Kategori: Kenegaraan
Kenegaraan

Kasus Pemalsuan Tanda Tangan: 3 Hal Yang Sebaiknya Dilakukan MK

Kasus yang awalnya berasal dari pengujian soal kewenangan menerbitkan SIM oleh Kepolisian di Mahkamah Konstitusi saat ini memasuki babak baru. Beberapa kuasa hukum pemohon ditengarai memalsukan tanda tangan kuasa hukum pemohon
18/10/2015 09:02:18
Kenegaraan

Keefektifan Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Terkait Dengan Hal Pemberantasan Tindak

Berbicara mengenai korupsi khususnya di negara kita sendiri, kata korupsi sudah tidak asing lagi di Indonesia dan kasus korupsi di Indonesia pun terus meningkat. Hal pertama yang muncul dalam benak
02/09/2016 23:03:06
Kenegaraan

The Power Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara   Sebagai laboratorium perkembangan masyarakat pasca-kolonial, Indonesia diproyeksikan oleh para founding fathers sebagai Negara Hukum, yang dimana segala sesuatu pengaturan dan manajemen kehidupan berwarganegaranya harus berdasarkan hukum. Konsep
21/11/2016 00:48:37
Kenegaraan

Membaca Hukum : Studi Kasus Permen Bersama 2006

Tulisan ini saya buat untuk merespon diskusi yang terjadi antara saya dan beberapa teman terkait dengan pembubaran KKR di Bandung beberapa saat lalu. Beberapa teman sepakat dengan PAS, menganggap bahwa
12/12/2016 22:20:14
Kenegaraan

Rangkuman Nota Keberatan Tim Pembela Ahok

Assalaamu’alaikum.wr.wb Pertama-tama, marilah kita mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan lindungan-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam persidangan yang mulia ini. ++++++[dipotong]++++++ MAJELIS HAKIM YANG
14/12/2016 17:53:00
Kenegaraan

Tentang Makar, Kebebasan Berpendapat dan Dibalik Penafsirannya

  Baru saja hangat di pemberitaan bahwa terdapat beberapa orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan adanya dugaan makar. Makar apabila dikaji secara hukum nasional merupakan sebuah tindakan yang masuk dalam
02/12/2016 18:08:50
Kenegaraan

Persan IMMWATI Dalam Tubuh Ikatan

      “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma’ruf, dan mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat
30/11/2016 20:03:25
Kenegaraan

Landasan produk hukum UU haluan negara yang konsisten menggantikan RPJPN

Setelah Perubahan Ketiga UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 tanggal 9 November 2001, maka MPR tidak lagi mempunyai kewenangan menetapkan GBHN. Persoalannya apakah suatu Haluan Negara dinilai penting untuk Indonesia
16/11/2016 17:31:48
Kenegaraan

Pembuktian Dalam PTUN

HUKUM ACARA PTUN PEMBUKTIAN DALAM PTUN   Dosen : Dr. Fatkhurrohman.,SH.,MH   FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG TAHUN AKADEMIK 2014/2015   PEMBUKTIAN DALAM PTUN   Definisi dan Teori Pembuktian dalam PTUN 1.1 Definisi Pembuktian Pokok bahasan mengenai pembuktian mengundang perbedaan pendapat diantara ahli
21/11/2016 01:33:17
Kenegaraan

Kekaburan Makna Pengeyampingan Perkara “Demi Kepentingan Umum” : Legalitas tersandung

 “Ibi Ius Incertum, Ubi Ius Nullum” (Di mana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada keadilan)   Di masing-masing  negara  mempunyai  sistem  peradilan  pidana  yang  khas  karena memiliki  latar  belakang  sejarah  dan  perkembangan 
22/10/2016 01:14:37
Kenegaraan

Toleransi di Ujung Jalan : Agama, Negara, dan Pilkada

Hari ini jelang perhelatan pilkada di DKI Jakarta tidak hanya menjadi isu sektarian, tapi telah merambah ke pelosok nusantara. Harus diakui bahwa kehadiran Ahok sebagai petahana membangkitkan kembali “luka lama”,
16/10/2016 17:02:19
Kenegaraan

NOMENKLATUR NGLANTUR

Semua tujuan dan cita-cita bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila, Pembukaan UUD’45, 4-Pilar, Nawa Cita, Revolusi Mental, Reformasi Birokrasi, dsbnya bisa tercapai hanya dengan penerapan terpadu dan pendekatan menyeluruh secara
11/08/2015 00:37:18
Kenegaraan

JEREMY BENTHAM FH UNSOED “Errare Humanum Est, Trupe In Errore

 Errare Humanum Est, Trupe In Errore Perseverare Berarti bahwa Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan kekeliruan itu. Adagium hukum tersebut di atas sangat tepat untuk menggambarkan kekeliruan dari
06/09/2016 23:18:18
Kenegaraan

Pengadaan Tanah untuk Rakyat atau Raja?

  Tanah merupakan kebutuhan mendasar umat manusia, sehingga sangat melekat pada kehidupan sehari-hari. Seperti hal-nya dengan air, ruang angkasa, laut, dan bawah tanah. Hampir segala yang dikomsumsi hingga yang melekat pada
29/09/2016 03:49:34
Kenegaraan

Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh: Totoh W. Tohari   Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Tapi seringkali, selalu ada masalah antara
06/12/2015 00:44:30
Kenegaraan

Membentuk Timnas PSSI Tangguh

Setelah setahun lebihPSSI di sanksi FIFA karena dibekukan oleh pemerintah, akhirnya Indonesia bisa menarik nafas lega. Pasalnya sanksi tersebut sudah dicabut dalam kongres FIFA yang dilaksanakan di Mexico city(12-13 Mei
22/09/2016 17:58:10
Kenegaraan

Dilematika Teman Ahok dalam Pencalonan Gubernur DKI Jakarta

Oleh: Abdul Mukhlis[*]   Teman Ahok pada awalnya didirikan dari gerakan ‘Lawan Begal APBD’ sebenarnya mempunyai perjalanan panjang. Sebelum mendirikan Teman Ahok, para personilnya mantan Relawan Jakarta Baru yang merupakan pemenangan Joko Widodo
22/09/2016 11:49:13
Kenegaraan

STUFENBAU FH UTA45 Jakarta: Menjawab Keraguan Tim Kontra JEREMY BENTHAM

  “SALUS POPULI SUPREMA LEX” The good of the people shall be the supreme law (Kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi)   Salam dari kami, Tim Stufenbau FH UTA’45 Jakarta! Dalam tanggapan kami kali ini, kami akan
09/09/2016 12:23:42
Kenegaraan

Remisi PP 99 2012: Penghargaan Bagi Koruptor?

Berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”. Remisi ini diberikan setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi
06/09/2016 15:17:25
Kenegaraan

Keefektifan Hukum Progresif dan Positivisme Hukum

Teori Hukum Positivisme Pemikiran positivisme ini dibawa oleh John Austin. Teori Hukum Positivisme adalah bahwa “hukum adalah perintah”. Tidak ada penggabungan hukum dengan moral ataupun nilai yang terkandung di dalam masyarakat,hukum
27/08/2016 09:42:58
Load More