Pasal Jantung KPK “dikebiri”
Skor 0
by Alfero Septiawan - 10/08/2015, 09:08

 

  • Pengantar

Beberapa saat yang lalu, publik dicengangkan dengan adanya isu sebagian anggota dewan untuk merevisi UU KPK. Tidak tanggung-tanggung beberapa pasal yang hendak direvisi merupakan pasal jantung KPK. Dalihnya bermacam-macam. akan tetapi, pada akhirnya publik lah yang menilai “kelakuan” para elite di gedung setengah miring tersebut (jika ingin meminjam kata dari Prof J. E. Sahetapy).

 

  • Diskusi

Ada beberapa pasal yang hendak di revisi :

1. Umur KPK dibatasi, yakni hanya 12 tahun sejak UU tersebut diundangkan.

Banyak yang mengatakan bahwa kpk itu ad hoc/sementara. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyebutan nama KPK di UUD 1945, padahal kalau saya tidak salah nama Kejaksaan pun tidak ada dalam UUD 1945. Lalu mengapa hanya KPK yang disebut lembaga ad hoc? Pertanyaan mendasar bagaimana cara menghitung waktu 12 tahun tersebut? Apa faktor-faktor yang dapat menyimpulkan bahwa KPK hanya seusia itu? Bagaimana jika korupsi dinegeri kita makin menjadi-jadi? Siapa yang harus bertanggung-jawab terhadap itu semua? Jangan katakan TUHAN! Karena Tuhan sudah memberi kita kebebasan kehendak/ free will. Jelas tidak masuk akal usia tersebut!!

 

2. Penghapusan kewenangan penuntutan.

KPK hanya memiliki kewenangan menyelidik dan menyidik saja? Lalu, hasilnya diserahkan kepada kejaksaan? Ah, bingung saya berkomentar. Biarlah publik saja yang beropini. huhft

 

3.KPK hanya berwenang menyelidik dan menyidik kerugian Negara paling sedikit 50 M.

Wah, enak sekali ini yang korupsi 49,9 Milyar. Berdasarkan pasal ini, maka KPK tak berhak menyelidik dan menyidik. Bukankah ini semakin mempersempit kewenangan KPK (ah tak perlu diucapkan, semua pun tau).

 

4. Perlunya izin sebelum melakukan penyadapan.

Kalau kewenangan penyadapan dilaporkan kepada Pengadilan, maka dimana pelabelan lembaga superbody untuk KPK?. Lagi-lagi saya bingung dan malas berkomentar.

  

5. KPK berhak mengeluarkan SP3.

Sebenarnya tidak berwenangnya KPK dalam mengeluarkan SP3 itu memiliki sudut pandang lain, yakni dikhawatirkan KPK akan melakukan penyalahgunaan wewenang dan karena tidak berwenangnya KPK mengeluarkan SP3 maka KPK tentu harus sangat berhati-hati dalam melakukan tugasnya (begitu kata Prof Mardjono Reksodiputro).

 

 

  • Kesimpulan

Maka, dalam menilai pasal-pasal jantung yang hendak direvisi diatas, tak perlu orang yang ahli hukum dalam menganalisis bahwa ini merupakan bentuk pelemahan terhadap KPK. Orang awam pun pasti mengetahuinya. Meminjam istilah dari Bung Karni Ilyas, memang di Indonesia hal-hal yang tak masuk akal bisa terjadi. Saya sebagai masyarakat hanya berkomentar huhft…

 

 

 

 

Dibaca 176 kali
Dikategorisasi sebagai Pidana
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Alfero Septiawan Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location Kota Bandar Lampung
Posts 34
2016-12-01 13:29:29
Di Indonesia, terminologi aturan yg logis itu yah menurut kacamata penguasa, hahaha tp mengenai eksistensi KPK perlu memahami UNCAC (konvensi anti korupsi)
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com