Pengadaan Tanah untuk Rakyat atau Raja?
Skor 1
by Andi Affandil Haswat - 09/29/2016, 03:49

 

Tanah merupakan kebutuhan mendasar umat manusia, sehingga sangat melekat pada kehidupan sehari-hari. Seperti hal-nya dengan air, ruang angkasa, laut, dan bawah tanah. Hampir segala yang dikomsumsi hingga yang melekat pada manusia punya keterkaitan dengan tanah. Tanah yang kita injak untuk bertempat tinggal, jalan yang kita lalui, sekolah, kantor, kampus, tempat ibadah hingga makanan yang masuk ke mulut kita pun berasal dari tanah-tanah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan areal tanah amat luas nan subur. Dalam hukum adat, hubungan tanah dengan masyarakat di sekitarnya kerap disebut “ magis religius” dalam arti terdapat hubungan batin yang amat mendalam antara tanah dan masyarakat di sekitarnya.

Pentingnya tanah untuk kehidupan manusia juga berdampak pada nilai dan fungsi akan tanah tersebut. Contoh di Jakarta, pentingnya tanah untuk penduduk Ibukota mempengaruhi nilai harga akan tanah. semakin tinggi kepadatan penduduk semakin tinggi juga tingkat kebutuhan akan tanah. Penciptaan tanah-tanah baru atau biasa yang disebut reklamasi adalah akibat dari tidak seimbanganya ketersediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah. Pengadaan tanah untuk pembangunan seperti, pembangunan cagar alam dan cagar budaya, kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa, penataan pemukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa adalah salah satu cikal-bakal adanya konflik pertanahan di Indonesia.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi tanggung jawab negara, seperti dinyatakan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”[1] Namun beban akan penyeleggaraan pengadaan tanah di negeri ini, tidak hanya menjadi persoalan para aparatur negara namun juga masyarakat. Seperti dinyatakan pada Pasal 56 UU No.2 Tahun 2012, “Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setiap orang wajib mematuhi ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.”[2]

Penggunaan tanah pada umumnya tergantung pada kemampuan tanah dan lokasi tanah. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan tanah tergantung pada kemampuan tanah yang dicirikan dengan tekstur permukaan tanah, kemampuan menahan air dan tingkat erosi. Penggunaan tanah juga tergantung pada lokasi dimana tanah tersebut berada, khususnya untuk daerah pemukiman, untuk lokasi industri, maupun untuk daerah rekreasi.[3]


Oleh karena itu tanah memiliki nilai ekonomi dan nilai pasar yang berbeda-beda. Tanah di perkotaan yang digunakan untuk kegiatan industri dan perdagangan biasanya memiliki nilai pasar yang tertinggi karena disitu terletak sumber penghidupan manusia serta memberikan nilai produksi yang tertinggi. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di negeri ini, sangat berhubungan erat dengan kondisi ekonomi politik. Adanya perbedaan yang terjadi mulai dari regulasi, nilai, serta fungsi akan tanah dari masa ke masa.


Adanya peraturan yang berhubungan dengan tanah di Indonesia, muncul pertama kali di masa masyarakat feodal. Dimana pada waktu itu kaum tani berposisi sebagai tani hamba yang sekarang ini disebut dengan buruh tani. Tani hamba bekerja menggarap lahan atau tanah milik tuan tanah feodal yang pada waktu itu menyebut dirinya sebagai raja. Seluruh hasil tanah yang digarap oleh tani hamba diserahkan kepada raja dan tani hamba mendapat bagian sesuai dengan kebijakan dari raja. Pada masa itu, yang banyak berlaku adalah aturan kewajiban tani hamba untuk menyerahkan upeti berupa hasil produksinya sebagian besar kepada raja sebagai bukti pengakuan kepemilikan tanah oleh raja sekaligus juga kepatuhan tani hamba terhadap sang raja. Selain keharusan untuk menyerahkan upeti, tani hamba juga harus siap sewaktu-waktu untuk mengeluarkan tenaga kerjanya tanpa dibayar. Ketika raja membutuhkan dan memiliki kehendak untuk mewujudkan keinginannya seperti membangun istana, jalan, bahkan berperang melawan kerajaan yang lain. Belum lagi pajak yang juga dikenakan oleh raja terhadap kaum tani di luar upeti. Apabila kaum tani tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka dipastikan mereka akan mendapatkan hukuman. Dapat dibayangkan bagaimana penderitaan tani hamba pada waktu itu dan kondisi hidupnya yang melarat dan miskin.


