Bagaimana Hukum Seksual di Luar Nikah di Indonesia?
Skor 0
by Dirgahayu Wibawa - 10/12/2017, 12:49

 

 

 

Pergaulan secara bebas saat ini seakan-akan sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seksual di luar nikah. 20% dari 94.270  perempuan yang mengalami hamil di luar nikah (sumber : kompasniana.com). Hubungan seksual sudah seperti hal yang lumrah dan sering kita jumpai banyak masyarakat yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan khususnya remaja/anak dibawah umur bahkan hanya dengan alasan agar tidak menjadi bahan ejekan dari teman-temannya.

Percakapan mengenai hubungan seksual juga sering kita dengar diantara para remaja yang masih menduduk bangku kuliah, SMA, SMP, bahkan SD yang menurut penulis belum selayaknya menjadi topic perbincangan sehari-hari bagi usia mereka. Jika ditelaah secara singkat, ada beberapa faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi, diantaranya mungkin saja berupa kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak atau kurangnya kontrol dari para remaja itu sendiri yang sedang memasuki usia pubertas, sehingga rasa ingin tahu yang meledak-ledak tidak diikuti dengan pengetahuan yang cukup untuk membendung terjadinya hubungan seksual. 

Fenomena seperti yang dinyatakan di atas tentu mengundang kegelisahan serta pertanyaan publik, bagaimanakah cara agar mengurangi angka pergaulan bebas yang marak terjadi di masyarakat khususnya hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan ?. Dalam hal ini penulis akan memberikan salah satu masukan yaitu berupa pengetahuan hukum. Masyarakat hendaknya lebih sadar dan tahu akan konsekuensi atas hubungan seksual baik itu tanpa ikatan perkawinan maupun dalam ikatan perkawinan. Hukum positif Indonesia padahal telah mengantisipasi terjadinya hubungan seksual secara bebas, sehingga ada konsekuensi hukum yang didapat apabila hubungan seksual dilakukan tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku.  

Pertama, mari kita telaah mengenai batasan seseorang untuk dikatakan belum cukup umur dan telah cukup umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa namun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun. Sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 menerangkan bahwa :

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

  1. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan   belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  2. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri “.

Selain itu ada juga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Secara umum dalam hukum pidana yang dikatakan belum cukup umur adalah sesorang yang belum mencapai umur 18 tahun. Namun terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan yang memandang berbeda, hal itu dapat dikembalikan kepada asas Lex Specialist.

Mengenai perbuatan hubungan seksual dikalangan anak dibawah umur telah diakomodir oleh pasal 76D yang menjelaskan bahwa “ Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Selain itu pasal 76E menjelaskan juga bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Sehingga dengan demikian jelas bahwa siapapun (anak dibawah umur) yang melakukan hubungan seksual secara bebas dapat dikenakan pidana terhadapnya. 

Sementara itu orang yang telah cukup umur apabila melakukan hubungan seksual bebas tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila di dasarkan suka sama suka. Hal ini dikarenakan tidak ada pasal dalam KUHP yang dapat menjerat perbuatan tersebut dengan dasar suka sama suka. Untuk pasangan yang telah menikah,KUHP dalam pasal 284 ayat (1) KUHP mengatur bahwa

“(1) Dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan,

1.a Bagi laki laki yang beristri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPerdata (sipil) berlaku padanya,

b Perempuan yang bersuami berbuat zina,

2.a laki laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawanya itu bersuami,

b perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahinya bahwa kawanya itu beristri dan pasal 27 KUHPerdata berlaku pada kawanya”.

           

Sehingga apabila salah satu pasangan suami istri melakukan hubungan seks selain dengan pasangan sahnya maka dapat dikenakan pasal tersebut di atas atau dengan kata lain di sebut dengan perzinahan.

 

                                                      

Sumber:

1.KUHP

  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. kompasiana.com

 

 

 

        

Dibaca 288 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat
Ditandai sebagai seks luar kawin hukum
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Dirgahayu Wibawa Tamu di Hukumpedia.com

mahasiswa hukum bisnis universitas Bina Nusantara


Contact
Location Kota Jakarta Barat
Posts 0
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com