Serahkan pada Hukum
Skor 0
by Dwi Hananta - 08/30/2017, 04:05

Dwight Dickham, tokoh fiksi penuntut umum dalam film The Judge (2014) berujar pada pengacara lawannya "...but unlike you, I have a simple belief. That the law is the only thing that's capable of making people equal (...tidak seperti anda, saya memiliki keyakinan bahwa hukum adalah satu-satunya hal yang dapat membuat orang setara)".

Ungkapan idealis tentang keyakinan pada hukum dalam konteks lain dapat terdengar berbeda makna, walaupun kalimat yang diucapkan senada.

Misalnya, ketika Donald J. Trump menanggapi putusan pengadilan atas kebijakan imigrasi yang baru dikeluarkannya, di akun Twitternya @realDonaldTrump ditulis, "See you in court, the security of our nation is at stake (sampai jumpa di pengadilan, keamanan nasional kita dipertaruhkan)". Jika tidak melihat pada konteksnya, pernyataan demikian juga akan terbaca sebagai keyakinan untuk menyerahkan masalah pada hukum.

Di Indonesia, pihak-pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dalam pernyataan-pernyataan persnya juga banyak yang menyatakan "Saya akan mengikuti prosedur hukumnya" atau "Saya tunduk pada hukumnya".

Demikian pula terkait gejala saling melaporkan dugaan tindak pidana ke kepolisian yang terjadi dewasa ini, yang secara positif dapat dilihat sebagai upaya masyarakat yang taat hukum untuk menyelesaikan permasalahan menurut hukum, terlepas dari kemungkinan adanya anasir politis dan agenda-agenda di luar masalah hukum yang melatarbelakanginya. Pihak-pihak tersebut juga sama-sama menyatakan "Kita serahkan pada proses hukum".

Bagaimanapun, masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok kepentingan, seringkali saling bertentangan dan sama-sama menggunakan peradilan untuk mengupayakan kepentingannya masing-masing. Hal tersebut adalah kenyataan yang harus diterima sebagai konsekuensi logis dari cita negara hukum yang disepakati.

Pasal 1 Amandemen III UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Secara sederhana negara hukum dapat diartikan kekuasaan negara dan hak serta kewajiban warga negara dijalankan atas hukum, sehingga semua pihak khususnya yang terlibat dalam proses hukum harus pula menaati hukum dengan segala asas-asasnya.

Asas-asas hukum ini merupakan landasan fundamental yang menjadi pedoman pemikiran dan tindakan.

Ketaatan terhadap asas tersebut akan menghindarkan kita dari terulangnya peristiwa kelam semacam pembakaran gedung pengadilan dan kejaksaan di Larantuka, dalam amuk massa tahun 2003 silam yang dipicu oleh dinyatakan bersalahnya seorang pemuka agama yang dinilai telah menghina seorang pejabat, walaupun (hanya) dijatuhi pidana percobaan.

Sementara, tidak ada reaksi keras dari massa ketika terdakwa perusakan masjid Ahmadiyah juga dijatuhi pidana percobaan di Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2011.

Amuk massa tersebut adalah pengingkaran atas asas equality before the law, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945) dan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sekaligus juga merupakan bentuk ketidaktaatan pada asas res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim harus dianggap benar (sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi).

Ungkapan yang seolah menyatakan keyakinan pada hukum akan terlihat makna sesungguhnya setelah putusan dijatuhkan. Terpidana korupsi yang semula mengatakan "Saya tunduk pada hukumnya", ketika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang cukup berat kemudian berkata "Saya didzolimi".

Sama halnya ketika Trump kembali dinyatakan kalah dalam putusan hakim federal di Negara Bagian Hawaii dan Maryland, pernyataannya berbalik mencibir pengadilan yang disebutnya sebagai "Pengadilan yang melampaui batas kebiasaan".

Menyerahkan penyelesaian masalah kepada hukum, haruslah diikuti dengan kesadaran dan ketaatan terhadap asas-asas hukum, jika tidak maka perkataan "Serahkan pada hukum" akan terdengar tidak berbeda dengan "Terserah, pokoknya harus dihukum." atau sebaliknya "Terserah, asal jangan dihukum". Jika itu yang terjadi, maka yang dituju bukanlah kebenaran dan keadilan, melainkan kemenangan belaka.

Dibaca 100 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Dwi Hananta Pemula di Hukumpedia.com

Pelayan masyarakat pencari keadilan


Contact
Location Kota Kediri
Posts 1
2017-09-07 10:45:04
serahkan pada hukum, lalu lingkungan hukumnya korup
2017-09-04 14:06:14
karena diserahkan pada hukum itu maksudnya dipenjara?
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com