Catatan tentang RPP Pengusahaan Sumber Daya Air
Skor 0
by Adi Condro Bawono - 05/04/2015, 10:43

Pendahuluan

Pasca dinyatakannya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diberlakukannya kembali UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan (UU Pengairan) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013, pemerintah kemudian merancang Rancangan Peraturan Pemerintah Pengusahaan Sumber Daya Air (RPP PSDA) yang dibutuhkan untuk menjadi peraturan pelaksana dari UU Pengairan.

Bentuk Badan Usaha

Ditentukan Pasal 4 UU Pengairan bahwa negara menguasai air beserta sumber-sumber, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk diantaranya mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air, mengatur, memberikan izin peruntukan, pengunaan, penyediaan air. Wewenang pemerintah dalam penguasaan air tersebut dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur oleh PP.

Telah ditentukan RPP PSDA, penguasaan sumber daya air dilakukan dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan, dan bentuk usaha yang memenuhi asas tersebut ialah berupa Koperasi. Walau telah ditentukan bentuk usaha yang memenuhi asas ialah koperasi, Pasal 13 RPP PSDA masih memungkinkan pengusahaan sumber daya air dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan kerja sama antar badan usaha.

Salah satu item pengaturan RPP yang menuai banyak kritik ialah penjelasan Pasal 13 ayat (2) RPP yang menyebutkan, yang dimaksud dengan “badan usaha swasta” adalah badan usaha yang menggunakan modal dalam negeri. Pengaturan ini akan secara langsung menutup kemungkinan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk dapat terlibat dalam pengusahaan sumber daya air. RPP PSDA tampak mendikotomikan perusahaan berdasarkan PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kritik mengenai hal ini silakan simak, Sejumlah Kalangan Khawatir Larangan Asing Kelola Air.

Perizinan

Izin pengusahaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 23 RPP PSDA). Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sendiri diberikan oleh (Pasal 21 RPP PSDA):

  1. Menteri, untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
  2. Gubernur, untuk pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, atau
  3. Bupati/walikota, untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pemberi izin pengusahaan sumber daya air mempunyai wewenang untuk menetapkan izin, mengubah izin, memperpanjang izin, dan memberikan sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan, dan pencabutan izin (Pasal 30 Jo. Pasal 34 ayat (2) RPP PSDA). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengusahaan sumber daya air diatur dengan peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota (Pasal 22 RPP PSDA).

Pasal lain yang layak dikritik ialah Pasal 24 ayat (1) RPP PSDA yang menyatakan bila dalam hal izin pengusahaan sumber daya air diberikan kepada perserangan atau badan usaha yang pemilik usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya. Lalu bagaimana halnya bila modal badan usaha terbagi atas saham, dan komposisi dari kepemilikan saham secara berkala berubah? Apakah izin dibatalkan setiap kali ada perubahan komposisi kepemilikan saham?

Ketentuan Peralihan

Izin pengusahaan air tanah atau izin yang diterbitkan untuk tujuan pelaksanaan kegiatan usaha yang menggunakan air tanah, dan izin pengusahaan sumber daya air atau izin yang diterbitkan untuk tujuan kegiatan usaha dibidang sumber daya air yang telah diberikan sebelum ditetapkan RPP PSDA dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir. Dalam hal izin diberikan kepada badan usaha dengan melibatkan modal asing dengan sisa masa berlaku izin lebih dari 2 (dua) tahun sejak diundangkannya RPP PSDA, izin dinyatakan tetap berlaku paling lama (2) tahun terhitung sejak RPP PSDA diundangkan, sebagaimana diatur Pasal 38 RPP PSDA.

Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan dari RPP PSDA harus diundangkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak RPP PSDA diundangkan (Pasal 39 RPP PSDA).

Dibaca 1232 kali
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Adi Condro Bawono Pemula di Hukumpedia.com

Contact
Location
Posts 24
2017-01-17 11:03:57
wahhh biar pengusaha air gak kelewat batas nih
2015-09-04 11:32:13

ajarin dong mas

2015-06-24 10:46:09

om kalo mau download RPP tentang Penyelenggaraan SPAM gmn?

2015-05-05 08:51:34

THanks om

2015-05-04 13:08:07

RPP SDAnya bisa dilihat dimana ya om @adi_abaw ?

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com