Wajah Reforma Agraria Bumi Pertiwi
Skor 0
by Attashdieqy - 03/22/2016, 07:01

 

 

Reforma Agraria merupakan iplementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.

 

Reforma Agraria atau secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah). Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam tataran operasional Reforma Agraria di Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) langkah yaitu:

            Penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdsarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undsang Pokok Agraria ( UUPA ).

           

 

 

Proses Penyelenggaraan Land Reform Plus, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan Penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik. Di dalam penyelenggaraan Land Reform Plus diselenggarakan dua hal penting yaitu Aset Reform dan Akses Reform.

Maksud dan Tujuan Reforma Agraria

 

Maksud Reforma Agraria:

  1. menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria
  2. menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan
  3. meningkatkan berkelanjutan sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan indonesia, serta
  4. meningkatkan harmoni kemasyarakatan.

 

Tujuan Reforma Agraria:

  1. mengurangi kemiskinan
  2. menciptakan lapangan kerja
  3. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah
  4. menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria
  5. mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan
  6. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup
  7. meningkatkan ketanahan pangan dan energi masyarakat.

 

 

 

 

Prinsip-Prinsip Reforma Agraria

  1. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  3. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
  4. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia;
  5. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
  6. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
  7. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;
  8. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
  9. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam;

Arah Kebijakan Reforma Agraria

  1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Reforma Agraria.
  1. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
  2. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
  3. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip Reforma Agraria.
  4. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.
  5. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.

Dasar Hukum Reforma Agraria

  • UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 amandemen keempat
  • Tap MPR Nomor IX/ MPR/ 2001
  • Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003
  • Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960)
  • Perpres No. 10 Tahun 2006

Objek Reforma Agraria

Tanah merupakan komponen dasar dalam reforma agraria, maka pada dasarnya tanah yang ditetapkan sebagai objek reforma agraria adalah tanah-tanah negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai objek reforma agrarian. Karenanya kegiatan penyediaan tanah merupakan langkah strategis bagi keberhasilan reforma agraria. Salah satu contoh sumber tanah objek reforma agrarian adalah tanah terlantar. Menurut Pasal 9 PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah terlantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara akan menjadi salah satu objek reforma agraria.

Subjek Reforma Agraria

Pada dasarnya subyek Reforma Agraria adalah penduduk miskin di perdesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/nelayan. Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain (perdesaan dan perkotaan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkisah, di sebuah negeri gemah ripah loh jinawi berjuluk Indonesia dipertontonkanlah sebuah realita penderitaan rakyatnya. Media massa di negeri ini kerapkali memamerkan beragam berita tentang penduduk yang masih dihantui oleh kelaparan. Anak-anak dengan status gizi buruk dan potret keluarga yang tak mampu bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan perutnya sekali saja dalam sehari. Sungguh ironis bukan? Masih dari media massa, di beberapa daerah dapat kita saksikan senyata-nyatanya antrean panjang orang-orang yang rela berjubel-berdesakan untuk sekedar mendapatkan bahan makanan dengan harga murah. Pemerintah di negeri ini menyebutnya Operasi Pasar. Operasi ini, katanya untuk mewujudkan ketahanan pangan…

tetapi tentang potret kelaparan yang masih mewarnai negeri ini masih ada. Negeri yang katanya bergelar gemah ripah loh jinawi. Sayangnya, potret kelaparan yang masih merajalela tersebut juga mengabarkan tentang cerminan betapa ‘bobroknya’ ketahanan pangan di negeri ini. Kelaparan erat kaitannya dengan pangan. Agar bisa bertahan hidup, manusia membutuhkan pangan.

 

 

Salah satu bukti yang memperkuat tentang betapa potret kelaparan di Indonesia ‘terpampang nyata’ adalah data serta angka-angka mengenai balita penderita gizi buruk. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Survei Departemen Kesehatan-UNICEF tahun 2005, dari 343 kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 169 kabupaten/kota tergolong prevalensi sangat tinggi dan 257 kabupaten/kota lainnya prevalensi tinggi. Bahkan, Unicef melaporkan bahwa jumlah anak balita penderita gizi buruk mengalami lonjakan dari 1,8 juta (tahun 2005) menjadi 2,3 juta (2006).

 

Berbicara tentang pangan berarti pula berbicara soal kebutuhan hidup manusia. Sebuah konsep tentang pangan yang dikenal dengan ketahanan pangan kerapkali dijadikan sebagai indikator penentu kondisi pangan suatu negara. Di banyak negara, bahkan di Indonesia, konsep ketahanan pangan digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan di bidang pertanian dan penyediaan pangan. Definisi ketahanan pangan yang paling banyak dianut adalah hasil kesepakatan Pertemuan Puncak Pangan Dunia (World Food Summit) pada tahun 1996. Ketahanan pangan menurut pertemuan tersebut menekankan akses semua orang terhadap pangan pada setiap waktu, tidak memandang dimana pangan itu diproduksi dan dengan cara yang bagaimana pangan tersebut diproduksi. ‘Elemen-elemen kunci’ dari definisi ketahanan pangan antara lain adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan keamanan pangan. Ironisnya, konsep ini belum memberikan penekanan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh petani dan komunitas untuk menentukan kebijakan pangannya. Padahal, sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa petani dan komunitas memiliki hak atas pangan dan hak atas keterlibatannya dalam penentuan kebijakan pangan.

