Putusan MK tentang Zina di Luar Nikah dan LGBT: Bukti Negara Bukan-Bukan?
Skor 0
by Abdurrachman Satrio - 01/02/2018, 08:34

Di tengah semarak masa peralihan tahun, bermacam isu mengenai moralitas dan agama tiba-tiba menyeruak belakangan ini. Adapun salah satu yang cukup menyita perhatian ialah perbincangan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 46/PUU-XIV/2016 tentang permohonan agar MK mengkriminalisasi hubungan seksual oleh orang yang belum menikah (zina) serta hubungan seksual sesama jenis (LGBT). Perbincangan itu sendiri beraneka, ada yang mengapresiasi karena MK dianggap sukses menjaga hakikat kelembagaannya selaku negative legislator, melalui penolakannya memperluas tafsiran pemidanaan mengenai perzinaan, pencabulan, dan pemerkosaan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bila diterima akan berakibat kriminalisasi bagi perbuatan zina di luar nikah dan LGBT. Tetapi, banyak pula yang mengkritik, karena dengan menolak memperluas penafsiran atas Pasal-Pasal di atas, MK dianggap melegitimasi dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dianggap tak bermoral dan dilarang agama tersebut.

Tentu saja publik berhak mengkritisi Putusan yang dikeluarkan MK, dan MK sendiri tentunya memiliki argumen yang dapat dipertanggungjawabkan publik dalam Putusannya. Namun, ketimbang memposisikan diri sebagai pendukung atau pengkritiknya, saya lebih tertarik menempatkan diri selaku devil’s advocate guna memancing pembahasan atas Putusan MK tersebut kedalam hal yang lebih fundamental. Yaitu terkait dengan relasi agama-negara dalam UUD 1945.

UUD 1945 sebenarnya tak menetapkan secara tegas seperti apa relasi agama (khususnya Islam selaku agama mayoritas) dan negara di Indonesia. Malah, posisi agama cenderung ditempatkan secara ambigu karena tak adanya kepastian apakah Indonesia menganut bentuk sekuler atau bukan, ambiguitas ini kemudian membuat sebagian orang memandang Indonesia sebagai “negara bukan-bukan” (Keo Baghi, 2016), sebab bukan negara sekuler tapi bukan pula negara agama.

Ketidakjelasan relasi agama-negara yang melahirkan negara bukan-bukan ini, muncul akibat polemik mengenai dasar negara diantara perumus UUD 1945. Di masa sidang BPUPKI, para perumus UUD 1945 telah berdebat panjang-lebar soal hal ini, bahkan perdebatan ini merupakan yang paling alot. Mereka umumnya terbagi dalam dua kelompok yakni golongan Nasionalis-Islam yang menghendaki Indonesia sebagai negara Islam, dan golongan Nasionalis-Kebangsaan yang menghendaki Indonesia sebagai negara yang inklusif bagi semua kalangan.

Karena tak tercapainya kesepahaman, ditetapkanlah Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai suatu kompromi diantara kedua golongan tadi. Adapun Sila pertama Pancasila ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa”, frasa Ketuhanan Yang Maha Esa itu pun kemudian diserap juga ke dalam Pasal 29 UUD 1945. Digunakannya istilah ‘Tuhan’ yang berlaku umum, di dalam sila serta pasal di atas dimaksudkan agar Indonesia tetap merupakan negara agama, namun tak mengutamakan satu agama tertentu (?).

Hanya saja, dalam kesepakatan awal yang tercapai di masa sidang BPUPKI, rancangan Pancasila dalam Pembukaan dan Pasal 29 UUD 1945 juga memuat frasa yang mengakui posisi khusus agama Islam terhadap negara yakni melalui kata-kata “..dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sayangnya, tak berapa lama sebelum merdeka, frasa yang mengakui identitas ke-Islaman Indonesia tersebut disingkirkan seluruhnya dari UUD 1945 melalui peran Bung Hatta, salah satu tokoh golongan Nasionalis-Kebangsaan.

