#LDHON2016: Bantahan Atas Proposal Interogasi BIN, Apakah Rasional?
Skor -2
by Fakultas Hukum Universitas Indonesia - 11/13/2016, 10:49

Tulisan ini dibuat sebagai bentuk publikasi pemikiran pada umumnya, dan untuk menguatkan posisi kami sekaligus melemahkan posisi lawan dalam kompetisi Lomba Debat Hukum Online 2016 pada khususnya, terutama artikel lawan di sini (http://www.hukumpedia.com/ledhakuh/kewenangan-interogasi-untuk-bin-tentulah-rasional)

 

Dewan juri yang kami hormati, sahabat hukumpedia yang kami banggakan serta pemerhati hukum di Indonesia. Mari kita bersama-sama memahami dan mengritisi pernyataan yang disampaikan oleh Tim Pro dalam debat sebagaimana dapat dilihat di http://www.hukumpedia.com/index.php/debat/topik/penambahan-kewenangan-bin-dalam-pemberantasan-terorisme.

 

Ada beberapa poin yang disampaikan tim pro dalam artikel tersebut, yakni:

  1. Tim Pro beranggapan bahwa fungsi pencegahan BIN masih kurang optimal sehingga dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, maka langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan stimulus bagi BIN, yakni memberikan kewenangan interogasi dalam rangka mengumpulkan informasi upaya teror.
  2. BIN membutuhkan senjata yang kekuatannya sama dalam upaya preventif, bahkan lebih dari pelaku teror, yaitu kewenangan untuk menginterogasi
  3. Kewenangan interogasi sejatinya adalah bentuk kongkrit dari kewenangan BIN yang salah satunya adalah penggalian informasi, sebagaimana Pasal 31 UU Intelijen Negara.
  4. Dengan kewenangan interogasi tersebut, maka dapat memberi bukti yang lebih memadai dan terpercaya bagi BIN untuk menyalurkan informasi tersebut kepada Polri agar ditindaklanjuti. Interogasi tersebut tidak akan mengeliminasi ketetuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, terkait pengumpulan informasi.
  5. Terorisme yang merupakan wujud asli perilaku teror adalah kejahatan luar biasa. Maka, sekali lagi ditegaskan untuk menanganinya diperlukan penindakan yang luar biasa pula, yaitu memberi kewenangan interogasi kepada BIN.
  6. Hasil pendeteksian ancaman tersebut dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Polri, sehingga pelaku teror di tanah air dapat lebih diminimalisir.

Sangat kami sayangkan bahwa pernyataan-pernyataan tim pro tersebut sungguh sangat tidak berdasar. Bahkan, proposal yang diajukan tim pro dengan menyatakan kewenangan interogasi untuk BIN rasional, justru tidak mampu dilandasi dengan alasan dan mekanisme yang rasional. Tim pro justru langsung mengaitkan interogasi sebagai upaya efektif untuk menngoptimalkan fungsi pencegahan BIN, yakni melalui pengumpulan informasi. Pertanyaan yang muncul adalah: dari mana dan bagaimana tim pro dapat langsung menyimpulkan hal demikian? Interogasi yang seperti apa yang terbukti ampuh dalam menguak informasi tersebut? Tidakkah tim pro berpikir bahwa seseorang yang diduga pelaku belum tentu akan membocorkan rahasianya? Pertanyaan tersebut selalu berulang-ulang kami tanyakan kepada tim pro, namun sayang, tim pro tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Tim pro membahas bahwa salah satu kewenangan BIN adalah menggali informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UU 17/2011. Pembahasan mengenai Pasal 31 tersebut tentu tidak terlepas dari ketentuan Pasal 34 UU 17/2011.

Sebelumnya, mari kita pahami ketentuan-ketentuan tersebut.

Pasal 31 UU 17/2011

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan:

  1. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau
  2. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

 Pasal 34 UU 17/2011

  • Penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan:
  1. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
  2. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara;
  3. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan
  4. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.
  • Dalam melakukan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penegak hukum terkait wajib membantu Badan Intelijen Negara.

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh BIN, yakni:

  1. Penyadapan
  2. Pemeriksaan alian dana
  3. Penggalian informasi sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU 17/2011

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 34 UU 17/2011 tersebut disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “penggalian informasi” adalah upaya terakhir untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan akurat sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara lain melalui pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BIN memiliki beberapa kewenangan yakni sebagai berikut:

  1. Pengintaian
  2. Penjejakan
  3. Pengawasan
  4. Penyurupan
  5. Pemeriksaan aliran dana
  6. Penyadapan
  7. Penggalian informasi yang dilakukan sepanjang merupakan UPAYA TERAKHIR yakni setelah semua upaya nomor 1 – 6 telah dilakukan.

