Sengketa Perdagangan Kapas Melalui The International Cotton Association
Skor 0
by A. Haryono - 10/22/2017, 02:58

 

Cukup banyak perusahaan tekstil Indonesia bersengketa melalui arbitrase khusus perdagangan kapas, saat ini saja sekurang-kurangnya ada 26 perusahaan Indonesia yang tercatat dalam daftar perusahaan yang tidak memenuhi putusan arbitrase, namun sayangnya banyak praktisi hukum di Indonesia yang masih belum memahami sengketa arbitrase dalam perdagangan kapas ini.

Jika dilihat dari sisi perekonomiannya, industri tekstil merupakan salah satu industri utama di Indonesia, menelisik data dari Kementerian Perindustrian, pada periode 2011 - 2013 industri ini memiliki nilai penjualan rata-rata USD 20 miliar dan produk katun merupakan produk utama dari industri tekstil ini, namun karena kurangnya pasokan kapas sebagai bahan baku dari dalam negeri maka 99,2 % kapas tersebut masih diimpor.

Transaksi perdagangan kapas memiliki aturan tersendiri yang biasanya mengikuti ketentuan dalam organisasi--organisasi perdagangan kapas seperti China Cotton Association, Bremen Baumwollboerse dan Gdynia Cotton Association, salah satu organisasi tertua adalah International Cotton Association Limited (ICA) yang juga merangkap sebagai lembaga arbitrase.

ICA adalah asosiasi perdagangan dan lembaga arbitrase terkait dengan perdagangan kapas. Organisasi yang telah berusia 170 tahun ini dibentuk pada tahun 1941 di Liverpool, Inggris, dalam melaksanakan tugasnya ICA membentuk aturan dalam perdagangan kapas melalui bylaws and rules.

Sejarah

Sebagai komoditas perdagangan penting di Inggris pada era 1840-an, banyak para pelaku perdagangan melakukan transaksi perdagangan kapas di jalanan atau kedai kopi, praktik perdagangan semacam ini dikenal dengan “Exchange Flags”. pertukaran informasi pasar yang sebelumnya secara informal melalui gosip dan rumor perlahan diikuti oleh sumber informasi resmi seperti publikasi media dengan nama “General Circular” terbit pada tahun 1832, kerja sama semacam ini yang kemudian memicu terbentuknya “The Liverpool Cotton Brokers Association” pada tahun 1841.

Kemudian sejak tahun 1963 anggota-anggota dari The Liverpool Cotton Brokers Association mulai membentuk peraturan-peraturan dalam perdagangan kapas dan pada tahun 1882 akibat sengketa dengan para pedagang kapas akhirnya diputuskan membentuk asosiasi baru dengan nama “The Liverpool Cotton Association”. Organisasi ini bertugas mengatur perdagangan kapas yang diselenggarakan di Liverpool Cotton Exchange dan juga menjadi lembaga penyelesaian sengketa. The Liverpool Cotton Association pada tanggal 9 Desember 2004 berganti nama menjadi ICA.

Penyelesaian Sengketa

Peraturan dan acara dari penyelesaian sengketa di ICA merujuk pada ICA bylaw and rules , pada waktu tulisan ini dibuat, peraturan paling akhir yaitu bylaw and rules tanggal 1 Oktober 2017 (Bylaw), Bylaw ini pada umumnya disusul dengan angka yang merujuk pada pasal dalam Bylaw tersebut (mis. “Bylaw 304” merujuk pada ketentuan 304 tentang penunjukan arbitrator).

Seperti pada arbitrase pada umumnya, ICA memberikan rekomendasi untuk klausula arbitrase pada perjanjian, yaitu:

All disputes relating to this contract will be resolved through arbitration in accordance with the Bylaws of the International Cotton Association Limited. This agreement incorporates the Bylaws which set out theAssociation’s arbitration procedure.”

“You must not take legal action against us over a dispute suitable for arbitration, other than to obtain security for any claim, unless you have first obtained an arbitration award from the International Cotton Association Limited and exhausted all means of appeal allowed by the Association’s Bylaws. This also applies to us.”

