Negara dan Lahan Terbakar
Skor 0
by Agung Hermansyah - 11/14/2015, 10:37

Pancaran panas sinar matahari dan indahnya langit biru mulai di rasakan oleh masyarakat setalah sebelumnya kurang lebih tiga bulan terhalangi oleh kabut asap. Bencana kabut asap yang di sebabkan oleh karhutla telah memberikan tugas rumah yang baru bagi pemerintah. Setelah asap pergi, kini menimbulkan pertanyaan baru menganai status lahan sisa kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla ).

Bencana kabut asap yang merupakan bencana tahunan Indonesia pada musim kemarau. Menyikapi hal tersebut ,Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan "solusi permanen" untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya ialah dengan mengambil alih lahan-lahan milik perusahaan yang terbakar.

Kebijakan itu ditempuh pemerintah agar perusahaan yang melakukan pembakaran lahan hutan menjadi lahan perkebunan mendapatkan efek jera.

Beberapa catatan 

Realita di lapangan menunjukkan bahwa masalah perizinan justru menjadi salah satu  persoalan yang sangat krusial.

Ketika pemerintah baik pusat maupun daerah terlalu bersemangat menggali sumber pemasukan  melalui investasi sektor swasta tak ayal hal ini menjadi sebuah ‘’blunder’’ yang justru mengakibatkan keluarnya kebijakan pemerintah yang bersifat penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap masyarakat dan degradasi lahan serta kebijakan pemerintah yang berindikasi KKN.

Misalnya dalam hal penerbitan izin pengelolaan hutan kepada pihak industri dalam  prakteknya acapkali di warnai kongkalikong antara penyelenggara negara dengan pihak perusahaan berupa. suap, gratifikasi ataupun fee.

Ironisnya, justru si pemegang izin inilah yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, namun tidak pernah memperoleh sanksi apapun dari pihak pemerintah. kalaupun ada,  sanksi yang di jatuhkan tidaklah setimpal dengan kerugian yang di rasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, sebagian warga yang melakukan perambahan hutan di lahan sendiri karena tidak memiliki izin di larang dan ditutup usahanya.

Hal tersebut memberikan gambaran betapa sesungguhnya terlalu banyak izin yang dicurangi justru oleh si pemberi izin maupun si penerima izin demi tercapainya tujuan material tertentu tanpa mempertimbangkan resiko yang justru akan berdampak terhadap masyarakat dan menimbulkan bencana seperti kabut asap, banjir, dan tanah longsor.

konsep pengambil alihan tanah (lahan) oleh negara dengan alasan untuk kepentingan umum dan sebagainya mulai menjadi perdebatan dan menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat. Apakah masih mampu menjaga tertib sosial masyarakat ditengah kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan realisasi investasi di berbagai bidang pembangunan nasional atau ini hanyalah sebuah pencitraan belaka ataupun fiktif saja.

Kebijaksanaan

Mengacu pada politik pertanahan nasional yang di landaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang – undang ini merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur dan meyelenggarakan pertanahan di Indonesia serta menentukan hubungan –hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah.

Jika dihubungkan dengan politik hukum pertanahan nasional kita, secara konseptual tidak jelas. Banyak terjadi gesekan-gesekan  sebagaimana yang di nyatakan oleh  leonard Imbri Sekum Dewan Adat Papua

‘’nilai sakral yang berkaitan dengan tanah hilang saat struktur adat yang di akui masyarakat adat justru tidak diakui pemerintah. Hal ini lah yang mengakibatkan kekacauan hukum tanah ulayat di beberapa wilayah Indonesia.''

Terkait dengan negara akan mengambil alih pengelolaan lahan terbakar menjadi sangat urgen. Ketika lahan ditarik ke negara kemudian tidak ada yang menjaga, apa negara punya kapasitas memonitor setiap lahan bekas kebakaran itu ? Saya kira tidak. Kecuali bekerjasama dengan masyarakat.

Tampaknya persoalan ini kelihatannya sederhana padahal sebaliknya, tidaklah mudah diselesaikan tanpa menemukan konsep dasar , operasionalisasi, tahapan dan target yang konkret.

Setiap pengelolaan pertanahan wajib ditujukan untuk kepentingan rakyat. Merujuk pada  pandangan kemanfaatan (utility) menurut Jeremy Bentham (1982) bahwasannya pendayagunaan produktivitas tanah  seoptimal mungkin agar memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dengan mempertimbangkan asas keberlanjutan dan demokrasi.

Maka pengambil-alihan lahan terbakar oleh negara sejatinya sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan harus di tujukan untuk:  Pertama, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui supremasi hukum yang adil dan transaparan  secara konsisten.

Kedua, memeperkuat lembaga pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Ketiga, mengembangkan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif, dan efesien.

Keempat, melanjutkan penataan kembali penguasaan, pemilikan, dan penggunaan serta pemanfaatan tanah secara berkelanjutan yang ramah lingkungan sesuai dengan Tata ruang wilayah ataupun Rancangan Tata Ruang Wilayah serta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat  yang berdasarkan sosial-budaya.

Untuk yang terakhir dan tidak kalah penting demi mencapai optimalisasi, maka perlu dibentuk satuan khusus yang merupakan gabungan dari berbagai unsur masyarakat mapun pemerintah (non partisipan) yang diperlukan untuk mekanisme kontrol dari sisi kelembagaan yang bertanggung jawab kepada publik mengenai kinerja kebijakan pemerintah atas menajeman pertanahan yang dilakukannya.

Dengan kebijaksanaan tersebut dirasa cukup sebagai instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.***

 

 *) Agung Hermansyah,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.  

Dibaca 228 kali
Dikategorisasi sebagai Hukum dan Masyarakat, Sumber Daya Agraria
Dilisensi sebagai Atribusi NonKomersial (CC BY-NC)
Agung Hermansyah Pemula di Hukumpedia.com

gemini is the best


Contact
Location Kota Pariaman
Posts 14
2015-11-19 13:18:35

masih asumsi, belon beneran

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com