Menggulingkan Pemerintah itu Hal Biasa
Skor 0
by Anggara - 12/05/2016, 01:27

Menggulingkan pemerintah itu memang hal biasa, nggak ada yang aneh dengan hal tersebut.

Itu kalimat pembuka saya ketika diajak ngobrol dengan seorang kawan. Koq biasa? Itukan pidana bro? Kawan saya menjawab dengan kebingungan

Lah memang soal biasa saja. Bukannya setiap 5 tahun kita diberikan kesempatan untuk menggulingkan pemerintahan? Kata saya menjawab kebingungannya

Tapi itukan pemilu, bukan menggulingkan pemerintahan? Sanggah dia lagi

Esensinya sama, pemilu adalah mekanisme resmi yang disetujui bersama – sama sebagai cara yang sah untuk menggulingkan atau kalau mau pakai kata yang soft ya mengganti pemerintahan. Asal sabar, kita semua punya peran untuk mengganti pemerintahan dengan orang – orang yang kita sukai, Kata saya

Tapi yang sekarang jadi soalkan beda? Sergah kawan saya

Bisa ya dan bisa tidak. Yang jadi perdebatan adalah soal “makar” atau “kudeta”. Tapi tindakan “makar” atau “kudeta” bisa jadi sah kalau yang mengganti pemerintahan punya legitimasi kuat dari rakyat. Legitimasi ini yang menyebabkan tindakan kudeta yang mestinya tidak sah menjadi sesuatu yang sah. Nah kalau gagal, tentu upaya yang tidak sah ini menjadi pidana. Cuma disitu letak bedanya, Jawab saya lagi

Kalau orang – orang yang kemarin ditangkap itu gimana? Tanya kawan saya lagi

Saya nggak tahu juga, dan nggak cukup punya informasi

Tapi soal “makar” ini konon kabarnya sudah melenceng jauh dari makna aslinya. Misalnya pada saat demonstrasi juga dinyatakan sebagai makar. Kata makar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang bernama aanslag  yang berarti serangan. R Soesilo juga menyatakan bahwa makar adalah penyerangan, yang biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Menurut Soesilo (1996: 10 apabila orang baru melakukan perbuatan persiapan (vorbereidings handeling) saja ia belum dapat dihukum. Supaya ia bisa dihukum ia harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan (uitvoerings handeling). Untuk aanslag tidak perlu harus ada perencanaan lebih dahulu, sudah cukup apabila unsur sengaja telah ada. Nah secara umum KUHP mengenal tiga bentuk makar/aanslag yaitu (i) serangan terhadap Presiden, (ii) serangan terhadap wilayah dan (iii) serangan terhadap pemerintah.

Masalahnya adalah dalam praktik penegakkan hukum, tafsir soal aanslag ini sudah benar – benar kosong. Sehingga saat mudah membelokkan tuduhan “makar” bahkan untuk peristiwa yang bisa dikategorikan keisengan yang nggak penting namun malah dipidana

Dibaca 197 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Ditandai sebagai makar aanslag serangan
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Anggara Pemula di Hukumpedia.com

Bukan siapa2, cuma sekedar tukang cerita


Contact
Location
Posts 133
2016-12-06 10:36:57
Nanti para hakim bisa mempertegas tafsiran mengenai batasan-batasan makar, tp sy sepakat harus sampai adanya uitvoerings handeling. Apakah isi surat yang meminta MPR memakzulkan sdh masuk kategori vorbereidings handeling?? Klo tindakannya masuk, berarti aktivis aktivis dan ribuan mahasiswa yg sering berorasi bahkan menulis di spanduk "turunkan presiden" jg makar dong?? Ckckckck
2016-12-29 15:53:14
bisa jadi
2016-12-07 17:47:33
Hakimnya lulusan kolonial mungkin ya bang, heheheuu
2016-12-07 10:15:59
ah @fadhieldluffy kayaknya tafsirnya akan sangat konservatif
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com