"Hadiah"
Skor 0
by ID Edyson - 01/05/2017, 10:54

Tahun Baru 2017 baru memasuki hari ke 5 (lima) dan masyarakat sudah diberikan "hadiah" oleh pemerintah untuk menjalani tahun 2017. Suatu "hadiah" yang akan berlaku kurang dari 24 jam dari sekarang tepatnya pada tanggal 6 Januari 2017. Suatu "hadiah" bagi pengguna kendaraan bermotor, baik bagi pengguna roda 2 (dua) maupun roda 3 (tiga). Pengguna kedua kendaraan tersebut sepertinya harus rela mengeluarkan uangnya lebih banyak dari sebelumnya untuk mengurus surat-surat penting dalam berkendara. "Hadiah" yang dimaksud tersebut adalah kenaikan tarif pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pemerintah sebagai pelaksana kehidupan berbangsa dan bernegara mengeluarkan kebijakan tersebut dengan menuangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Besaran kenaikan tarif pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut naik 2 sampai dengan 3 kali lipat dari tarif sebelumnya. Penerbitan STNK baru untuk roda 2 atau roda 3 yang sebelumnya Rp. 50.000 sekarang menjadi Rp. 100.000, sedangkan untuk penerbitan BPKP baru untuk roda 2 atau roda 3 yang sebelumnya Rp. 80.000 sekarang menjadi Rp. 225.000. Kenaikan ini tentu saja mengejutkan bagi masyarakat yang baru saja merayakan penggantian tahun 2016 ke 2017. Masyarakat umum segera datang memadati kantor samsat terdekat untuk segera mengurus STNK atau BPKP sebelum kenaikan tarif tersebut.

Kenaikan tersebut menurut pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan menyatakan bahwa kenaikan tersebut merupakan hal yang wajar karena sudah semenjak tahun 2010 tidak pernah dilakukan pembaharuan terhadap tarif tersebut. Pemerintah juga mengatakan hal ini dilakukan untuk memperbaiki serta meningkatkan layanan kepada seluruh masyarakat. Tentu saja kenaikan tarif ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang pro mengatakan bahwa kenaikan tarif ini merupakan hal yang wajar dan perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan, sedangkan bagi pihak yang kontra kenaikan tarif ini terkesan buru-buru sebab tidak semua masyarakat mendapatkan penghasilan cukup untuk membayar tarif tersebut karena bagi mereka untuk makan dan hidup saja susah apalagi untuk membayar tarif tersebut. Semua kebijakan pasti mempunyai pro dan kontra yang pasti pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterahkan masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat menghasilkan manfaat bagi orang banyak dan bukan sebagai sarana untuk "memperkaya" beberapa orang atau kelompok tertentu

Dibaca 118 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
ID Edyson Pemula di Hukumpedia.com

mencoba mencerahkan biarpun masih belajar


Contact
Location Kota Medan
Posts 4
2017-01-11 10:48:18
wahhh .. makin mahal aja nih
2017-01-10 10:46:37
kendaraan pribadi harusnya dipajakin lebih tinggi
2017-01-09 10:55:42
Naik dikitpun
2017-01-06 09:21:43
mungkin solusi pemerintah, untuk pengurangan kendaraan bermotor dan anik angkutan umum hehehehe
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com