Pertanyaan yang muncul jika dikaitkan dengan proposal yang diajukan oleh tim pro untuk menambahkan kewenangan interogasi pada BIN dengan maksud untuk menggali informasi adalah sebagai berikut:

  1. Bukankah penambahan kewenangan tersebut justru tidak signifikan dan tidak efektif mengingat kewenangan interogasi dalam rangka penggalian informasi baru dapat dilakukan setelah pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan dilakukan? Lalu bagaimana dengan tindakan BIN yang seharusnya dengan sigap mencegah tindakan terorisme? Bukankah dengan demikian proposal yang ditawarkan oleh tim pro menjadi tidak solutif?
  2. Bagaimana caranya BIN melakukan interogasi mengingat penggalian informasi harus dilakukan dengan tanpa didahului penangkapan dan/atau penahanan serta dengan bekerja sama dengan penegak hukum terkait? Interogasi yang bagaimanakah yang dapat dilakukan dengan tanpa menangkap dan/atau menahan terduga pelaku? Bukankah seseorang yang diinterogasi saja telah dirampas waktunya untuk memperhatikan dan menjawab pihak yang melakukan interogasi? Lalu, bukankah hal tersebut menjadi lebih parah mengingat kinerja BIN bersifat rahasia?

 

Tim pro juga menyatakan bahwa hasil pemeriksaan (interogasi) tersebut dapat ditindaklanjuti oleh polri. Namun, dalam kolom komentar, tim pro menyatakan bahwa BIN nantinya menginterogasi pelaku ketika telah ditangkap dan/atau ditahan polisi (lihat http://www.hukumpedia.com/asya/ldhon2016-mekanisme-yang-kabur-awal-sebuah-kegagalan ). Pertanyaan yang muncul adalah:

  1. Bagaimana logika berpikir tim pro ketika menyatakan bahwa BIN menginterogasi pelaku saat telah ditangkap dan/atau ditahan polisi namun juga menyatakan bahwa interogasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh polri dan memberi bukti yang lebih memadai kepada polisi (lihat http://www.hukumpedia.com/ledhakuh/kewenangan-interogasi-untuk-bin-tentulah-rasional)?
  2. Bukankah seseorang ditangkap dan/atau ditahan berdasarkan alat bukti yang cukup?
  3. Bukankah ketika seseorang ditangkap dan/atau ditahan tentunya dapat diinterogasi oleh polisi? Lalu untuk apa BIN melakukan interogasi sementara berdasarkan Pasal 34 UU 17/2011, BIN diharuskan untuk melakukan koordinasi? Lalu apakah interogasi tersebut mencerminkan fungsi preventif BIN?

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tunggu tanggapannya, @ledhakuh

Salam dari kami, tim @asya

Dibaca 59 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location Kota Depok
Posts 27
2016-11-14 08:44:27
1. Abis koar2 ngatain Jentera pengecut dll trus minta bantuan voting sama anak trisakti ?? gak malukah ? anak trisakti voting loh makanya kalian lolos lawan Jentera. Kalo gak mah yang lolos jentera. Tapi apa kalian bilang makasih ? boro2 makasih malah kalian balas dengan ngata2in , nuduh , menjatuhkan Lawan kalian sendiri. Kebenaran sih kebenaran tapi baik dibuka semuanya dengan cara kaya gitu ? Kan ada prosedural ke panitia ? Biar meminimalisirkan yang sakit hati (kalo kalian punya hati sih tapikan faktanya nggak hati kalian kaya batu)

2.Udah akhirnya menang lawan Jentera eh minta bantuan Voting sm adam dengan alasan trisakti uda punya 600 basis ? Inget gak ? Gak malu yaa ? minta bantuan voting sama orang yang uda kalian kata2in abis2an ? ngakak gw sama dinda sebegitu culasnya dirimu heheh Eh tapi akhirnya gak di voting kan sm adam anak jentra ? yaialah mereka muak kali dengan kalian yang sok manis sok baik padahal mah busuk.

Bayangin deh kalo Tim Asya yang diperlakukan seperti itu gimana ? Dibuat berpuluh2 artikel cuma buat ngejatohin kalian ? Sedih gak ? Kecewa gak ? Gw cuma mau bilang sih Tim Asya tuh tim yang nggak punya hati.

Coba aja lihat berkat kalian bikin ulah jahat kaya gitu mana adasih delegasi lain yang respect ? semuanya pada dukung Unhas dari Unpad , Aldeba , Uta , dll
Delegasi dari Zimbabue ya yg dukung kalian yaaa? wkwkwwk Masyarakat juga nggak ada yang respect.


Selamat dululah kalian emang pemenang sejati. Salut gw!! Seneng kan dinda dan timnyaa ciee ciee seneng bakal dapat uang sertifikat dan piala cieee
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com