Menyoal Keberadaan Transmart Padang
Skor 0
by Agung Hermansyah - 06/12/2017, 08:44

Pertumbuhan bisnis retail di Padang semakin menggeliat. Pasalnya, kehadiran Transmart Carfour kepunyaan Chairul Tanjung (CT) turut menambah semarak pusat perbelanjaan di Padang setelah Basko Grand Mall dan Plaza Andalas. Kesumringahan tampak jelas dibalik animo warga Padang yang mensesaki Jl. Khatib Sulaiman ketika peresmian Transmart pada tanggal 19 Mei yang lalu. Jl. Khatib Sulaiman menjadi saksi bisu keberadaan bisnis ritail ke-97 milik CT Coprs di Indonesia. Namun, prahara muncul tatkala keberadaan Transmart di Jl. Khatib Sulaiman dinilai melanggar peruntukkan ruangnya berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah kota (RTRWK) Padang. Dilansir dari padangkita.com, walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah membantah tuduhan dirinya melanggar Perda RTRW dalam investasi pembangunan Transmart Carefour di Padang. Menurutnya, apa yang dibangun di Padang sudah sesuai aturan yang ada (Padangkita.com,Minggu, 21/052017).

Melanggar RTRW

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Pasal 1 butir 1 UU No.26 Tahun 2007/ UU Tata Ruang). Penyelenggaraan, penataan dan pemanfaatan ruang haruslah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lantas, benarkah keberadaan Transmart di Jl. Khatib Sulaiman melanggar RTRW?.  

Merunut pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2008 (UU Bangunan Gedung) Transmart diklasifikasikan sebagai bangunan gedung fungsi usaha. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) UU Bangunan Gedung menegaskan bahwa fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Perda RTRW kabupaten/kota. Pembangunan Transmart ditelisik berdasarkan Perda kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW kota Padang tahun 2010-2030 (Perda RTRW), sebenarnya terjadi antinomi dalam Perda tersebut yang memberikan dua penafsiran berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 70 ayat (3). Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a menyebutkan ‘’kawasan perdagangan dan jasa dengan  skala regional yang sudah tumbuh kembang di pusat kota yang meliputi Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Padang Timur’’. Secara admininistratif, Jl. Khatib Sulaiman berada di kecamatan Padang utara.

Namun, penjelasan ketentuan Pasal 69 ayat (2) ini bersifat umum dan tidak spesifik. Ketentuan Pasal 70 ayat (3) yang mengatur secara spesifik dan detail menjelaskan bahwa koridor jalan Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Khatib Sulaiman merupakan kawasan perkantoran pemerintah provinsi. Hal ini dikuatkan lagi dengan adanya frasa ‘’dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini’’. Artinya, pembangunan kawasan perdagangan dan jasa haruslah diluar koridor Jl. Khatib Sulaiman dan Jl. Jendral Sudirman. Jika mengacu pada Pasal 70 ayat (3) tersebut, maka realnya keberadaan Transmart di Jl. Khatib Sulaiman melanggar peruntukan ruangnya sesuai Perda RTRW.

Selain itu, disigi dari persyaratan teknis suatu bangunan gedung dalam struktur ruang, secara teknis keberadaan Transmart ini menyimpang dari persyaratan yang diatur dalam UU Bangunan Gedung. Pertama, persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Bangunan Gedung, Transmart Padang melanggar peruntukan lokasi yang dilaksanakan berdasarkan Perda RTRW kota, tidak memperhatikan kepadatan penduduk (Pasal 68 ayat (3) Perda RTRW menyebutkan Jl. Khatib Sulaiman kawasan dengan kepadatan tinggi) serta jarak bebas bangunan gedung untuk lokasi yang bersangkutan.

Kedua, persyaratan arsitektur bangunan gedung yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Bangunan Gedung menyebutkan bahwa tata ruang bangunan gedung haruslah memiliki keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungannya dan nilai-nilai sosial budaya setempat. Mengacu pada kondisi di Jl. Khatib Sulaiman, maka dipastikan bahwa pembangunan Transmart di Jl. Khatib Sulaiman tidak memenuhi unsur keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungannya. Sebab, keberadaan Transmart justru menambah kesemrawutan lalu lintas karena tidak mempertimbangkan kapasitas jalan dan arus lalu lintas angkutan jalan di Jl. Khatib Sulaiman.

Ketiga, persyaratan pengendalian dampak lingkungan (Pasal 15 UU Bangunan Gedung). Sebelumnya, Walhi Sumbar bersama perwakilan pemuda Lolong Belanti, telah menolak rencana pembangunan Transmart pada sidang dokumen AMDAL pembangunan Transmart (Padangkita.com, Senin,22/05/2017). Dalam UU No.32/2009, pemberian AMDAL baru bisa dilakukan jika telah memenuhi RPPLH, KLHS, dan RTRW. Jika tidak memenuhi RPPLH, KLHS dan RTRW maka AMDAL tidak boleh diberikan dan kegiatan usaha dilarang dibangun. Jl. Khatib Sulaiman merupakan zona merah bahaya tsunami (Pasal 63 ayat (1) huruf c Perda RTRW) dengan kepadatan tinggi. Karena itu, pembangunan gedung haruslah dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 40 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dikuatkan lagi melalui Pasal 5 ayat (1) huruf e PP No.21 Tahun 2008.

Penerbitan dokumen AMDAL Transmart justru dianggap blunder dan subtansinya prematur karna tidak mempedulikan fakta bahwa lokasi Jl. Khatib Sulaiman berada pada zona merah bencana tsunami, kawasan dengan kepadatan tinggi, dan peruntukan ruangnya adalah untuk perkantoran pemerintah provinsi. Perda RTRW sendiri melarang pembangunan yang menyebabkan konsentrasi masyarakat dalam jumlah tinggi. Harus diingat bahwa Jl. Khatib Sulaiman memiliki peran penting karena merupakan salah satu jarak terdekat menuju ketempat evakuasi pengungsian ke Unand dan sekitarnya jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Keberadaan Transmart di Jl. Khatib Sulaiman bisa memicu lonjakan kepadatan penduduk dalam jumlah yang besar ketika mengungsi dan hal itu sangat berbahaya bagi keselamatan pengungsi.

Terakhir, UU Tata Ruang, UU Bangunan Gedung, dan Perda RTRW mewajibkan kepada pemerintah melakukan pengkajian teknis bila pembangunan tidak sesuai dengan RTRW. Pemerintah juga berkewajiban mencabut izin dan membongkar bangunan tersebut jika ditemukan pelanggaran. Tapi, nampaknya hal itu urung dilakukan. Sebab, Walikota Padang, Mahyeldi sendiri menyatakan Transmart tidak melanggar RTRW. Melalui gugatan perwakilan (class action) oleh warga Padang pun sulit direalisasikan, karena warga Padang sendiri sedang larut dalam euforia keberadaan Transmart.*

Tulisan Ini Telah Dimuat di Koran Harian Haluan pada Tanggal 8 Juni 2017

* Disalin Dari Karya Agung Hermansyah 

 

Dibaca 214 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Agung Hermansyah Pemula di Hukumpedia.com

ig @agunghermansyah

Konsentrasi hukum agraria dan sumber daya alam


Contact
Location
Posts 3
2017-06-14 10:47:27
ijin mengamati dulu gan
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com