Kata “all disputes” pada klausula di atas atas kesepakatan para pihak dimungkinkan untuk diganti menjadi jenis penyelesaian sengketanya misalnya menjadi “quality dispute” atau “technical dispute”, mengenai jenis-jenis arbitrase di ICA ini akan dijelaskan kemudian.

Secara umum proses arbitrase di ICA bersifat “documents only” yang berarti para pihak hanya mengirimkan dokumen dan arbiter menilai hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang dikirimkan para pihak, namun Bylaw 308 membuka kemungkinan untuk diadakannya “Oral Hearing” yang berdasarkan permintaan salah satu atau kedua belah pihak, namun diterima atau tidaknya permintaan tersebut tergantung keputusan dari arbiter yang menangani perkara tersebut.

Arbitrase di ICA juga mengenal banding atau appeal, proses banding ini bukan banding ke lembaga yudisial resmi namun tetap menggunakan mekanisme banding ICA, mengenai mekanisme banding masing-masing tipe arbitrase akan dijelaskan kemudian.  ICA mengenal beberapa jenis arbitrase diantaranya Quality arbitration untuk sengketa terkait kualitas kapas dan/atau kualitas dari karakteristik dan Technical arbitration yang menangani sengketa diluar Quality arbitration, lebih rinci perbedaan masing-masing yaitu:

1. Arbitrase teknis (Techinal Arbitration)

Technical Arbitration diatur pada Bylaw 302 - 315. arbitrase ini dimulai atas permintaan tertulis salah satu pihak dengan syarat-syarat pendaftaran:

  • Identitas pihak termohon arbitrase;

  • Nama arbiter yang ditunjuk atau nama arbiter tunggal yang disepakati oleh para pihak;

  • membayar biaya pendaftaran dan deposit

  • Melampirkan:

  • salinan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; atau
  • salinan perjanjian arbitrase yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; atau
  • salinan kontrak disertai bukti-bukti pendukung;

ICA dapat menolak permintaan tersebut dengan alasan-alasan tertentu antara lain:

  • Nama salah satu pihak terdaftar dalam Association’s List of Unfulfilled Awards Part 1 pada saat kontrak dibuat;

  • Pemohon mengajukan permintaan arbitrase berdasarkan kontrak yang tertanggal sebelum nama pemohon dimasukan ke dalam Association’s List of Unfulfilled Awards Part 1;

  • Dalam hal perusahaan anggota yang di-suspend, perusahaan anggota tersebut tidak dibolehkan untuk ikut serta dalam proses arbitrase yang kontraknya dibuat pada waktu perusahaan tersebut di-suspend;

Apabila tidak ada kesepakatan dari salah satu pihak untuk menggunakan arbiter tunggal maka akan dibentuk majelis arbiter yang terdiri dari tiga arbiter, masing-masing pihak menunjuk satu arbiter dan ICA akan menunjuk satu arbiter. Dalam hal salah satu pihak tidak menunjuk arbiternya maka ICA akan menunjuk arbiter atas nama pihak tersebut.

Arbiter yang ditunjuk oleh ICA akan menjadi ketua majelis, ketua majelis haruslah arbiter yang terdaftar di ICA Arbitration Strategy Committee.

Setelah majelis arbiter terbentuk maka ketua majelis dengan saran dari arbiter lainnya harus menentukan apakah perkara tersebut masuk ke dalam kompetensi arbitrase dan menentukan prosedur-prosedur dan bukti-bukti yang diperlukan atau yang disebut Orders. para pihak wajib mematuhi Orders tersebut.

Segala proses dilakukan secara tertulis, dokumen yang dikirimkan oleh salah satu pihak ke majelis arbiter akan ditembuskan ke pihak lain, dokumen tersebut harus lah dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Inggris, dokumen yang disiapkan oleh kuasa hukum tidak boleh untuk langsung dikirmkan ke ICA, melainkan dokumen tersebut harus dikirimkan melalui para pihak.

Putusan

Putusan haruslah ditandatangani oleh setiap anggota majelis arbitrase, putusan tersebut baru mengikat para pihak setelah dicap oleh ICA, setelah pembayaran biaya arbitrase diselesaikan putusan tersebut akan dikirimkan kepada para pihak.

