Kategori: Kenegaraan
Kenegaraan

Khotbah Jumat dan Paranoia Sertifikasi Ulama

Siang tadi (10/2), seperti biasa saya menunaikan sholat jumat di masjid At-Taqwa, masjid dekat rumah dibilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penceramah mengurai kondisi kekinian umat Islam terkait dengan isu makar,
11/02/2017 06:35:07
Kenegaraan

Prediksi Posisi Ahok untuk DKI

  Tepat tanggal 15 Februari 2017 DKI Jakarta sudah melaksanakan salah satu hajatan besarnya, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022. Berdasarkan hasil quick count yang dirilis oleh berbagai lembaga survei
16/02/2017 11:14:23
Kenegaraan

Memburu Sang Penoda, Analisa Kasus Fahmi Sang Peleceh Bendera

  Penangguhan penahanan diberikan kepada Nurul Fahmi, seorang tersangka pelecehan terhadap lambang negara, setelah mendapat jaminan dari Ustaz Arifin Ilham. Selain itu, polisi juga menangguhkan penahanan dengan alasan kemanusiaan. Sebelumnya, Fahmi ditangkap
25/01/2017 16:21:45
Kenegaraan

Kelesuan Komnas HAM dan Politik Nawacita

Pemerintah menyelenggarakan simposium nasional membedah tragedi 1965 yang dipelopori oleh Kemenko Polhukam dan Lemhanas RI di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat (18-19/4/2016). Acara dihadari oleh para pejabat Negara, keluarga korban,
31/01/2017 16:53:18
Kenegaraan

MK Tidak Bisa Diawasi Oleh Pihak Eksternal

  Walaupun sudah ada dua hakim konstitusi yang tersandung korupsi dan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun dorongan pengawasan secara eksternal terhadap hakim konstitusi belum tepat untuk diterapkan. Mengapa demikian, hal
31/01/2017 13:24:41
Kenegaraan

Kasus Pemalsuan Tanda Tangan: 3 Hal Yang Sebaiknya Dilakukan MK

Kasus yang awalnya berasal dari pengujian soal kewenangan menerbitkan SIM oleh Kepolisian di Mahkamah Konstitusi saat ini memasuki babak baru. Beberapa kuasa hukum pemohon ditengarai memalsukan tanda tangan kuasa hukum pemohon
18/10/2015 09:02:18
Kenegaraan

Keefektifan Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Terkait Dengan Hal Pemberantasan Tindak

Berbicara mengenai korupsi khususnya di negara kita sendiri, kata korupsi sudah tidak asing lagi di Indonesia dan kasus korupsi di Indonesia pun terus meningkat. Hal pertama yang muncul dalam benak
02/09/2016 23:03:06
Kenegaraan

The Power Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara   Sebagai laboratorium perkembangan masyarakat pasca-kolonial, Indonesia diproyeksikan oleh para founding fathers sebagai Negara Hukum, yang dimana segala sesuatu pengaturan dan manajemen kehidupan berwarganegaranya harus berdasarkan hukum. Konsep
21/11/2016 00:48:37
Kenegaraan

Membaca Hukum : Studi Kasus Permen Bersama 2006

Tulisan ini saya buat untuk merespon diskusi yang terjadi antara saya dan beberapa teman terkait dengan pembubaran KKR di Bandung beberapa saat lalu. Beberapa teman sepakat dengan PAS, menganggap bahwa
12/12/2016 22:20:14
Kenegaraan

Rangkuman Nota Keberatan Tim Pembela Ahok

Assalaamu’alaikum.wr.wb Pertama-tama, marilah kita mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan lindungan-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam persidangan yang mulia ini. ++++++[dipotong]++++++ MAJELIS HAKIM YANG
14/12/2016 17:53:00
Kenegaraan

Tentang Makar, Kebebasan Berpendapat dan Dibalik Penafsirannya

  Baru saja hangat di pemberitaan bahwa terdapat beberapa orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan adanya dugaan makar. Makar apabila dikaji secara hukum nasional merupakan sebuah tindakan yang masuk dalam
02/12/2016 18:08:50
Kenegaraan

Persan IMMWATI Dalam Tubuh Ikatan

      “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma’ruf, dan mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat
30/11/2016 20:03:25
Kenegaraan

Landasan produk hukum UU haluan negara yang konsisten menggantikan RPJPN

Setelah Perubahan Ketiga UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 tanggal 9 November 2001, maka MPR tidak lagi mempunyai kewenangan menetapkan GBHN. Persoalannya apakah suatu Haluan Negara dinilai penting untuk Indonesia
16/11/2016 17:31:48
Kenegaraan

Pembuktian Dalam PTUN

HUKUM ACARA PTUN PEMBUKTIAN DALAM PTUN   Dosen : Dr. Fatkhurrohman.,SH.,MH   FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG TAHUN AKADEMIK 2014/2015   PEMBUKTIAN DALAM PTUN   Definisi dan Teori Pembuktian dalam PTUN 1.1 Definisi Pembuktian Pokok bahasan mengenai pembuktian mengundang perbedaan pendapat diantara ahli
21/11/2016 01:33:17
Kenegaraan

Kekaburan Makna Pengeyampingan Perkara “Demi Kepentingan Umum” : Legalitas tersandung

 “Ibi Ius Incertum, Ubi Ius Nullum” (Di mana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada keadilan)   Di masing-masing  negara  mempunyai  sistem  peradilan  pidana  yang  khas  karena memiliki  latar  belakang  sejarah  dan  perkembangan 
22/10/2016 01:14:37
Kenegaraan

Toleransi di Ujung Jalan : Agama, Negara, dan Pilkada

Hari ini jelang perhelatan pilkada di DKI Jakarta tidak hanya menjadi isu sektarian, tapi telah merambah ke pelosok nusantara. Harus diakui bahwa kehadiran Ahok sebagai petahana membangkitkan kembali “luka lama”,
16/10/2016 17:02:19
Kenegaraan

NOMENKLATUR NGLANTUR

Semua tujuan dan cita-cita bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila, Pembukaan UUD’45, 4-Pilar, Nawa Cita, Revolusi Mental, Reformasi Birokrasi, dsbnya bisa tercapai hanya dengan penerapan terpadu dan pendekatan menyeluruh secara
11/08/2015 00:37:18
Kenegaraan

JEREMY BENTHAM FH UNSOED “Errare Humanum Est, Trupe In Errore

 Errare Humanum Est, Trupe In Errore Perseverare Berarti bahwa Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan kekeliruan itu. Adagium hukum tersebut di atas sangat tepat untuk menggambarkan kekeliruan dari
06/09/2016 23:18:18
Kenegaraan

Pengadaan Tanah untuk Rakyat atau Raja?

  Tanah merupakan kebutuhan mendasar umat manusia, sehingga sangat melekat pada kehidupan sehari-hari. Seperti hal-nya dengan air, ruang angkasa, laut, dan bawah tanah. Hampir segala yang dikomsumsi hingga yang melekat pada
29/09/2016 03:49:34
Kenegaraan

Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh: Totoh W. Tohari   Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Tapi seringkali, selalu ada masalah antara
06/12/2015 00:44:30
Load More