 

Melibatkan petani dan komunitas dalam pembuatan kebijakan pangan merupakan sebuah fokus penekanan yang ‘digemborkan’ dalam konsep kedaulatan pangan. Serikat Petani Indonesia (SPI) memberikan konsepsi tersendiri tentang kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Kedaulatan pangan lahir sebagai sebuah alternatif untuk mengatasi permasalahan kelaparan yang ada di negeri ini.

 

Berdasarkan konsepsi kedaulatan pangan menurut SPI, terdapat tujuh prasyarat utama bagi kedaulatan pangan. Salah satu dari tujuh prasyarat tersebut adalah Agrarian Reform (Reforma Agraria). Mengapa Reforma Agraria? Karena sejatinya, kedaulatan pangan adalah sebuah upaya juang untuk mengalokasikan tanah kepada petani yang saat ini terpinggirkan karena semakin sempitnya tanah pertanian. Jika petani semakin hari semakin menjelma menjadi kaum terpinggirkan, maka kebertahanan hidup manusia yang tergantung pada pangan pun akan terancam. Petani, tanah, dan pangan merupakan tiga hal yang saling ‘bereratan’.

 

Sementara itu, ketahanan pangan yang menaruh percaya pada mekanisme pasar bebas telah terlanjur mengakibatkan terlepasnya hak-hak petani akan tanah kepada para pemodal besar. Dalam pasar bebas, siapa yang bermodal akan berjaya. Maka, kepercayaan terhadap pasar bebas telah mendorong pengalokasian tanah kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan berlebih dalam hal modal dan teknologi untuk memanfaatkan tanah. Semakin terpinggirkanlah petani karena semua realita yang terjadi.

 

Contoh kasus di Indonesia misalnya, lahan-lahan luas yang ada lebih diperuntukkan bagi perkebunan-perkebunan besar seperti Sawit, Karet, atau kayu. Hal ini tentu saja karena peruntukan tersebut mampu melahirkan pundi-pundi devisa bagi negara. Lain halnya dengan tanaman pangan yang notabene belum tentu mampu memberikan aliran devisa sebesar yang dihasilkan oleh Sawit, Karet, atau kayu.

 

Kedaulatan pangan merupakan sebuah kondisi yang tidak mudah untuk diwujudkan. Butuh perjuangan ekstra dan kesabaran untuk menapaki jalan berliku agar kedaulatan itu benar-bernar berwujud nyata. Hal ini mengingat bahwa para petinggi di negeri ini semakin lama semakin menjelma menjadi pemuja sistem kapitalisme yang secara terang-terangan telah menyingkirkan hak-hak rakyat kecil khususnya petani. Namun, kesukaran tersebut tidak menjadikan keterwujudan kedaulatan pangan sebagai suatu hal yang mustahil. Kelapangan jalan yang tadinya berliku akan ditemui dengan adanya reforma agraria sejati.

 

Reforma agraria sejati adalah reforma agraria yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan dasar agraria. Persoalan dasar tersebut tentu saja tentang ketimpangan struktur agraria. Penataan kembali struktur agraria yang sangat timpang adalah hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan. Melalui reforma agraria sejati, yaitu reforma agraria yang mengembalikan akses dan kontrol masyarakat petani atas lahannya serta mengembalikan hak-hak masyarakat adat terhadap tanah adatnya, tata ketimpangan struktur agraria akan segera pulih menuju keadilan.

Pengembalian akses dan kontrol masyarakat petani dapat segera dilakukan dengan pelaksanaan redistribusi lahan. Redistribusi lahan ini tentunya harus mempertimbangkan siapa yang benar-benar berhak akan lahan. Disini, peran masyarakat petani sangatlah dibutuhkan untuk mengontrol secara ketat jalannya pelaksanaan redistribusi tersebut. Pengontrolan yang lebih optimal dapat dijalankan melalui lembaga-lembaga lokal atau komunitas-komunitas petani, misalnya organisasi tani. Lalu, untuk pengembalian hak-hak murni masyarakat adat akan tanah leluhurnya, diperlukan penguatan secara optimal kelembagaan adat. Hal ini agar kelembagaan tersebut menjadi semakin mampu mempertahankan tanah leluhurnya.

 

“Siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan”, demikian Tauchid  mengungkapkan. Maka, agar makanan dapat dikuasai, kuasailah terlebih dulu darimana makanan itu berasal (yaitu tanah). Tanah dapat dikuasai melalui adanya reforma agraria, dan kedaulatan pangan pun dapat terwujud dengan pembaruan struktur agraria yang timpang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibaca 276 kali
Dikategorisasi sebagai Sumber Daya Agraria
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Attashdieqy Pemula di Hukumpedia.com

be teacher of the world and heal the world


Contact
Location kabupaten bandung
Posts 1
2016-03-24 11:17:51

masalah pembatasan kepemilikan tanah ada dalam UU No. 56 tahun 1960 yg merupakan amanat dari Pasal 7 ama 17 UUPA. tujuannya untuk mencegah kepemilikan tanah secara berelebihan oleh orang atau badan hukum. tapi permasalahannya adalah masih di bedakan antar daerah dan juga belum adanya sistem online dalam penentuan batas tanah. mohon koreksi kalau asumsi saya salah

2016-03-24 10:08:16

ngeri

2016-03-23 23:48:08

anjirrr, mantappppppppp

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com