Kebebasan Berpendapat dalam Kehidupan Kehidupan Elektronik dan Undang - Undang ITE Sebagai Pisau Analisi
Skor 0
by Estu Risang - 11/07/2017, 08:05

“Turun aja sih, gak usah jadi presiden. Gak becus. Gak Guna. Antek-antek PKI!”

“Pemerintah nih gimana sih?! Korupsiii aja bisanya, gak bisa kerja apa?”

“Dih, gak mau banget dipimpin sama orang kafir, Cina lagi!”

“Buset mbak, oplas ya? Norak tau! Disangka cantik kali kalau dandan macem begitu?!”

Kalimat seperti di atas kerap kali terdengar dan bahkan terpampang nyata di berbagai kolom komentar sosial media yang dimiliki masyarakat luas dewasa ini. Kalimat-kalimat semacam di atas sungguh menyakitkan mata dan memekakkan telinga. Kalimat “Ini kan negara hukum. Kita punya kebebasan berpendapat kali?!” kerap kali dijadikan alasan yang dilontarkan, atas teguran yang dilakukan oleh pengguna sosial media lain.

Ya, Kebebasan Berpendapat memang hak mutlak yang dimiliki setiap orang. Seperti namanya “Negara Hukum”, kebebasan untuk berpendapat memang diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia, yakni Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

                “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Tidak serta merta dengan apa yang dituliskan dalam rumusan pasal di atas, kebebasan seseorang untuk berpendapat harus memgang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran, atau pendapat, dapat dikemukakan secara bebas, tanpa ada tekanan dari siapapun. Bertanggung jawab artinya bahwa segala ide, pikiran, atau pendapat tersebut harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma yang berlaku.

Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia butir (2) juga secara gamblang menyatakan:

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Pendapat harus didasari dengan fakta dan argumentasi yang kuat, bukan hanya sekedar obrolan remeh yang berpotensi memecah belah kesatuan. Pendapat harus dikemukakan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hukum. Penyampaian pendapat harus dapat mengembangkan kesejahteraan, keadilan, dan pengetahuan umum.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi;

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Undang-Undang ITE ini akan menimbulkan resiko hukumbagi setiap pengguna sosial media. Ancaman dalam rumusan undang-undang ini tidak perlu ditakuti sedemikian rupa apabila pengguna sosial media dapat memahami dan dapat bijak memilih apa yang boleh dibagikan dan apa yang tidak. Artinya, dituntut kesadaran hukum dari masyarakat dalam menggunakan kemajuan teknologi yang ada.

Dibaca 89 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Estu Risang Tamu di Hukumpedia.com

Contact
Location Kota Bekasi
Posts 0
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com