Presidential threshold, penting atau gak penting ????
Skor 0
by ID Edyson - 07/28/2017, 04:09

"Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasak-kusuk elit berebut kekuasaan"

Najwa Shihab

Sebuah kata-kata yang berasal dari seorang presenter acara di stasiun televisi nasional. Sebuah kata-kata yang mungkin saat ini cukup tepat dengan dinamika politik di Indonesia. Sebuah dinamika yang terjadi dan menjadi pembicaraan hangat beberapa hari belakangan ini. Sebuah dinamika yang seperti akan selalu terjadi pada saat menuju pesta demokrasi terbesar di negara ini. Dinamika yang menghabiskan waktu, tenaga, biaya tidak sedikit dan dilakukan selalu demi suatu kalimat “demi kepentingan rakyat”. Dinamika tersebut adalah Presidential threshold

Presidential threshold adalah ambang batas pencalonan presiden Ketentuan ini kembali akan diterapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang yaitu pada tahun 2019. Hal ini berdasarkan hasil keputusan rapat peripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 21 Juli 2017. Keputusan tersebut menetapkan bahwa presiden hanya dapat dicalonkan apabila partai politik atau koalisi partai politik yang mengusung memenuhi syarat yaitu partai politik mendapatkan suara nasional sebesar 20 - 25 %, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10.

Presidential threshold menjadi dinamika karena dalam proses penetapannya terdapat beberapa partai politik yang WO (Walk Out). Beberapa partai politik tersebut memberikan pendapat bahwa kebijakan Presidential threshold merupakan kebijakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi khususnya dalam pemilihan umum (pemilu) yang merupakan acara dari negara demokrasi. Tentu saja kebijakan ini bagi yang mendukung adalah merupakan bentuk dari demokrasi karena akan memperkuat serta mensinergikan pemerintahan. Pro dan kontra terus keluar dari para ahli, pemerintah sampai dengan masyarakat umum. Hasil ketetapan tersebut sudah terlihat ketika dua tokoh dari partai politik berbeda yang sudah lama tidak berjumpa kembali berkomunikasi dan berjumpa membahas perihal Presidential threshold ini. Dua tokoh yang berasal dari latar belakang yang sama dan mengambil keputusan bahwa saat ini partai politik mereka tidak berada dalam pemerintah. Mereka sepakat untuk tidak setuju dengan Presidential threshold tersebut

Presidential threshold merupakan kebijakan yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan lembaga politik serta tentu saja mengaplikasikan politik sesuai dengan arti dan maknanya. Max Weber sebagai seorang sosiolog dari Jerman menyatakan bahwa politik adalah saran perjuangan untuk sama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan baik antara negara-negara maupun diantara hukum dalam suatu negara, sedangkan Mirriam Budiarto dalam bukunya dasar-dasar hukum politik menyatakan bahwa politik merupakan berbagai macam aktivitas (kegiatan) didalam suatu sistem politik yang menentukan dan melaksanakan tujuan tersebut yaitu mengusahakan agar kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan pemerintahan sedapat mungkin diperoleh, dikelolah, dan diterapkan dalam kerangka mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka yang diharapkan semua keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap ketetapan atau kebijakan apapun yang dikeluarkan dan akan dilaksanakan pasti mempunyai kekurangan serta kelebihan. Hal ini juga berlaku dalam Presidential threshold. Adapun kekurangan dan kelebihan dari Presidential threshold yang akan dilaksanakan pad pemilihan umum (pemilu) 2019  adalah sebagai berikut :

Kekurangan Presidential threshold  :

  • Bahwa Presidential threshold akan membatasi lahirnya calon pemimpin-pemimpin baru karena tidak memiliki kendaraan politik yaitu partai politik politik yang besar yaitu yang memiliki dana serta sumber daya manusia yang banyak, sehingga para calon pemimpin baru tersebut akan kalah hanya pada tahap administrasi sehingga memungkinkan hanya 1 (satu) calon pimpinan saja yang dapat maju.
  • Bahwa Presidential threshold melahirkan pemimpinan yang dihasilkan dari partai politik atau koalisi partai politik yang menang serta menguasai suara terbanyak di parlemen. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak terlaksanakannya check and balances yang baik karena presiden serta partai politik atau koalisi partai politik politik yang berkuasa akan menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan keinginan mereka dan pihak partai politik atau koalisi partai politik politik yang mayoritas tidak memiliki kekuatan untuk mengimbangi karena kurangnya suara mereka
  • Bahwa dengan tidak adanya check and balances yang baik dapat menyebabkan gejolak-gejolak yang tentu saja dapat menentukan stabilitas segala sisi kehidupan dalam bernegara.

Kelebihan Presidential threshold

  • Bahwa Presidential threshold dapat mengurangi atau meminimalisir perihal biaya politik yang akan keluar khususnya pada saat pemilihan umum (Pemilu) karena memungkinkan pemilihan presiden menjadi hanya terjadi 1 (satu) puturan disebabkan oleh calon pemimpin yang hanya beberapa orang saja (bahkan hanya 2 calon/head to head)
  • Bahwa Presidential threshold dapat menciptakan serta melahirkan pemimpin yang berkualitas serta dapat mengambil hati masyarakat umum sehingga memilih dirinya kembali setelah merasakan sepak terjang dirinya dalam bekerja sebagai pemimpin
  • Bahwa Presidential threshold ­dapat menciptakan serta melahirkan partai politik yang berkualitas serta sungguh dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga dapat mewakili masyarakat diparlemen tentu saja dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Presidential threshold memiliki kekurangan serta kelebihan. Presidential threshold merupakan hasil politik dan diharapkan bukan untuk menciptakan kasak-kusuk keributan elit politik hanya untuk berebut kekuasaanya tetap benar-benar hanya bertujuan untuk semakin mensejahterakan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

 

 

Dibaca 179 kali
Dikategorisasi sebagai Kenegaraan
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
ID Edyson Pemula di Hukumpedia.com

mencoba mencerahkan biarpun masih belajar


Contact
Location Kota Medan
Posts 4
2017-07-31 14:15:42
Pertanyaan pentingnya sih kenapa harus ada PT saat pemilu serentak?
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com