Menuntut Jaminan Keamanan bagi Sang Penuntut
Skor 0
by Andri Gunawan - 04/13/2017, 01:34

Peristiwa teror yang dialami oleh Penyidik KPK, Novel Baswedan, semakin menegaskan bahwa penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan korupsi mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Teror juga dialami oleh pegawai Kejaksaan, terutama para Jaksa dan keluarganya. Bahkan sejarah mencatat Jaksa Agung pertama pasca Indonesia merdeka, Gatot Taroenamihardja, mengalami teror karena berupaya memberantas korupsi di tubuh militer. Meskipun bukan karena menangani kasus korupsi, peristiwa penembakan Jaksa Ferry Silalahi pada tahun 2004 tentunya masih sangat membekas di ingatan warga Adhyaksa.

Bagaimana sebenarnya kerangka hukum perlindungan dan keamanan bagi pegawai Kejaksaan? Dan apakah regulasinya sudah memadai?

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1990 di Kuba menghasilkan United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors, yang pada Artikel 5 menegaskan perlindungan fisik bagi Jaksa dan keluarganya terhadap ancaman yang muncul karena melaksanakan fungsinya sebagai penuntut umum:

Prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions.

Asosiasi Jaksa Internasional (International Association of Prosecutors - IAP) mempertegas kembali dan menjabarkan perlindungan tersebut melalui Declaration on Minimun Standards Concerning the Security & Protection of Public Prosecutors & Their Families, khususnya pada Artikel 1:

States should take all necessary measures to ensure that public prosecutors, together with their families, are physically protected by the appropriate state authorities when their personal security is threatened as a result of the proper discharge of their functions.

Selain ruang lingkup perlindungan, Deklarasi tersebut juga mewajibkan pihak yang berwenang untuk memberikan informasi, pelatihan dan advis terkait keamanan pribadi bagi Jaksa dan keluarganya. Bahkan lebih jauh lagi, Negara harus menyediakan kompensasi bagi Jaksa dan keluarganya yang mengalami cedera atau kematian yang dikarenakan serangan dari pihak-pihak yang motifnya terkait dengan pelaksanaan fungsinya sebagai penuntut umum.

Dalam konteks Indonesia, UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan RI tidak memuat ketentuan terkait dengan perlindungan keamanan bagi pegawai Kejaksaan. Perlindungan keamanan bagi Jaksa "ujug-ujug" diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 14/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, Pasal 11 huruf c:          

Jaksa dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa berhak: mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan dimaksud tidak mencakup pegawai Kejaksaan selain Jaksa, seperti petugas pengawal tahanan dan petugas barang bukti yang juga memiliki risiko ancaman keamanan yang sama atau lebih besar. Selain itu pengaturan mengenai perlindungan keamanan ini masih sangat umum, tidak diatur dengan jelas lingkup dan mekanisme perlindungannya.

Ketentuan yang secara teknis mengatur perlindungan bagi Jaksa justru diatur oleh Peraturan Kapolri (Perkapolri) No. 5/2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Sebagaimana judul peraturannya, perlindungan keamanan diberikan dalam konteks penanganan tindak pidana terorisme saja.

Perlindungan yang diatur dalam Perkapolri tersebut mencakup orang; tempat; kegiatan; dan gangguan yang mungkin muncul. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga  adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/Istri dan anak dari Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Perkapolri juga mengatur mekanisme perlindungan keamanan dalam Bab Cara Bertindak dan Tata Cara Perlindungan.

Bagaimana kerangka regulasi perlindungan keamanan bagi pegawai Kejaksaan ke depan? Naskah Akademis dan RUU tentang Kejaksaan RI yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (tetapi belum menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2017) seharusnya mengakomodir kebutuhan ini. Kejaksaan juga perlu membuat ketentuan yang secara teknis mengatur pemberian perlindungan tidak hanya bagi Jaksa, tetapi pegawai Kejaksaan lainnya seperti pengawal tahanan dan petugas barang bukti.

Akuntabilitas dari perlindungan keamanan ini juga tidak kalah pentingnya, yang menurut hemat penulis secara implisit termuat di dalam dua dokumen internasional di atas. Akuntabilitas yang dimaksud setidaknya mencakup dua hal pokok: pertama, harus dikualifikasi tindakan yg termasuk 'ancaman'; kedua, perlindungan diberikan hanya dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi penuntutan. Dalam konteks Indonesia yang masih rentan terjadi abuse of power (and rights), pengawasan perlindungan keamanan bagi pegawai Kejaksaan dan keluarganya dapat melibatkan Komisi Kejaksaan dan tentunya masyarakat.

Dibaca 556 kali
Dikategorisasi sebagai Karir dan Profesi Hukum
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Andri Gunawan Pemula di Hukumpedia.com

Peneliti Senior Indonesian Legal Roundtable (ILR)


Contact
Location
Posts 2
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com