Menuju Multi Bar Organisasi Advokat Indonesia (lagi)?  
Skor 0
by Ashari Setya Marwah Adli - 10/28/2015, 08:58

Keputusan progresif sekaligus kontroversial telah diambil oleh ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M.Hatta Ali, S.H., M.H dengan mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang telah memenuhi syarat atas permohonan dari organisasi advokat yang mengatasnamakan peradi yang berdiri berdasarkan UU Advokat hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.

Hal ini  sangat baik dan sangat progresif. Melihat kondisi organisasi advokat Indonesia yang carut-marut dan terpecah seperti ini. Seperti yang kita tahu, Organisasi Advokat (Peradi) terpecah dan saling mengklaim dirinya yang paling benar menjadi pengurus Peradi dan berhak menggunakan nama Peradi.

Hadirnya SKMA tersebut tentu menjawab polemik peradi mana yang berhak memberi rekomendasi penyumpahan advokat. Kemudian jika nantinya Peradi berbagai kubu mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat dengan versinya sendiri-sendiri tentu akan makin membingungkan dan proses pengambilan sumpah advokat akan terus tertunda.

Akhirnya, para calon advokat hanya dianggap sebagai objek oleh Peradi. Para calon advokat harus membayar biaya mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan kemudian membayar lagi untuk mengikuti Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan Peradi dan tentu saja uang tersebut masuk kedalam kas Peradi. Dan mungkin, sekali lagi mungkin, hal ini lah yang memicu perpecahan didalam tubuh peradi menjadi beberapa kubu.

Dengan adanya SKMA ini, Peradi manapun kini dapat aktif dan menjalankan fungsinya sesuai dengan UU Advokat. Karena, toh, nanti pada akhirnya “produk” Peradi manapun dapat diangkat sumpahnya.

Progresifitas SKMA

Hal ini tentu menggembirakan, terutama untuk para calon advokat muda. Mereka tidak perlu khawatir karena tidak bisa diangkat sumpah sebagai advokat. Mereka tak perlu lagi terombang-ambing opini yang dibangun oleh Peradi berbagai versi mengenai kebenarannya masing-masing dan berhak menentukan Peradi  manapun yang benar menurut hati nuraninya. Tak perlu takut pada saat pengambilan sumpah diteror dan takut dibatalkan oleh Peradi kubu lain. Hak konstitusi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga tetap terjamin

Sifat progresifitas SKMA ini juga tampak dari keadaan darurat dan memaksa yang disebutkan dalam SKMA itu sendiri, “Bahwa di beberapa daerah,tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak Advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di Pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa Advokat”. Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi sendiri tidak dapat menentukan Peradi mana yang benar maka SKMA ini.

Problematika SKMA

Namun, dibalik keputusan yang bersifat progresif tersebut terdapat hal negatif didalamnya.  Surat Keputusan Mahkamah Agung yang mengizinkan beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi dan Pengurus Organisasi Advokat lainnya untuk mengajukan permohonan sumpah ini bisa dibilang bertentangan dengan UU Advokat itu sendiri, Karena bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 jo. pasal 2 ayat 1 UU Advokat yang menyebutkan bahwa, “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”(pasal 28 ayat 1) dan “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat” (pasal 2 ayat 1). Organisasi Advokat yang dimaksud adalah Peradi, yang saat ini terpecah dan sulit menentukan Peradi mana yang sah.

Masalah selanjutnya mengenai pengawasan dan kendali mutu advokat. SKMA ini membuka pintu bagi Peradi di berbagai kubu untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya. Kemudian bagaimana dengan pengawasan para advokat dan kendali mutu advokat. Karena tentu setiap organisasi advokat mempunyai standart etik dan kompetensi masing-masing dan tentu saja dengan standart yang beragam akan menyulitkan para pencari keadilan untuk mendapatkan advokat yang kompeten dan berintergritas.

Selain itu, hal ini juga membuka kemungkinan melahirkan advokat ‘kutu loncat’. Advokat yang di organisasi advokat asalnya dikenai sanksi, kemudian pindah ke organisasi advokat lain, begitu seterusnya. 

Menuju Multi Bar Organisas Advokat Indonesia

Dengan adanya SKMA ini. Tentu membuka peluang untuk terbentuknya multi bar dalam organisasi advokat. Karena SKMA ini menyebutkan organisasi advokat yang mengatasnamakan peradi yang berdiri berdasarkan UU Advokat hingga terbentuknya UU Advokat yang baru dapat mengajukan permohonan penyumpahan advokat di Pengadilan Tinggi.

Karena tampaknya akan sulit jika memaksakan unifikasi organisasi advokat. Mengingat masing-masing kubu tampak saling mengedepankan ego masing-masing dan mempunyai argumen sendiri yang menyatakan kubunya yang ling benar dan sah, Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dalam tubuh organisasi advokat juga tidak diatur dalam AD/ART Peradi sendiri maupu di dalam UU Advokt saat ini.

Dengan multi bar organisasi advokat tentu akan menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini. Masalha pengawasan, kode etik dan kendali mutu advokat dapat distandarisasi di dalam forum komunikasi organisasi advokat atau dapat secara eksplisit diatur secara jelas, gamblang atau stict di dalam UU Advokat yang baru.

Sehingga, bentuk multi bar organisasi advokat menjadi solusi alternatif untuk saat ini dengan diikuti dibentuknya forum komunikasi antar organisasi avokat yang sedang terpecah tersebut dan UU Advokat yang baru harus segera digodok dan segera diterbitkan sebagai solusi perpecahan organisasi advokat ini.

Dibaca 1365 kali
Dikategorisasi sebagai Karir dan Profesi Hukum
Ditandai sebagai Peradi UU Advokat
Dilisensi sebagai Atribusi (CC BY)
Ashari Setya Marwah Adli Pemula di Hukumpedia.com

Alumnus FH Unair 2011. Sempat berguru selama 40 hari di LBH Jakarta. Saat ini aktif sebagai konributor di berbagai media online, aktif di Posbakum PN Surabaya dan sedang mendalami hukum olahraga (Lex Sportiva)


Contact
Location Kota Surabaya
Posts 19
2015-10-28 14:25:09

Jadi setuju multi bar nih?

2015-10-28 16:51:48

iya sih, tapi jadi gimana ya? Aku sedih kakak

2015-10-28 15:46:31

Iya nih bang @anggara Demi kemaslahatan orang banyak.

Udah sulit untuk diunifikasikan lagi.

Topik Pilihan
Topik Terhangat
Artikel Hukumonline.com