-01 19:16:38
Insya Allah masih ada mas, mungkin kurang "sexy" aja untuk di ekspose.
2016-10-28 11:24:32
jadi apa itu pro bono? samakah dengan legal aid bang?
2016-10-29 00:58:21
Sangat berbeda bang, tetapi memiliki tujuan yang sama. Untuk Legal Aid, sama dengan Pro Deo.
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com