Kepatuhan dan ketertundukkan kaum tani terhadap raja semakin diperteguh oleh kesadaran feodal di kalangan kaum tani yang menganggap bahwa raja adalah 'manusia pilihan' dan utusan Tuhan. Sehingga harus dihormati dan menjadi tempat untuk mengabdi. Kesadaran ini semakin dikuatkan oleh ajaran agama yang memperkuat kedudukan raja dalam masyarakat. kemudian kaum tani-pun terbenam dalam ketidakberdayaan dan penerimaan bahwa seluruh penderitaan yang dialaminya adalah takdir yang harus ditanggung dengan penuh kesabaran dan bahkan rasa syukur. Namun bukan berarti bahwa kaum tani pada waktu itu tidak melakukan perlawanan terhadap sistem ekonomi politik yang menindas dirinya. Berbagai bentuk perlawanan muncul seperti misalnya penolakan memberikan upeti, penolakan membayar pajak, bahkan juga melakukan perlawanan secara berkelompok sekalipun mudah dipatahkan oleh raja dan tentaranya.


Pada perkembangannya, ketika bangsa asing masuk ke Indonesia sebagai tanda dimulainya masa penjajahan maka penderitaan petani bukannya berkurang tetapi justru bertambah hebat. Pada masa VOC, kewajiban para penguasa lokal untuk menyerahkan hasil pertanian menjadikan tekanan terhadap petani bertambah kuat. Demikian juga di masa pendudukan Inggris, telah diperkenalkan pajak tanah berupa uang, menggantikan penyerahan wajib (upeti). Kenyataannya, pajak tanah yang dikenakan oleh pemerintah penjajahan sangat tinggi dan banyak kaum tani yang tidak mampu untuk membayar pajak. Untuk membayar pajak tersebut, tidak jarang banyak kaum tani yang harus menjual tanahnya dan kemudian terpaksa menjadi buruh di perkebunan.


Kini situasi membangun arus balik untuk memperjuangkan hak rakyat atas tanah, harus berurusan dengan proyek-proyek pembangunan. terutama proyek pembangunan dengan dalih untuk mengatasi kemiskinan dengan alasan untuk kepentingan umum. Seperti contoh yang terjadi pada penggusuran di kawasan Parangkusumo. Terjadi pada tahun 2007 dengan isu pembersihan aktivitas prostitusi (Perda Kabupaten Bantul No.5 Tahun 2007). Namun perluasan penggusuran terhenti karena perlawanan warga. Akar permasalahan berawal di tingkat provinsi, dimana penerimaan investor Jepang guna menanamkan investasi pariwisata di kawasan Parangtritis, namun konflik pengadaan tanah pariwisata dialihkan ke tingkat kabupaten karena ijin telah dilimpahkan.


Terusiknya hak hidup ini membuat warga Parangkusumo menyatu dan bergerak untuk berjuang bersama. Saat ini warga yang bertahan masih di hantui ancaman penggusuran dengan alasan tanah SG (Sultan Ground). Untuk menghindari eksekusi dengan isu prostitusi, warga merintis usaha lain yang tidak terkait dengan dunia hiburan, antara lain: pertanian dan tambak udang. Bentuk perlawanan yang dilakukan antara lain: kebudayaan labuhan, ketoprak lesung, poster perjuangan, aksi massa, dan produksi kertas oposisi kronologi kasus oleh warga.


Hilangnya sumber-sumber penghidupan ekonomi warga Parangkusumo akibat penggusuran. Peracunan dan pemiskinan hara tanah karena corak produksi, yang mementingkan hasil pertanian jangka pendek. Karena kegiatan penambangan, pengerukan dan pendangkalan aliran sungai serta hilangnya sumber-sumber hayati perairan pesisir merupakan contoh nyata dari buruknya pelayanan manusia terhadap alam di sekitarnya khususnya dalam pengadaan tanah. Bersifat mendorong meluasnya pemiskinan rakyat khususnya di desa, seperti halnya juga pembangunan di kota menyingkirkan kaum miskin kota dari penghidupan ekonominya. Pengadaan tanah untuk raja atau rakyat? Bersambung....


Referensi


[1] Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)


[2] Pasal 56, Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.


[3] M.Suparmoko, 2015, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis,BPFE, Yogyakarta, hal 135.


Sumber foto : mbah Geogle


oleh:


Andi Affandil Haswat (Pengurus LSAH)

 

Dibaca 188 kali
Ditandai sebagai
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Andi Affandil Haswat Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location Kota Yogyakarta
Posts 3
2016-09-29 10:56:10
kalau rakyat nggak bisa punya sertifikat ya harus digusur. Seenaknya saja menduduki tanah negara
2016-09-30 02:08:32
Hukum untuk masyrakat bukan masyarakat untuk hukum. Terus tanah negara milik Raja?
Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com