Hatta sendiri beralasan mengapa menghapuskan segala kalimat yang berhubungan dengan Islam. Beliau mengaku telah bertemu dengan seorang Jepang yang mengaku utusan dari Indonesia Timur, utusan tersebut menyatakan bahwa penduduk wilayah Indonesia Timur yang kebanyakan non-Muslim mengaku keberatan dengan adanya frasa “..kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” dalam UUD 1945.

Kebenaran dari alasan Bung Hatta tersebut memang kerap dipertanyakan sampai sekarang, bahkan tak sedikit kaum Muslim yang mengecapnya “pengkhianat”. Hal tersebut menggambarkan bila tak terdapat kesepahaman di antara para pendiri negara mengenai relasi agama-negara yang hendak dibangun dalam UUD 1945. Tak terdapatnya kesepahaman ini juga dapat diamati melalui ucapan Bung Karno di masa sidang BPUPKI yang menyatakan bila:

 “Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu... Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu, hukum Islam pula.” (AB. Kusuma,  2004)

Pandangan Bung Karno di atas membuktikan, bahwa alih-alih menetapkan relasi negara-agama secara tegas, para pendiri negara malah melempar masalah tersebut kepada para pembentuk undang-undang di masa yang akan datang. Langkah yang diambil para pendiri negara itu seperti dikatakan seorang pengkaji konstitusi Hanna Lerner merupakan bukti sahih jika Indonesia memilih pendekatan inkrementalis dalam masalah relasi agama-negara, yaitu sebuah pendekatan yang cenderung menempatkan relasi agama-negara secara ambigu, dan kemudian melemparkan polemik mengenai relasi agama-negara yang tak terselesaikan tersebut kepada generasi di masa yang akan datang (Lerner, 2016).

 

Saat ini, Putusan MK mengenai Zina dan LGBT dalam pandangan saya kembali menyingkap polemik tak terselesaikan dari UUD 1945 tersebut. Pada Putusan itu MK memang terkesan tak mengutak-ngatik kembali perdebatan mengenai relasi agama-negara, melalui argumennya yang menolak memperluas penafsiran atas pasal-pasal yang dimohonkan dengan dalih kedudukannya selaku negative legislator, yang hanya dapat menyatakan apakah suatu norma undang-undang konstitusional atau tidak, bukan membentuk norma baru seperti kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai positive legislator.

Tapi jika Putusan tersebut dikupas lebih dalam, entah disadari atau tidak oleh MK sendiri, sesungguhnya MK mengalami dilema yang sama dengan yang dialami perumus UUD 1945. Contoh, dalam pertimbangan hukumnya MK menyepakati pandangan umum yang menganggap zina di luar nikah sebagai perbuatan yang dilarang setiap agama dan tak sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 yang mengakui Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, meski memandang perbuatan zina yang diajukan pemohon untuk dikriminalisasi bertentangan dengan UUD 1945, MK memilih tak mengabulkan permintaan pemohon, sebab merasa hal tersebut berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia (HAM), sehingga tindakan mengkriminalisasinya lebih tepat dilakukan DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

Di sini kita dapat melihat dilema dalam UUD 1945 yang diwariskan pada MK. Pada satu sisi UUD 1945 mengakui bila agama mendasari negara. Di sisi lain UUD 1945 terutama setelah mengalami amandemen pasca reformasi, mengakomodir jaminan HAM yang cukup lengkap, yang mana jaminan HAM tersebut juga dapat dijadikan landasan guna membatasi tangan-tangan negara agar tidak mengintervensi perbuatan-perbuatan yang dianggap berada di ranah privat seorang individu, semisal zina di luar nikah dan LGBT.

Oleh karena itulah saya menganggap wajar tatkala MK kelimpungan memutuskan hal ini. Musababnya memang konstitusi yang diwarisi para pendiri negara tak menyediakan jawabannya, mengingat Indonesia merupakan suatu negara bukan-bukan. Dan lagi, para pendiri negara kita pun sudah pernah memberi contoh yang kemudian ditiru MK, yaitu serahkan saja permasalahan terkait agama-negara kepada pembentuk undang-undang.

Dibaca 1498 kali
Dikategorisasi sebagai Kenegaraan
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Abdurrachman Satrio Tamu di Hukumpedia.com

Pembelajar Hukum dan Konstitusi


Contact
Location Kota Jakarta Selatan
Posts 0
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com