Apabila terdapat kesalahan berupa kesalahan penulisan maka majelis arbitrase, dengan atau tanpa permintaan para pihak akan mengeluarkan koreksi, namun apabila terdapat kesalahan terkait klaim yang tidak diputus oleh majelis arbitrase dalam putusan tersebut, majelis akan mengeluarkan putusan tambahan.

Kecuali disepakati lebih lama oleh para pihak, untuk koreksi putusan paling lama harus dibuat paing lama 28 hari setelah tanggal diterimanya permintaan koreksi/tanggal putusan, sedangkan putusan tambahan harus dibuat paling lama 56 hari setelah tanggal putusan.

Banding Teknis (Technical Appeals)

Apabila salah satu atau para pihak tidak menerima putusan majelis arbiter, maka pihak tersebut dapat mengajukan banding ke Tehnical Appeal Committee sesuai dengan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan. Dalam proses banding ini perkara tersebut akan disidang ulang dan bukti baru juga dapat dimasukan, Technical Appeal Committee dapat mengkonfirmasi atau merubah putusan majelis arbirer dan dapat pula membuat putusan baru.

Small Claims Technical Arbitration

Sejak tahun 2012, terhadap perkara yang bersifat sederhana dan dibawah USD 25,000.-, perkara tersebut dikategorikan sebagai Small Claims Technical Arbitration, prosedurnya sama dengan arbitrase teknis biasa namun arbitrase ini hanya dapat dilaksanakan menggunakan satu arbiter dan tidak dibolehkan adanya oral hearing.

2. Arbitrase Kualitas (Quality Arbitration)

Arbitrase Kualitas ini diatur dalam Bylaw 329 sampai Bylaw 353, dengan prosedur yang sama dengan Arbitrase Teknis namun dengan beberapa perbedaan, antara lain:

  • Arbitrase Kualitas hanya dilaksanakan dengan dua orang arbiter;

  • Identitas para pihak tidak diketahui oleh arbiter dan arbiter tidak mengetahui identitas arbiternya;

  • Apabila tidak ditemukan kesepakatan antara kedua arbiter maka akan ditunjuk seorang wasit (umpire).

Terhadap kualitas kapas, ICA telah mengatur standar-standar yang digunakan dalam Arbitrase Kualitas ini, terhadap putusan ini juga dapat diajukan banding.

Perdamaian

Apabila para pihak berdamai sebelum arbitrase dilaksanakan, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta ICA untuk menunjuk arbiter tunggal dan membuat putusan perdamaian, namun jika perdamaian tercapat setelah dilaksanakan proses arbitrase, setelah pemberitahuan dari para pihak majelis arbitrase atau komite banding dapat memasukan perdamaian tersebut dalam putusannya.

Association’s List of Unfulfilled Awards

Jika pihak yang kalah tidak mematuhi putusan ICA maka atas permintaan salah satu pihak kepada ICA, pihak yang kalah tersebut namanya akan dicantumkan kedalam Association’s List of Unfulfilled Awards, daftar ini merupakan daftar nama-nama perusahaan yang tidak patuh kepada putusan ICA, daftar ini dapat diakses di situs ICA dan situs Committee for International Co-operation between Cotton Associations (CICCA).


Sumber:

1. Anthony Connerty; International Cotton Arbitration, Arbitration International, Volume 29, Issue 2, 1 June 2013, Pages 295–318, https://doi.org/10.1093/arbitration/29.2.295


2. http://www.ica-ltd.org/about-ica/our-history/, diakses pada 21 Oktober 2017 pukul 19.31 WIB

3. International Cotton Association Limited, 2017, Arbitrator Training Course Basic Level 1 [Course Material], diakses dari http://www.ica-ltd.org/basic-level-arbitrator-training/

A. Haryono Tamu di Hukumpedia.com

Praktisi hukum dengan cinta pada hukum perdata dan penyelesaian sengketa. Senang dengan segala hal yang berbau ilmiah dan fans berat Carl Sagan. Hubungi saya di Aby.haryono@gmail.com.


Contact
Location Kota Pekanbaru
Posts 0
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com